Musrenbangnas 2016 Prioritas Program Pro Rakyat

Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2016 mendorong pihak swasta agar ikut menggarap pembangunan proyek-proyek infrastruktur melalui system public private partnership (PPP) sangat diperlukan agar proyek-proyek infrastruktur bisa lebih cepat diwujudkan. Jika sektor swasta tidak melakukan pembangunan, Pemerintah bisa bergerak melalui peran badan usaha milik pemerintah (BUMN). “Jika tidak bisa juga, barulah dana APBN dikucurkan”.

Hal ini diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Sofyan Djalil pada saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Musrenbangnas di ruang rapat Hotel Bidakara Jakarta, Rabu 20/4/2016 dihadiri Gubernur DIY dan Gubernur Jawa Barat, Bupati, Walikota yang mendapatkan perhargaan, seluruh Kepala Bappeda se Indonesia, Kementerian/Lembaga.

Lebih lanjut Menteri BAPPENAS mengatakan bahwa Pelaksanaan Musrenbangnas 2016 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 akan memperbaiki sistem perhitungan dan pengkajian menggunakan mekanisme lebih baik. Musrenbangnas kali ini berupaya membahas secara mendalam setiap prioritas pembangunan dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Bappeda provinsi se Indonesia.

Sofyan Djalil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Bappenas Republik Indonesia menegaskan, Musrenbangnas tahun 2016 ini bersifat trilateral meeting, dimana antara kementerian/lembaga bertemu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD) untuk berkoordinasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 dapat bersinergi antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. Bappenas mempunyai wewenang sebagai system integrated untuk program-program non operasional. Selain itu, Bappenas juga bertindak sebagai central yang mengkoordinasikan antara kementerian/lembaga dan antara pusat dengan daerah.

Mekanisme pelaksanaan Musrenbangnas sebelumnya yang diundang banyak sekali, diantaranya seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia, Kepala Bappeda se Indonesia dan para pejabat lingkup Kementerian/Lembaga.

Sedangkan pelaksanaan pada pembukaan Musrenbangnas Tahun 2016 Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia tidak diundang, yang diundang khusus bagi Kepala Daerah yang akan mendapatkan penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota atau yang berhasil mendapatkan penghargaar pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs). “Mekanismenya kami ganti, tapi substansinya lebih baik. Musrenbangnas tahun ini go to substance, pergi dan bicara substansi".  Ungkap Menteri Bappenas.

Tujuan pelaksanaan Musrenbangnas tahun 2016 dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Sedangkan tema yang diusung yakni, “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah.

Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk memberikan Anugerah Pangripta Nusantara (APN) tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2016 serta penghargaan Millenium Development Goals (MDGs) tingkat provinsi tahun 2016. Usai dibuka, dijadwalkan Musrenbangnas berlangsung mulai Kamis 21 April hingga tanggal 4 Mei.

Pengumuman yang telah berhasil mendapat penghargaan baik Anugerah Pangripta Nusantara tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun  yang berhasil memperoleh penghargaan pada MDGs hanya khusus pada juara ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga), sedangkan untuk juara pertama akan diumumkan pada tanggal 11 Mei 2016 pada saat Penutupan Musrenbangnas yang akan dihadiri oleh seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia serta seluruh Kepala Bappeda Provinsi se Indonesia.

Pada agenda penutupan yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir.H. Joko Widodo atau lebih dikenal dengan sebutan Jokowi akan membahas  beberapa agenda dalam kegiatan tersebut. Setiap pembahasan program prioritas pembangunan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Bappeda provinsi se Indonesia. Tepat tanggal 11 Mei 2016, dilanjutkan penandatanganan dokumen RKP Tahun 2017 oleh Presiden Jokowi di istana.

“Seluruh program yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai sasaran, saling mendukung, saling sinkron dan sedikit distorsi. Satu masalah dikeroyok berbagai sektor dan dibiayai melalui kementerian/lembaga, APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa atau dari sumber lainnya yang syah,” ungkap Sofyan Djalil Menteri Bappenas. (Sukandar/Bappeda Kaltim).