Kebijakan Kedaulatan Pangan Kaltim

Samarinda, Kamis 8/1/15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2013-2018) dibawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur DR.H. Awang Faroek Ishak bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur H.M. Mukmin Faisal telah sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, ”Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik”, dengan pengembangan sektor unggulan yaitu: kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kelautan dan kemaritiman, industri dan pariwisata, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan kualitas hidup manusia dan masyarakat.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak pada saat menyampaikan sambutan pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Peringatan Hari Ulah Tahun ke 58 Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat gedung utama DPRD Provinsi Kaltim, Samarinda Kamis 8/1/15.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur H. Syahrun dan dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi KalimantanTimur serta seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Lembaga vertikal di Kalimantan Timur.

Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga sepakat jika proses pembangunan yang akan dicapai harus memperhatikan norma-norma seperti yang ditegaskan Presiden Joko Widodo, yaitu; pembangunan harus dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; Pembangunan tidak boleh menciptakan dan memperlebar ketimpangan; dan Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menurunkan daya dukung dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam sambutannya Gubernur juga menyampaikan evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dimana pada tahun 2014 yang baru saja kita lewati merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2013-2018 sebagai tahapan ketiga dari RPJPD 2005 - 2025. Sementara itu bagi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa bhakti 2013-2018, tahun 2014 merupakan tahun pertama kinerja Kaltim setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Wilayah Kaltim sebelumnya mencapai 20.865.774 ha atau 1,5 kali luas Pulau Jawa, 12% dari total luas wilayah Indonesia. Daratannya seluas 19.844.117 ha dan lautannya 1.021.657 ha, namun dengan terbentuknya Provinsi Kaltara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012, maka luas daratan Kalimantan Timur berkurang menjadi 12,73 Juta ha dengan jumlah penduduk 3,5 Juta jiwa di tahun 2014 dengan kepadatan 26,33 jiwa per km2 yang meliputi 3 kota dan 7 kabupaten. Satu diantaranya adalah Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2013. Oleh sebab itu, evaluasi tahun pertama RPJMD Tahun 2013-2018 kali ini sudah tidak mengikutsertakan Provinsi Kali-mantan Utara.

Visi Kaltim 2013-2018 adalah “Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agro In-dustri dan Energi Yang Ramah Lingkungan”. Visi Kaltim 2013-2018 didasari dengan spirit membangun masa depan ekonomi daerah Kalimantan Timur yang berbasiskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tidak tergantung atas migas dan batubara yang saat ini masih mendominasi hingga 65,60% dari total PDRB. Besaran PDRB Kaltim Tahun 2013 adalah Rp. 384,41 Triliun.

Untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur 2013-2018 maka ditetapkan 5 (lima) Misi Utama, yaitu; (1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi, (2) Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan, (3) Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata, (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, (5) Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif per-ubahan iklim.

Sepuluh isu strategis pembangunan yang dihadapi Kalimantan Timur saat ini, yaitu; (1) Pemekaran Kalimantan Utara, (2) Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca, (3) Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pemba-ngunan, (4) Pentingnya Pengembangan Agro-Industri di Masa Depan, (5) Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang Tak Kunjung Terpecahkan, (6) Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, (7) Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pengendalian Ijin Eks-ploitasi, (8) Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berke-lanjutan (9) Pencapaian MDG’s (10) Pencapaian MP3EI.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, prioritas pembangunan Kalimantan Timur diarahkan pada : (1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, (2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, (3) Percepatan pengentasan kemis-kinan, (4) Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, (5)      Pengembangan ekonomi kerakyatan, (6) Percepatan tran-sformasi ekonomi, (7). Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan, (8) Pengembangan agribisnis, (9) Peningkatan produksi pangan, (10) Peningkatan kualitas infrastruktur dasar, (11)  Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan (12)  Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Indikator makro pembangunan RPJMD 2008 menunjuk-kan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,71 atau peringkat ke-5 Nasional, Tingkat Kemiskinan 6,06%, Pertumbuhan Ekonomi 1,59%, Tingkat Inflasi 9,65%, Tingkat Pengangguran 8,90%, dan Indeks Kualitas Ling-kungan 74,07.

