Relokasi Industri dari Jawa ke Kalimantan

Tarakan,15/12/14. Pemerintah Provinsi se Kalimantan yang tergabung dalam Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional
Kalimantan (FKRP2RK) melakukan pertemuan pada hari Senin, 15/12/14 di ruang rapat Serbaguna Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan yang dipim langsung oleh Plt. DR.Ir.H. Rusmadi.MS dengan moderator Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Aji Sayid Faturrahman,M.Si dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi se Kalimantan beserta pejabat lainnya serta staf terkait berjumlah kurang lebih 150 orang.

Kesimpulam dari hasil pertemuan tersebut ada tiga poin pentig yang disampaikan Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus sebagai Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS diantaranya : 1). Isu ketidak adilan dari Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalimantan terhadap pembangunan di daerah; 2). Relokasi Kawasan Industri dari Pulau Jawa ke Kalimantan; 3. Energi dan Lingkungan. Ketiga poin penting tersebut yang akan menjadi prioritas dalam usulan dari hasil pertemuan FKRP2RK terhadap RPJMN Tahun 2014-2019 Regional Kalimantan.

Pelaksanaan rapat kerja Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) pada hari Senin 15 Desember 2014 di Kota Tarakan sebagai tindak lanjut hasil Musrenbang Regional Kalimantan pada Tanggal 4  Maret 2014 di Balikpapan, Rapat Koordinasi Gubernur se-Kalimantan yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2014 di Jakarta dan tanggal 27 November 2014 di Balikpapan.

Adapun hasil kesepakatan  FKRP2RK di Kota Tarakan antara :
1)    Tidak menjadikan Pulau Kalimantan sebagai tempat mengambil sumber daya alam tanpa memberi manfaat besar bagi masyarakat di Pulau Kalimantan
2)    Pemerintah harus memprioritaskan pengembangan kawasan industri dan hilirisasi dengan tujuan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan
3)    Diperlukan relokasi industri ke Pulau Kalimantan untuk mendekatkan industri pengolahan ke sumber bahan baku
4)    Percepatan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara
5)    Pulau Kalimantan memiliki potensi lahan dan ketersediaan sumber daya air namun belum berkontribusi optimal untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional
6)    Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi diperlukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi yang mencukupi.
7)    Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional berazaskan keadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maka dituntut adanya desain pola pembangunan yang dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan secara adil dan merata.
8)    Pulau Kalimantan memiliki Potensi Geostrategis Kemaritiman yang besar karena diapit oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 dan 2 sehingga diperlukan percepatan pembangunan konektivitas antar pulau.

Dari hal-hal yang telah disebutkan diatas, sepakat untuk mengusulkan program/kegiatan prioritas yang diharapkan dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Beberapa program prioritas yang diusulkan antara lain :

INFRASTRUKTUR
1)    Prasarana jalan dan jembatan. Sampai dengan saat ini pembangunan Jalan Lintas Kalimantan poros selatan, tengah, dan utara serta jalan dengan status nasional belum tuntas. Oleh karena itu diperlukan komitmen Pemerintah untuk menuntaskan Jalan Lintas Kalimantan serta meningkatkan kelas jalan menjadi kelas 1 dan 2 dengan daya mampu diatas 10 ton. Selain itu diperlukan pembangunan jalan-jalan strategis penghubung outlet (Bandara dan Pelabuhan). (Usulan program prioritas terlampir)
2)    Perhubungan Udara. Sebagian besar bandara di Pulau Kalimantan mengalami keterbatasan kapasitas bandara sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara. (Usulan program prioritas terlampir)
3)    Perhubungan Laut dan Kemaritiman. Sebagian besar pelabuhan laut di Pulau Kalimantan belum mampu mendukung perkembangan dan peningkatan arus bongkar muat barang dan penumpang, sehingga diperlukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan dalam rangka mendukung program Poros Maritim. (Usulan program prioritas terlampir)
4)    Perkeretaapian. Dalam rangka mempercepat angkutan orang dan barang menuju pusat-pusat pertumbuhan diperlukan pembangunan moda transportasi yang memiliki kapasitas besar untuk mengurangi biaya transportasi. Untuk itu diperlukan pembangunan jaringan kereta api pada 5 (lima) provinsi di Pulau Kalimantan. (Usulan program prioritas terlampir)

ENERGI. Dalam rangka pemenuhan energi listrik di Pulau Kalimantan, dengan rasio elektrifikasi 66,52%, diharapkan kebutuhan energi dapat terpenuhi dengan membangun pembangkit listrik dan jaringannya. Selain itu diperlukan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat (Usulan program prioritas terlampir)

Kemandirian Pangan. Produksi pangan (beras) Pulau Kalimantan saat ini 2,7 juta ton, dengan tingkat produktivitas padi sawah sebesar 3,6 Ton/Ha. Secara keseluruhan Pulau Kalimantan dapat memenuhi kebutuhan berasnya kecuali Kalimantan Timur. Dengan memperhitungkan isu pangan global kedepan dan membangun ketahanan pangan nasional di luar Pulau Jawa, maka dengan memperhatikan potensi luas lahan dan sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan menjadi sumber air baku, Pulau Kalimantan memiliki potensi menjadi lumbung beras nasional.

Untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan pembangunan infrastruktur pertanian, optimasi lahan serta pengembangan food estate. (Usulan program prioritas terlampir)

Percepatan pembangunan perbatasan. Dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah baik perkotaan maupun kawasan perbatasan yang ditunjukan dengan terbatasnya ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, serta tingginya harga bahan pokok sehingga dapat mempengaruhi keutuhan NKRI. Untuk menjadikan perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI maka diusulkan program/kegiatan sebagaimana terlampir.

Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar, S.Sos.