Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon

Balikpapan, 18/9/14. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencanangkan ‘Green Kaltim’ pada tahun 2009 yang menandai dimulainya pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama semua elemen masyarakat mendeklarasikannya dan mempublikasikan dokumen “Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon’ atau Program Kaltim Hijau (Low Carbon Growth Strategy) pada Kaltim Summit 2010, tanggal 7 Januari 2010 di Grand Senyiur Hotel Samarinda.  Hal ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengurangi emisi gas rumah kaca namun masih mampu memelihara bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS mewakili Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak pada saat acara konfrensi pers bersama setelah acara pembukaan Diskusi Intensif “Inisiatif Parapihak Dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi Hijau di Kalimantan Timur” dihadiri oleh Gubernur Kaltim, DR.H. Awang Faroek Ishak diwakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS; Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, H.E. Stig Traavik; Ketua Harian DDPI Kaltim, Prof. DR. Daddy Ruhiyat; Penjabat Bupati Mahakam Ulu, M.S Ruslan; Wakil Bupati Kutai Barat, H. Didik Effendi, S.Sos., M.Si dipimpin oleh moderator dari panitia.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung diadakannya diskusi ini, karena akan dapat menjadi masukan penting bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional, mengenai perkembangan kegiatan percontohan ekonomi hijau”. Lanjut Plt. Sekdaprov Kaltim.

DR.Ir.H. Rusmadi.MS mengatakan bahwa “untuk mewujudkan visi Kaltim 2030 sebagai provinsi yang mampu membangun pertubuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan, sehat dan terjaga dibutuhkan langkah penting yaitu : 1. Menurunkan emisi dan karbon dalam kegiatan ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam seperti bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, migas, batubara; 2. Melakukan terobosan dengan menggali sektor ekonomi yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun rendah hasilkan emisi gas karbon; 3. Mengembangkan komoditi unggulan yang terbarukan; 4. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan untuk mendukung program mengembangkan komoditi unggulan yang terbarukan”. Pemerintah Provinsi Kalimantan juga membutuhkan dukungan dan bantuan dari kerajaan Norwegia untuk mewujudkan Kaltim hijau dimasa yang akan datang.

Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, H.E. Stig Traavik mengatakan “Saya merasakan antusiasme Pemprov dan para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dalam mencari solusi untuk penerapan pola pembangunan yang rendah emisi berdasarkan potensi sumberdaya, karekter sektor ekonomi dan keanekaragaman hayati di provinsi ini”

H.E. Stig Traavik menambahkan, banyak kegiatan percontohan REDD+ di Kalimantan Timur yang berkembang dalam konteks ekonomi hijau. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa kabupaten sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat setempat, dengan masyarakat madani (civil society) dan mitra pembangunan internasional.

Sedangkan CEO WWF-Indonesia, DR. Efransjah mengatakan, “penerapan ekonomi hijau membutuhkan kemitraan antar pihak agar kesimbangan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat tercipta dalam konsep pembangunan yang rendah emisi”.

WWF-Indonesia melakukan kegiatan dalam kerangka ekonomi hijau di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu dengan peran aktif masyarakat, perusahaan dan pemerintah kabupaten setempat. WWF-Indonesia mendorong agar kedua Kabupaten tersebut memiliki ‘Program Pembangunan Ekonomi Hijau’ sebagai strategi yang konprehensif untuk berkontribusi dalam penurunan emisi di Provinsi Kalimantan Timur. Sambung Efransjah.

Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terkemuka di Indonesia yang telah berkomitmen untuk mengembangkan pembangunan rendah karbon dan berpotensi memberikan kontribusi terhadap target penurunan emisi nasional. Provinsi ini tengah menghadapi tantangan-tantangan deforestasi, terutama yang diakibatkan oleh pembalakan liar, kebakaran hutan, serta konversi hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit, akasia, karet dan tambang batubara.

Di Kalimantan Timur, pembangunan ekonomi hijau dan pelaksanaan REDD+ harus dianggap sebagai momentum dalam meningkatkan tata kelola hutan dan lahan yang terarah, demi mewujudkan Kalimantan Timur sebagai ‘Green Province’. Ungkap Prof. DR. Daddy Ruhiyat, Ketua Harian DDPI Kalimantan Timur.

Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 61 tahun 2011, Kalimantan Timur telah menyelesaikan penyusunan ‘Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Periode 2010-2020’ pada bulan Oktober 2012. Sasaran penurunan emisi dibagi menjadi 4 sektor utama yaitu Kehutanan dan Lahan Gambut, Pertanian, Energi dan Transportasi, Industri dan Sampah (waste). Tidak hanya menyelesaikan penyusunan ‘Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Implementasi REDD+ (SRAP REDD+)’ sesuai dengan kebijakan nasional dan kesadaran akan rentannya lingkungan hidup di Kalimantan Timur terhadap potensi dampak perubahan iklim.

Sedangkan menurut Penjabat (Pj) Bupati Mahakam Ulu, M.S Ruslan mengatakan pihaknya akan komit untuk membangun Mahakam ulu menjadi kabupaten hijau. karena itu dalam penyusunan RTRW pembangunan Mahakam Ulu akan bermitra dengan WWF. Kabupaten Mahakam Ulu yang baru berdiri selama 16 bulan ini, memiliki wilayah  sebanyak 85 persen tutupan hutan masih terjaga.

“Masyarakat Dayak menilai hutan sebagai napas/jiwa kehidupan mereka. Penyusunan tata ruang Mahakam Ulu langkah awal untuk pembangunan daerahnya yang berwawasan lingkungan,”. Ungkapnya menjelaskan. (Humas Bappeda Provinsi Kaltim/Sukandar, S.Sos).