Capaian angka-angka tersebut akan ditingkatkan. Target pembangunan 5 tahun ke depan diharapkan IPM Kaltim mencapai 78, angka kemiskinan turun menjadi 5%, tingkat pertumbuhan ekonomi naik 4,7% – 5,3% dengan migas, tingkat inflasi turun menjadi 5,5%, kesempatan kerja terbuka dan pengangguran menurun hingga pada level 5,11%, serta Indeks Kualitas Lingkungan mencapai 82.

Sementara itu, terdapat pula berbagai sasaran pemba-ngunan penting lainnya yang harus dicapai antara lain :
1.    Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan hingga mencapai bauran energi sebesar 3%.
2.    Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar hingga mencapai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 7.
3.    Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga mencapai Indeks Per-sepsi Korupsi (IPK) sebesar 7.
4.    Meningkatnya kualitas pelayanan publik hingga mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen dan melakukan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat menjadi lebih baik. Namun target-target tersebut hanya mungkin tercapai apabila investasi sebagai mesin pertum-buhan ekonomi meningkat signifikan, inflasi dan jumlah penduduk terkendali, percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan didukung oleh aparatur dan sistem birokrasi yang profesional serta kondisi Kalimantan Timur yang aman dan damai.

Sesuai RPJMD Tahun 2013-2018 Pemerintah Provinsi merencanakan dengan misi pembangunan :
Misi    I : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, beberapa program/kegiatan unggulan diantaranya :
1.    Penyediaan beasiswa bagi 250.000 orang
2.    Penyediaan Kartu Sehat bagi seluruh masyarakat miskin
3.    Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK)
4.    Pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)
5.    Pembangunan rumah sakit Pratama di daerah
6.    Pembangunan Gedung Sekolah Khusus Olahraga Inter-nasional (SKOI)
7.    Pembangunan Education Centre.

Misi    II : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Ber-kerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terba-rukan, beberapa program/kegiatan unggulan antara lain;
1.    Program kredit tanpa agunan bagi usaha kecil;
2.    Penyediaan permukiman layak huni untuk 10.000 masya-rakat berpenghasilan rendah;
3.    Penyediaan air bersih dan listrik di seluruh desa di Kali-mantan Timur;
4.    Program pembangunan pembangkit listrik tenaga gas ber-asal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME);
5.    Swasembada pangan melalui program membangun berba-gai sarana dan prasarana pertanian;
6.    Penciptaan lapangan kerja antara lain dengan membangun sentra-sentra produksi, termasuk membangun Samarinda Trans Studio, Kaltim Zoo, Balikpapan Mall.

Misi    III : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang berkua-litas bagi Masyarakat secara merata. Beberapa program-/kegiatan unggulan diantaranya :
1.    Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan komu-nikasi yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan;
2.    Jalan Provinsi dan Nasional kualitas kelas I;
3.    Pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda;
4.    Penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang;
5.    Pembangunan jembatan Tol Balikpapan – Penajam Paser Utara (PPU);
6.    Pembangunan jembatan kembar Samarinda;
7.    Pembangunan infrastruktur pendukung pelabuhan peti kemas Kariangau Balikpapan;
8.    Pembangunan pelabuhan Maloy beserta sarana dan prasarana pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy  Batuta Trans Kalimantan (MBTK);
9.    Penyelesaian pembangunan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan Balikpapan;
10.    Penyelesaian pembangunan Bandara Samarinda Baru;
11.    Pembangunan Bandara Maratua Kabupaten Berau;
12.    Pembangunan Bandara di Perbatasan;
13.    Penyelesaian Bendungan Sungai Wain Balikpapan;
14.    Pembangunan Tower Komunikasi di daerah perbatasan.

Misi    IV :    Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. Beberapa program/kegiatan unggulan diantaranya :
1.    Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
2.    Penguatan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Misi V : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim. Beberapa prog-ram/kegiatan unggulan diantaranya :
1.    Penerapan program Kaltim Hijau
2.    Pemanfaatan 100.000 Ha lahan terdegradasi untuk perta-nian dan perkebunan rakyat non sawit.

