Musrenbangnas RKP 2017 Bersifat Trilateral Meeting & Money Follow
Musrenbangnas 2016. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia, Sofyan Djalil menegaskan, Musrenbangnas Tahun 2016 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 dengan tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” bersifat Trilateral Meeting, dimana antara kementerian/lembaga bertemu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD) untuk berkoordinasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 dapat bersinergi antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.
Bappenas mempunyai wewenang sebagai system integrated untuk program-program non operasional. Selain itu, Bappenas juga bertindak sebagai central yang mengkoordinasikan antara kementerian/lembaga dan antara pusat dengan daerah.
Pemerintah mulai melakukan rencana kerja pemerintah 2017 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 dengan terus berkomitmen melanjutkan efisiensi anggaran, serta akan mengutamakan alokasi terhadap program prioritas agar kegiatan yang dilakukan berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan.
Masih banyak program atau kegiatan yang belum dilakukan pengintegrasian mendalam berbagai sumber pendanaan seperti dari kementerian/lembaga, subsidi, hibah, dana alokasi khusus, dana desa, dan pembiayaan BUMN serta masih banyak program infrastruktur yang belum dilakukan pembahasan rinci untuk kesiapan proyek. Ungkap Sofyan Djalil.
Lebih lanjut Menteri PPN mengatakan bahwa "Banyak proyek tidak siap lahan dan desain, sementara untuk pinjaman luar negeri kita sudah bayar komitmen fee, jadi kita tarik lagi. Sekarang yang tidak siap, ditunda dulu,". Selain bersifat Trilateral Meeting, Musrenbangnas RKP 2017 juga menggunakan pendekatan pembangunan nasional dari money follow function menjadi money follow program. Pendekatan money follow program adalah harus jelas programnya apa, fokusnya di mana dan menghindari duplikasi program pembangunan. Setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mestinya memiliki fokus pembangunan berbeda-beda sesuai dengan RPJMD masing-masing.
Sementara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengungkapkan pada saat menutup Musrenbangnas 2016 di Istana Jakarta, 11/5/2016 bahwa perubahan pendekatan pembangunan nasional dari money follow function menjadi money follow program pun diharapkan akan membuahkan hasil pembangunan yang maksimal dan manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat. Selain itu pendekatan perencanaan pembangunan Holistik-Tematik, Terintegrasi dan Spasial akan semakin menguatkan kekompakan koordinasi multi kementerian dan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran prioritas nasional.
”sekarang pendekatan program pembangunan sudah berubah menjadi money follow programsehingga harus jelas programnya apa, fokusnya di mana. Setiap provinsi, kabupaten dan kota mestinya memiliki fokus pembangunan berbeda-beda. Gubernur membantu agar pembangunan lebih fokus melalui kontrol dan pengecekan, kalau perlu setiap hari. Jadi sekarang arahannya perbesar belanja modal dan fokuskan pembangunan yang jelas,” Ungkap Presiden yang lebih dikenal panggilan Jokowi.
Terkait arahan fokus pembangunan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa daerah perlu membangun branding pembangunan daerahnya masing-masing. Ia memberikan contoh sebuah kota yang sukses di Amerika Serikat karena fokus pada pembangunan dan pemanfaatan lahan untuk padang golf. Setiap hari ratusan pesawat jet pribadi mampir ke sana dan menyumbang penghasilan negara yang signifikan. Di Indonesia sendiri Presiden memberi contoh potensi kota Palembang untuk branding sebagai kota olahraga, atau kota Ambon dan Bitung yang dapat menjadi kota bahari.
”Semakin ke depan, kota yang super fokus akan memenangkan persaingan dan kompetisi. Dengan lebih fokus, pembangunan akan lebih efisien. Misalnya jika ingin membangun kota bahari, konsentrasikan anggaran pada dukungan infrastruktur, bangun pelabuhan, gudang ikan dan sebagainya yang terkoneksi dengan fokus tersebut. Seperti dalam pemerintahan saat ini saya minta fokus infrastruktur, kalau bisa rampung tiga tahun. Agar tetap fokus, perintahnya dari yang tertinggi. Kalau di provinsi ada gubernur, di kabupaten ada bupati,” tegas Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo berpesan kepada para pemimpin daerah agar mendukung pembangunan dengan menjalankan deregulasi untuk mempercepat investasi; mengembangkan sistem kontrol untuk mempercepat perijinan (e-Government); memerhatikan aspek keadilan dalam pembangian sumber-sumber keuangan antara provinsi dan kabupaten serta antar kabupaten; mengurangi anggaran operasional dan meningkatkan belanja modal; serta lebih fokus pada program prioritas. (sumber : berbagai media & skr).
