Harmonisasi Pembangunan & Lingkungan

Jakarta, 23/2/15. Fokus perencanaan program pembangunan prioritas Regional Kalimantan tahun 2016 terdiri lima sektor utama antara lain : sektor Kedaulatan Pangan; fokus sektor Kedaulatan Energi; sektor  Industri dan Pariwisata; sektor Kemaritiman dan Perbatasan dan sektor Konektivitas. Semua sektor program pembangunan proiritas Regional Kalimantan Timur Tahun 2016 harus harmonis bersama lingkungan dalam memastikan semua perencanaan program pembangunan berjalan dengan baik.

Hal ini diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi,MS pada saat menyampaikan pemaparan acara Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Kalimantan Tahun 2015 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Jl. Gatot Subroto Jakarta dihadiri peserta Kepala SKPD, Pejabat eselon III, eselon IV serta pelaksana terkait lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah  dan Kalimantan Utara.

Pelaksanaan pertemuan pra Musrenbang Regional Kalimantan tahun 2015 di awali dengan pengantar Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Herson sebagai tuan rumah periode tahun 2015-2016 yang merupakan estafet kepemimpinan sekretaris bersama Forum Kerjasama Gubernur se Kalimantan yang merupakan sudah terjadwal setelah kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2013-2014.

Pra Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2015 merupakan tahun pertama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tuan rumah yang pelaksanaannya di Jakarta. Hal ini untuk memudahkan akses seluruh peserta dari daerah se Kalimantan.

Selanjutnya Kepala Bappeda Kalimantan Tengah memberikan kesempatan kepada Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi,MS sekaligus Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan sambutan dan pemaparannya dengan poin-poin penting antara lain :
1. Dalam mengawali pengarahan Kepala Bappeda Kaltim memberikan semangat kepada peserta dengan menyampaikan yel-yel penyemangat;
2.    Peserta dan kelompok diharapkan dapat memberikan ruang serta fokos untuk berdiskusi masing-masing kelompok kerja dan fokus 5 sektor utama antara lan fokus sektor Kedaulatan Pangan; fokus sektor  Industri dan Pariwisata; fokus sektor Kedaulatan Energi; fokus sektor Kemaritiman dan Perbatasan; fokus sektor Konektivitas;
3.    Semua sektor tersebut harus  harus harmonis dengan aspek lingkungan hidup.
Setelah selesai penyampaian sambutan sekaligus pemaparan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantaqn Timur dilanjutkan penyampaian dan pemaparan oleh Kepala Bappeda Kalimantan Selatan dengan poin penting antara lain :
1.    Isu ketidak adilan bagi Kalimantan untuk dapat diangkat sehingga sejajar dengan daerah lainnya dalam hal peningkatan pembangunan;
2.    Dalam kelompok yang perlu diperhatikan dalam aspek isu prasarana, ekonomi, sosial, dan hukum;
3.    Soal internal dalam pokja se Kalimantan dalam rangka mendukung program secara regional maupun nasional;
4.    Poin-poin yang dihabas diprioritaskan untuk pelaksanaan rakor besok;
5.    Industri dan Pariwisata termasuk maritim diantaranya pulau-pulau dan laut, diharapkan dibahas dalam batasan-batasan kemaritiman.

Dilanjutkan sambutan dan pemaparan oleh Kepala Bappeda Kalimantan Utara Ir. Frederik,M.Si dengan poin-poin penting antara lain :
1.    Kerja kelompok sudah punya kertas kerja masing-masing sehingga bisa fokus;
2.    Kerjasama antara kerjasama dalam rangka meningkatkan ekonomi untuk menjawat rasa ketidak adilan;
3.    Ciptakan rasa keadilan sendiri dengan menghubungkan antara regional Kalimantan melalui jalur kereta api;
4.    Rakor regional Kalimantan dapat mengacu pada RPJMN Tahun 2015-2019.

Sambutan dan pemaparan terakhir disampaikan oleh Kepala Bappeda Kalimantan Barat menyampaikan sambutan dengan poin penting antara lain :
1. Kerjasama Regional Kalimantan dalam keadilan;
2.    Bekerja dalam semangat;
3.    Membuat program yang tidak ada menjadi ada .