Perkiraan kebutuhan investasi tahun 2013-2018 sebe-sar Rp. 282,195 Triliun, sedangkan kapasitas fiskal tahun 2013-2018 sebesar Rp.106,408 Triliun, sehingga terjadi kesenjangan investasi sebesar Rp. 175,787 Triliun. Kesen-jangan investasi ini diharapkan mendapat dukungan dari pihak Swasta dan Pemerintah.

Tahun 2014 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kaltim 2013-2018 (Provinsi dan Kabu-paten/Kota) jumlah alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 56,555 Triliun yang terdiri dari APBD Provinsi sebesar Rp. 12,217 triliun, APBD Kabupaten/Kota sebesar Rp. 30,528 Triliun dan APBN Provinsi sebesar Rp. 9,873 Triliun dan APBN Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3,937 Triliun.

Sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menjadi wajib bagi kami menyampaikan Laporan Tahun Pertama Pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2018 sampai Bulan Desember 2014 sebagai gambaran secara objektif, langkah-langkah yang telah ditempuh, pencapaian sasaran pembangunan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berbagai program yang dilakukan Pemerintah, telah memberikan perubahan yang cukup nyata terhadap kemajuan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator makro pembangunan. Tahun 2013 PDRB Kaltim sebesar Rp. 384,41  triliun  menempatkan Kaltim diposisi ke-6 Nasional. Tahun 2014 diperkirakan PDRB Kaltim mencapai sebesar Rp 401,77 triliun. Sementara itu laju pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2014 mencapai 2,85% dengan migas dan 5,86% tanpa migas meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013. PDRB perkapita tahun 2013 sebesar Rp.116,47 Juta menempati peringkat pertama tertinggi nasional, tahun 2014 sebesar Rp.119,88 Juta.

Tingkat inflasi di Kalimantan Timur pada tahun 2014 (sampai Nopember) mencapai 5,10% lebih rendah jika diban-dingkan tahun 2013.

Investasi di Kalimantan Timur tahun 2013 sebesar  Rp.30,89 Triliun terdiri dari PMDN Rp.18,18 Trilyun dan  PMA Rp.12,71 Triliun, sedangkan pada tahun 2014 (sampai dengan triwulan III) investasi Kalimantan Timur telah mencapai 30,87 Triliun yang terdiri PMDN Rp.11,06 Triliun dan  PMA Rp. 19,81 Triliun.
Pada tahun 2013 Kalimantan Timur mengalami surplus neraca perdagangan sebesar US$ 21,44 Miliar. Ekspor keluar negeri Kaltim pada tahun 2013 sebesar  US$ 30,88 Miliar yang terdiri dari ekspor migas sebesar  US$ 12,75 Miliar dan non migas sebesar  US$ 18,13 Miliar. Sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 Ekspor Kaltim telah mencapai  US$ 22,29 Miliar yang terdiri dari ekspor migas  sebesar  US$ 10,66 Milyar dan non migas sebesar  US$ 11,63 Milyar, dengan negara-negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India, dan Tiongkok.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur pada tahun 2014 sebesar 7,54 % menurun dari tahun 2013.

Angka IPM sebagai indikator peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia pada 2013 mencapai 77,33, menem-patkan Kalimantan Timur di peringkat ke-4 (keempat) Nasional.

Persentase penduduk miskin pada  tahun 2014 sebesar 6,42% mengalami kenaikan dari tahun 2013. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat akibat pergerakan inflasi.

Bidang reformasi birokrasi, penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan tahun 2013 Kalimantan Timur mendapat penghargaan peringkat Ketiga Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target dan sasaran pembangunan dihadap-kan pada :
1.    Keterbatasan dana pembangunan;
2.    Tidak ada kepastian kebijakan transfer dana pusat ke daerah;
3.    Regulasi berubah-ubah yang tidak menguntungkan bagi daerah;
4.    Eksploitasi sumber daya alam tidak memberikan kesejah-teraan bagi masyarakat Kalimantan Timur;
5.    Kewenangan Pemerintah Pusat yang lebih dominan (Sen-tralistik);
6.    Kurangnya dukungan Kabupaten/Kota dan Masyarakat da-lam pembebasan lahan untuk pembangunan.

