Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kaltim Digelar oleh Bappeda Kaltim dengan Melibatkan BPKP, Perangkat Daerah Terkait, dan Lintas Sektor
Rapat evaluasi pencegahan dan penurunan stunting (PPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi dilaksanakan di Ruang Rapat Propeda Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (7/8). Pertemuan penting ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Provinsi Kaltim, Bapak Mispoyo. Rapat ini merupakan tindaklanjut dari Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2025 perihal evaluasi serupa. Berbagai unsur lintas sektor dari Perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemprov Kaltim dan Bappeda, termasuk perwakilan BPKP turut hadir dalam pertemuan ini.
Dalam rapat tersebut, Bapak Mispoyo menyampaikan paparan komprehensif mengenai evaluasi PPS. Paparan mencakup data Angka Prevalensi Stunting 2024 pada lingkup Kaltim dan 10 Kabupaten/Kota di Kaltim, serta menyoroti Target Penurunan Stunting Nasional yang telah ditetapkan sebesar 18,8%, sesuai Pemutakhiran Target Prevalensi Stunting Nasional SE Kemenkes. Selain itu, hasil Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting 2024 yang telah dilaksanakan pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025 juga dibahas. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memastikan upaya Percepatan Penurunan Stunting (PPS) berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran di semua tingkatan, dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur bertugas memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPS bersama lintas sektor.
Arfan Suryadi, Ketua Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang ditugaskan, menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan dan Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting ini merupakan bagian dari tugas pengawasan BPKP yang berlangsung selama 15 hari kerja, dari tanggal 28 Juli 2025 hingga 15 Agustus 2025. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti kebijakan, tata kelola kelembagaan, perencanaan anggaran, rincian belanja, dan pemanfaatan Data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) pada masing-masing Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemprov Kaltim yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kaltim. Harapan setelah pelaksanaan kegiatan evaluasi ini adalah agar upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Timur semakin terarah, terukur, dan mencapai target nasional yang ditetapkan, serta memastikan setiap intervensi memberikan dampak signifikan dalam upaya mengurangi prevalensi stunting.
📷📝 FDS
Selengkapnya, Sobat Perencana bisa cek di website kami bappeda.kaltimprov.go.id atau klik link di bio.
#bappedakaltim2025
#BPKPkaltim
#pemerintahandanpembangunanmanusia2025
#Stunting
#EvaluasiStunting
#ppidbappedakaltim2025
