Pembangunan Pendidikan Prioritas Kaltim

Samarinda, 14/1/2016. Sektor pembangunan pendidkan merupakan program Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan pada indikator kunci keberhasilan dari pendidikan, antara lain angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni serta adanya penurunan jumlah buta aksara, ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat ditempuh melalui pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

hal ini terungkat pada saat rapat dengan agenda Pembahasan MoU Pendidikan, Tindak Lanjut Bankeu (Bantuan Keuangan) spesifik pendidikan tahun 2017 serta Pembahasan Personil Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D) Bidang Pendikan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Drs. H. Hariyo Santoso mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat di ruang Propeda lantai II Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Kusuma Bangsa Samarinda, 13/1/2016.

Peserta rapat dihadiri kurang lebih 40 orang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya Bappeda, BKD, BPS Kaltim, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Bandiklat, Biro Bangda, Biro Organisasi, Biro Perbatasan Penataan Wilayah dan Kerjasama, Biro Keungan, Biro Hukum, Biro Perlengkapan.

Selain membahasa tentang anggaran pendidikan tahun 2017 juga membahas tentang peralihan tanggung jawab prioritas bagi PNS tenaga pengajar/pendidik/guru dan termasuk tenaga pengawas fokus terhadap pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan non khusus sebanyak 4.856 orang dari Pemerintah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur (data tanpa Kabupaten Mahulu) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai pengalihan kebijakan dari BKN berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 dengan penerbitan Surat Keputusan 31 Desember 2015. Hal ini disampaikan oleh pihak Badan Kepegawain Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sementara data tenaga pengajar/guru non PNS sebanyak 3.532 orang perlu pengkajian kembali sesuai kebutuhan. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar, S.Sos).