Peningkatan Ekonomi Rakyat Kaltim
Samarinda, 23/3/15. Program pembangunan Provinsi Kalimantan Timur harus fokus pada sektor unggulan daerah hilirisasi sehingga dapat 
menimbulkan efek atas peningkatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan peluang usaha ataupun dapat menciptakan lapangan kerja.
Hal ini disampaikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.H. Muhammad Sa’Bani, M.Si mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada saat menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara Forum SKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 di ruang rapat Renstra lantai III Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarinda.
Pelaksanaan forum SKPD Kaltim tahun 2015 dihadiri peserta seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Bappeda Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sebanyak kurang lebih 300 orang peserta.
Dalam penyampaian arahannya Muhammad Sa’Bani, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur mengatakan bahwa forum SKPD ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD yang tujuannya adalah menyelaraskan program/kegiatan prioritas SKPD tahun 2016 dengan usulan Kabupaten/Kota dari hasil Musrenbang, yang akan diakomodir dalam Renja SKPD Provinsi.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018. Sedangkan RPJMD periode tersebut adalah pelaksanaan dari tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025.
Forum SKPD tahun ini merupakan forum yang penting dan strategis di saat telah menetapkan RPJMN tahun 2015-2009 sesuai dengan Perpres No. 5 Tahun 2015 yang merupakan arahan kebijakan pembangunan, bagaimana bangsa ini lima tahun ke depan dilakukan untuk mewujudkan VISI INDONESIA 2018 yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkpribadian berlandaskan Gotong Royong. Dan tentu menjadi pedoman penting bagi kita, khususnya Forum ini dalam melakukan sinergitas dan harmonisasi dalam Program prioritas pembangunan tahun 2016 nanti.
Kita bersyukur, bahwa kebijakan pembangunan Kalimantan Timur 2013-2018 telah selaras dengan kebijakan pembangunan RPJMN 2015-2019, yang fokus pada 6 sektor unggulan, yaitu sektor pangan, energi, kamaritiman, pariwisata, infrastruktur dan sumberdaya manusia.
Dalam kesempatan ini, untuk penyusunan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Tahun 2016 penting bagi kita untuk berpijak pada apa yang telah kita capai dalam tahun 2014, sementara tahun 2015 masih belum kita ketahui karena masih on going. Kita berbangga bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2014 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2013-2018 telah banyak menoreh prestasi, ini dapat kita lihat dari PDRB yang mencapai Rp401,77 Triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi 2,85% di atas tahun 2013 yang hanya 1,45%, tingkat pengangguran menurun 7,74 %, kemiskinan 6,42% dan IPM 77,33 yang menempati posisi ke empat secara nasional.
Persoalan substansi utama pembangunan Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi kita. Kita lihat kinerja ekspor kita juga terus meningkat mencapai Rp. 458,59 Triliun, namun 94,58 persen kontribusi dari batu bara, gas alam, minyak mentah dan hasil industri migas.
Kebijakan pemerintah untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral sebelum di ekspor, agar terjadi peningkatan nilai tambah melalui UU No4 tahun 2009 dan disusul PP No. 1 Tahun 2014 masih jadi pepesan kosong. Tengok pula PDRB perkapita Kalimantan Timur Rp. 119,47 juta yang merupakan tertinggi secara nasional, namun pendapatan per kapita hanya Rp. 47,52 juta yang menunjukkan bahwa hampir 60% PDRB yang dihasilkan Bumi Kaltim TIDAK DINIKMATI penduduk Kalimantan Timur.
Melihat dan mengkaji sejarah perekonomian Kalimantan Timur yang banyak bergantung pada sumberdaya tak terbarukan, diperoleh beberapa prediksi dampak jika Kalimantan Timur tidak segera banting stir dari basis aktivitas ekonomi utama saat ini, yakni sektor pertambangan yang kontribusinya berkisar 45% dari PDRB.
Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah mengambil langkah tegas yakni dengan mengeluarkan kebijakan Transformasi Ekonomi dari yang awalnya berbasis sektor ekonomi yang tidak dapat diperbarui ke sektor ekonomi yang dapat diperbarui melalui pengembangan sektor agroindustri, perindustrian dan sektor ekonomi kreatif. Upaya transformasi ini dijalankan dengan konsep pertumbuhan ekonomi hijau atau green growth
Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila Forum ini mengangkat TEMA yang juga menjadi TEMA RKPD TAHUN 2016 seperti amanat RPJMD 2013-2018 yaitu: MENINGKATKAN NILAI TAMBAH PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PEMATAPAN KONEKTIVITAS INTRA DAN ANTAR DAERAH". Ini sekaligus mengarahkan kita agar, bahwa ada konsekuensi dan tuntutan bagi kita untuk melakukan pemilihan SEKTOR EKONOMI UNGGULAN yang memiliki skala ekonomi, yang dapat membuat ekonomi daerah tumbuh dan dapat memberikan multplier effect yang luas bagi perluasan kesempatan kerja.
Agar pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah mampu memacu pertumbuhan ekonomi, perlu pengembangan kawasan-kawasan industri dengan pendekatan klaster industri. Sesuai target RPJMD 2013-2018, paling tidak 8 Kawasan Industri yang tersebar merata di 10 Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur sebagaimana diamanahkan PERDA 17 tahun 2018 tersebut dapat kita wujudkan, yaitu: (1) Kawasan Industri Pertanian Paser dan PPU, (2) Kawasan Industri Kariangau Balikpapan & Buluminung PPU, (3) Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan Samarinda, (4) Kawasan Industri Pertanian Kukar dan Kubar, (5) Kawasan Industri Petrokimia Bontang, (6) Kawasan Industri dan pelabuhan Internasional Maloy Kutim, (7) Kawasan Industri Pariwisata Derawan, Berau dan (8) Kawasan Strategis Perbatasan, Mahulu. Setiap kabupaten/kota tentu juga memiliki kawasan-kawasan industri strategis, tetapi paling tidak dalam konteks pembangunan kewilayahan Kalimantan Timur, kita bisa lebih fokus dalam pengembangan kawasan industri prioritas tersebut, sekaligus memudahkan kita dalam mengukur kriteria keberhasilannya.
Sektor industri merupakan komponen utama pembangunan ekonomi daerah, yang berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi daerah yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing daerah.
Dalam upaya mewujudkan kawasan industri prioritas, diperlukan dukungan percepatan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara yang pendekatan konektivitas - intra moda sehingga mampu menekan biaya transfortasi yang saat ini masih menjadi beban untuk mendorong daya saing ekonomi daerah. Selain itu, masalah listrik, air bersih dan utilitas yang diperlukan oleh kawasan industri dan permukiman masyarakat juga perlu mendapatkan perhatian serius. Namun juga, masalah perizinan perlu direformasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang lebih cepat, jelas target waktunya dan transparan.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkeyakinan, bahwa kita semua setuju mengapa pertumbuhan ekonomi itu penting. Apabila ekonomi tumbuh, maka pengangguran turun dan kemiskinan berkurang. Dan juga yang tidak kalah penting, penerimaan daerah meningkat sehingga tersedia cukup dana untuk membiayai pembangunan, membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskemas dan lainnya.
Pada akhir sambutannya Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Muhammad Sa’Bani, M.Si menyampaikan posisi usulan Kabupaten/Kota yang telah diinput pada Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kalimantan Timur yang merupakan bahan pembahasan Forum hari ini dan besok yaitu : Jumlah Program 30, Jumlah Kegiatan 653 dengan total Anggaran sebesar Rp. 1,45 Triliun. dengan Rincian : 1). Berau sebasar Rp. 260,81 Milyar; 2). Kubar Rp. 122,97 Milyar; 3). Kukar Rp. 42,24 Milyar; 4). Paser Rp. 122,95 M; 5). PPU Rp. 222,80 M; 6). Balikpapan Rp. 48,79 M; 7).Bontang Rp. 38,74 M; 8). Samarinda, Rp. 0; 9). Mahulu Rp. 109,01 dan Kutim Rp. 486,48 Milyar.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Timur mengingatkan agar Forum ini benar-benar mampu untuk melakukan penyelarasan program/kegiatan prioritas pembangunan sesuai dengan FOKUS PEMBANGUNAN TAHUN 2016 yaitu PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAERAH DAN KONEKTIVITAS WILAYAH untuk menjadi bahan dalam penyusunan RANCANGAN RKPD TAHUN 2016.
(Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar, S.Sos).