Pemimpin rapat menyampaikan penjelasan setelah Kepala Bappeda se Kalimantan menyampaikan pemaparan masing-masing diantaranya tentang penyampaian pemaparan Gubernur dihadapan Menteri diharapkan peserta dapat menyampaikan informasi di forum dengan prioritas yang menyampaikan adalah Gubernur dan kemudian peserta yang hadir.

Kegiatan Rakor Regioanal se Kalimantan di pandu oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan akan dipublikan oleh media nasional MetroTV dan TV One sehingga diharapkan usulan-usulan dari masing-masing provinsi untuk disampaikan untuk dipublikasikan.

Hasil Kerja Kelompok Kedaulatan Pangan

Kelompok kerja kedaulan pangan di ruang rapat Merak 1 dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan menghasilkan kesepakatan antara lain :
1.    Infrastruktur Pertanian (Sarana prasarana pertanian, infrastruktur pengairan/irigasi) meliputi :
a)    Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
b)    Pengembangan Perikanan Tangkap
c)    Pengembangan Perikanan Budidaya
d)    Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
e)    Penyediaan, Pengembangan  Prasarana  dan  Sarana Pertanian Perkebunan
f)    Perbaikan/rehab jaringan pengairan
g)    Pembuatan Tata air Mikro (TAM)
h)    Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
i)    Pembangunan Jaringan Irigasi dan rawa
j)    Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani
k)    Pengembangan jaringan Irigasi pedesaan (grafitasi, pompa)
l)    Sumur Pompa
m)    Embung
n)    Jalan Usaha Tani
o)    Pengembangan Jaringan Irigasi
p)    Pengelolaan Irigasi Partisifatif (PIP)
q)    Pembangunan Embung/Dam Parit
r)    Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi
s)    pengembangan mekanisasi pertanian.

2. Perluasan Areal Tanam dan pengelolaan lahan
a)    Perluasan Areal sawah
b)    SID Cetak sawah
c)    Perluasan Areal tanaman pangan  dan Hortikultura.
d)    Perluasan Sawah dan Perluasan Hortikultura
e)    Survey Investigasi Design (SID) perluasan areal tanam
f)    Sertifikasi Lahan
g)    Optimasi lahan
h)    Pengembangan sentra dan kawasan pertanian.

3.     Kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan
a)    Peningkatan penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian
b)    Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
c)    Pengembangan SDM Pertanian, Kelembagaan Petani dan nelayan

Kerja Kelompok Industri dan Pariwisata

Kelompok kerja Industri dan Pariwisata di ruang rapat Merak 2 dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi,MS dan didampingi oleh Kabid Ekonomi, Ir. Ujang Rahmad, M.Si menghasilkan kesepakatan antara lain :
1.     Perencanaan pembangunan kawasan industry;
2.     Percepatan pembangunan industri di daerah;
3.    Pengembangan kawasan dan hilirisasi sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
4.    Pengembangan kawasan ekonomi khusus;
5.    Penetapan dan pembangunan pusat distribusi regional;
6.    Pengembangan kawasan dan revitalisasi kawasan wisata;
7.    Pengembangan destinasi pariwisata;
8.    Pengembangan ekonomi kreatif dan budaya;
9.    Pengembangan obyek pariwisata berbasis sungai;
10.     Promosi pariwisata.

Kerja Kelompok Kedaulatan Energi

Kelompok kerja Kedaulatan Energi di ruang rapat Kenari dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan kesepakatan antara lain :
1.     Penambahan Kuota BBM ( solar, BBM penugasan non subsidi, kerosin) dan kuota LPG 3 kg;
2.     Penyediaan bahan bakar bersubsidi bagi petani daerah perbatasan dan nelayan (Solar Paket Dealer Nelayan/SPDN);
3.     Energi Kelistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik dan jaringannya (interkoneksi se-Kalimantan);
4.    Pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Kerja Kelompok Konektivitas

Kelompok kerja Konektivitas di ruang ruang rapat Murai dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan kesepakatan antara lain :
1.     Pembangunan/peningkatan Jalan dan Jembatan Lintas Kalimantan
a)    Penuntasan pelebaran jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan
b)    Percepatan pembangunan jalan strategis nasional/Poros Tengah
c)    Pembangunan jembatan
d)    Pembangunan jalan tol
e)    Peningkatan struktur jalan