Selain itu, dalam pelaksanaan RPJMD Kaltim 2013-2018, masih ada beberapa sasaran pembangunan yang masih perlu ditingkatkan. Untuk melihat secara lengkap capaian kinerja pembangunan Kalimantan Timur dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan 5 (lima) Misi Utama Pembangunan Kaltim  kami sajikan secara terpisah ke dalam buku yang menyertai penyampaian Laporan Kinerja Tahun Pertama RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018:

Dalam upaya memberikan kepastian hukum pelaksanaan pembangunan dan peningkatan investasi di daerah serta perwujudan pemanfaatan ruang untuk mendukung transformasi ekonomi, pemerintah sejak tahun 2004 telah melakukan proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan peraturan perundang – undangan, saat ini raperda RTRWP Kaltim telah mendapatkan persetujuan dari instansi pusat yaitu:
a.    Persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor surat HK.01.03-Mn/493 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perstujuan Substansi Atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi Kalimantan timur Tentang rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011 – 2031;
b.    Surat persetujuan komisi IV DPR–RI Kepada Menteri Kehutanan NO : PW / 05433 / DPR RI / VI / 2014 tanggal 19 Juni 2014 Perihal Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutanan Mengenai Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan khususnya pada kawasan hutan yang memilliki nilai strategis atau dampak penting cakupan luas strategis (DPCLS);
c.    Persetujuan Substansi dari Menteri Kehutanan Melalu SK 718 / Menhut – II 2014 tanggal 29 Agustus tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Sedangkan tahapan yang harus dilalui untuk menjadi Peraturan Daerah adalah :
a.    Persetujuan bersama Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur antara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
b.    Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Timur;
c.    Penetapan Perda Provinsi Kalimantan Timur oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk itu mohon dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Berbagai keberhasilan, kemajuan dan prestasi yang telah dicapai seperti yang tergambar pada laporan kinerja pembangunan ini, menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur di usianya yang ke-58 ini sudah semakin berubah.

Kita harus bersyukur dan boleh berbangga, karena Kaltim semakin maju dan pembangunannya berkembang pesat. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peresmian dan ground breaking proyek-proyek MP3EI di Balikpapan 15 September 2014 lalu mengatakan; Kaltim bukan lagi sebagai The Sleeping Giant (Raksasa Tidur) akan tetapi dalam pembangunannya sudah mampu berlari kencang mendahului provinsi-provinsi lain se-Kalimantan.

Hal senada juga diakui oleh Presiden Joko Widodo kepada saya dalam kunjungannya ke Kaltim menjelang Pemilu 4 Juli 2014 lalu. Menurut Presiden Jokowi, Kalimantan Timur adalah asset Nasional, namun pembangunannya harus lebih baik dan masyarakatnya harus sejahtera. Setiap peman-faatan sumber daya alam (SDA) yang dieksploitasi di Kaltim, harus berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan mewujud-kan Visi dan Misi Kaltim Maju 2018, maka pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, juga mendapat berba-gai penghargaan dari Pemerintah, lembaga independen sebagai bentuk pengakuan pihak lain serta cerminan keber-hasilan pembangunan Kalimantan Timur

