Penjelasan Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023

Kamis (19/01/2023), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Kaltim menghadiri agenda Rapat Penjelasan Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 melalui Zoom Meeting. Agenda tersebut juga dihadiri oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan; Pengelola Satuan Kerja Dekon Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Bappeda; Setda Prov.; Inspektorat Daerah; Badan Kesbangpol; DPMPTSP; BPOD; DPPM; Biro Adbang; Biro Hukum; Biro Pemerintahan dan Otda ; BPKAD)

-

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau yang biasa disingkat GWPP, memegang kunci efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Seperti yang ada di UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk bertindak atas nama pemerintah pusat. GWPP juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Laporan pun perlu dievaluasi oleh menteri terkait. Dalam melakukan evaluasi, menteri membentuk Sekretariat Bersama Pembinaan GWPP.

-

Berdasarkan data Realisasi Anggaran Dekon GWPP Tahun Anggaran 2022, ditemukan 2 Satker tidak melaksanakan kegiatan dan mengembalikan alokasi anggaran dekonsentrasi, 9 Satker memiliki Komitmen rendah dan 39 Satker realisasi dibawah target nasional 98%. Pada Dekon 2023, Pagu Alokasi anggaran Dekonsentrasi GWPP 2023 diberikan sebesar 72 Miliar rupiah dan dibagi ke 34 provinsi, 166 Satker dengan Kriteria Penetapan Alokasi yakni Jumlah Kabupaten/Kota per Provinsi, Aksesibilitas, Tugas dan Wewenang serta Capaian Realisasi Tahun Anggaran sebelumnya untuk memenuhi target 22 tugas wewenang GWPP. Adapun tugas Bappeda pada Dekon 2023 yakni Memberikan rekomendasi atas usulan DAK kabupaten/kota di wilayahnya; Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota; serta Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

-

Adapun langkah percepatan yaitu : Segera Susun SK Perangkat Gubernur dan SK Pengelola Keuangan; Petakan Kegiatan dengan Potensi Penyerapan tinggi di Semester I dan Susun jadwal pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun; Perkuat Peran Sekretariat Perangkat GWPP di Provinsi (Biro Pemerintahan), Perkuat komitmen kinerja seluruh unit kerja nilai kinerja unit kerja berpengaruh terhadap kinerja GWPP, Pemetaan SDM berkelanjutan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP; Pedomani Petunjuk Teknis secara detail hasil sesuai dengan output yang diharapkan dan Perkuat koordinasi dengan Sekber Pembina tugas dan wewenang di pusat; Pelaporan yang tertib baik untuk laporan keuangan dan laporan teknis kegiatan dan Penyampaian laporan terkoordinir melalui sekretariat perangkat laporan akhir GWPP.

#bappedakaltim2023

#pemerintahandanpembangunanmanusia2023

#kegiatandekonsentrasi

#gwppta2023

#ppidbappedakaltim