2.    Pembangunan Terminal Darat
a)    Pembangunan Area Trafic Control System (ATCS)
b)    Pembangunan Halte Integrasi Bus Rapid Transit (BRT)
c)    Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan ruas jalan nasional
d)    Pengembangan Sistem Transit (BRT)
e)    Penyediaan armada Bus Angkutan Massal (BRT)
f)    Pembangunan Terminal tipe A
g)    Pengadaan dan pemasangan Perlengkapan Jalan
h)    Pengadaan Bus Sekolah
i)    Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
j)    Penyelesaian Pembangunan Dermaga Penyeberangan
k)    Pembangunan Dermaga sungai
l)    Pembangunan Anjir untuk angkutan sungai.

3.    Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut
a)    Pembangunan dan pengembangan Lanjutan/ Pembangunan Pelabuhan
b)    Peningkatan Pelabuhan
c)    Pembangunan Dermaga Pelabuhan
d)    Relokasi pelabuhan
e)    Pembangunan Lapangan Penumpukan Pelabuhan
f)    Pengerukan Alur Pelayaran
g)    Pembangunan Faspel Laut
h)    Pembangunan Terminal General Cargo
i)    Pembangunan Tiang Pancang Dermaga Pelabuhan

4.     Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara
a.    Pengembangan Bandara
b.    Percepatan Penyelesaian Lahan Bandara
c.    Pembangunan Bandara
d.    Perpanjangan Runway Bandara
e.    Pembangunan Apron dan Taxi Way Bandara
f.    Pembangunan Bandara Perintis (Perbatasan)
*catatan : Untuk bandara udara dilihat nomenklaturnya di RPJMN.

5.     Perkeretapian
a)    FS, Studi Trase, Amdal, dan DED
b)    Pembebasan Lahan Jalur KA
c)    Pembangunan Jalur Kereta Api

6.     Komunikasi
a)    Pembangunan Serat Optik
b)    Pembangunan Tower Komunikasi

Kerja Kelompok Kemaritiman dan Perbatasan

Kelompok Kerja Kemaritiman dan Perbatasan di ruang rapat Maleo dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Ir. Frederik Elia, M.Si menghasilkan kesepakatan antara lain :

Kemaritiman meliputi program antara lain :
1.    Pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat pulau-pulau terluar Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar;
2.    Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
3.    Pengembangan Perikanan Tangkap
4.    Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir
5.    Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan laut
6.    Pembangunan pelabuhan perikanan
7.    Pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
8.    Pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan

Perbatasan meliputi program dan kegiatan antara lain :

1.    Percepatan penyelesaian Perpres tata ruang wilayah perbatasan;
2.    Pengembangan dan Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Penyelesaian Permasalahan /Konflik Perbatasan;
3.    Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi dan informasi di wilayah perbatasan;
4.    Pembangunan etalase nasional perbatasan;
5.    Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Udara,Darat, Pembangunan Menara Komunikasi, Pembangunan Perumahan dan Permukiman, Pembangunan Energi Alternatif, Pembangunan Kawasan Pariwisata, Pembangunan  Kawasan Ternak, Pembangunan Kawasan Perkebunan di Perbatasan.

Lain-Lain

Hasil kerja kelompok dalam kesepakatan Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2015 ini akan diteruskan kepada Pemerintah Pusat untuk diakomodir, diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti penganggarannya oleh Pemerintah Pusat serta akan diimplementasikan pembangunannya pada Tahun 2016 dan 2017 dan seterusnya. Diharapkan peran BAPPENAS dan KEMENDAGRI untuk memfasilitasi pembahasan di tingkat pusat dengan Kementerian terkait dalam upaya mendukung pelaksanaan program–program prioritas dan strategis yang merupakan bagian dari keseluruhan usulan program pembangunan di Wilayah Kalimantan, sebagaimana matrik terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Sidang Pleno II

Sidang pleno II dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Herson dan didampingi oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat serta Kepala Bappeda Kalimantan Utara. Pemimpin rapat menyampaikan pembahasan masing-masing hasil kerja kelompok kepada peserta untuk mendapatkan masukan kembali dan menghasilkan kesepakatan bersama. (Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar,S.Sos).