Berikut beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh baik penghargaan selaku Gubernur, Wakil Gubernur maupun yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
1, Penghargaan Mens Obsession Award kategori untuk Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak sebagai; “Most Inspirational Regional Leaders” Men’s Obsession Awards 2014 atau tokoh yang paling inspiratif dalam satu dekade terakhir.
2. Peraih Sertifikat ISO 22301 : 2012 pertama di Indonesia untuk RSUD Tarakan, sekaligus tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
3. Terbaik I Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Ang-garan (TEPPA) dari Unit Kerja Presiden Bidang Penga-wasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
4. KONI Award dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat atas kepedulian Pemprov Kaltim di bidang pemba-ngunan olahraga.
5. Penghargaan Community Sosial Responsibility (CSR). dari La Tofi School of CSR.
6. Penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ber-ada di peringkat ke-4 setelah Jawa Timur, Sumatra Selatan dan Yogyakarta.
7. Bintang Jasa Utama untuk Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Fareok Ishak dari Presiden Susilo Bambang Yuhoyono.
8. Penghargaan Suara Adhi Prakarsa dari Ketua Dewan LPP RRI Pusat.
9. Peringkat B Plus Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2014 atau peringkat III Nasio-nal setelah Yogyakarta dan Jawa Timur dari Kementerian Pendayagunaan Apa-ratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB).
10.     Peringkat III Penghargaan Keterbukaan Informasi.
11.     Penghargaan Inovasi Panglima TNI 2014.
12.     Citra Abdi Kesehatan dari Dewan Kesehatan Kaltim.
13.     Penghargaan Website. Dinas Perkebunan Kaltim Juara   
II Nasional setelah Jawa Timur.
14.    Juara II, Penghargaan untuk Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) 2014 Sub Bidang Jasa Konstruksi setelah Yogyakarta yang diberikan Ke-menterian Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Penghargaan memang bukan tujuan, namun penghar-gaan tersebut merupakan pengakuan atas keseriusan kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan seluruh masyarakat Kaltim.

Gubernur Kaltim menegaskan bahwa apa yang kita laksanakan untuk pembangunan, pada dasarnya adalah dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor) dan mendukung terciptanya keadaan lingkungan yang lebih baik ( pro envi-ronment).

Kita juga terus berupaya meningkatkan daya saing SDM, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pelayanan dan membangun infrastrutur, juga konsisten melaksanakan refor-masi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governace). Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang jujur, bersih, dan pro rakyat yang dijalan-kan secara profesional, efisien, efektif dan transparan se-hingga menutup kemungkinan bagi tindakan yang mengarah pada korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan itu, dengan semangat HUT ke-58 Provinsi Kalimantan Timur ini, Pemerintah Provinsi Kali-mantan Timur mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat atas duku-ngan dan partisipasinya selama ini dalam menyukseskan pembangunan, sekaligus mengajak untuk senantiasa mening-katkan kinerja, semangat dalam kebersamaan bekerja, berkarya dan mengabdikan diri yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Hari ini, besok dan di hari-hari mendatang, adalah harapan yang harus bisa diraih, namun juga adalah tantangan yang harus dapat kita atasi dengan baik, tuntas dan ber-tanggung jawab. Beban yang diemban Pemerintah Provinsi Kaltim tidaklah kecil dan tidak akan mampu terlaksana dengan baik tanpa dukungan semua pihak, baik di lembaga eksekutif, legislatif (DPD, DPRD), instansi Vertikal, TNI/Polri, pihak Swasta maupun para tokoh masyarakat dan seluruh komponen lainnya yang ada di dalam masyarakat.

Semuanya adalah mitra, dan Pemerintah Provinsi Kaltim tidak mungkin bisa berbuat sendiri, apalagi berjuang sendiri menuntut hak-hak Daerah kepada Pemerintah Pusat. Karena itu, Pemerintah tidak akan menutup mata terhadap peran dan partisipasi yang diberikan. Seberapa pun besar atau kecilnya sumbangsih yang diberikan, akan sangat besar artinya untuk perubahan, kemajuan dan kesejahteraan Kaltim di masa depan.

H. Awang Faroek Ishak sebagai Gubernur Kaltim mengimbau, dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Provinsi Kalimantan Timur yang mengangkat tema; ”Tingkatkan Kinerja dan Daya Saing Wujudkan Kaltim Maju 2018”, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Ciptakan kehidupan masyarakat Kaltim yang aman dan damai. Mari bersama berjuang mencapai perubahan dan meraih kema-juan, menuntaskan berbagai program pembangunan, baik yang belum, sedang, maupun yang akan dilaksanakan. “Olah Bebaya di Benua Etam”, Mari maju bersama, “Membangun Kaltim untuk Semua”. (Humas Bappeda Provinsi Kaltim/Sukandar,S.Sos).