Joint Comments on the East Kalimantan Network Node

Balikpapan, Thursday 10/12/2015. The East Kalimantan Provincial Government together with the District and City Governments throughout East Kalimantan agreed on one kometmen in the framework of the Construction and Development of the One Data One Map Geospatial Information Network Node.

This joint commitment between the Geospatial Information Agency and the East Kalimantan Provincial Government and Regency/City Governments throughout East Kalimantan took place at the East Kalimantan Province Data One Data One Map Forum held in Ballroom 1 of the Le Grandeur Hotel, Balikpapan, Thursday 12/10/2015.

About 100 participants attended from all SKPDs within the East Kalimantan Provincial Government and SKPDs of Regency/City Governments throughout East Kalimantan.

The content of the joint comment is that in order to realize higher quality implementation of governance and development of East Kalimantan, we are committed to implementing the One Map Policy in the region through the construction and development of the One Data One Map Geospatial Information Network Node by strengthening 5 pillars, namely: 1). Policy; 2). Institutional; 3). Technology Information; 4). Data Standardization; 5). Sumber Daya Manusia dan waktu yang disepakati paling lambat Tahun 2016.

Plt. The Regional Secretary of East Kalimantan Province, DR.Ir.H.Rusmadi, MS said in delivering his presentation that the existence of One Data One Map is very important for the region, especially for policy makers and investors in investing in the region so that regional heads must have very strong comments in developing one data one map. Tidak mungkin suatu daerah akan bisa melaksanaan program ini tanpa adanya dukungan dari Kepala Daerah maupun DPRD setempat.

This statement from Rusmadi, MS, who is also the Head of Bappeda for East Kalimanta Province, received a positive response from all participants present, including from the Geospatial Information Agency, so it became a joint comment.

Based on the presentation of material from the resource persons, the results of discussions from participants in the 2015 East Kalimantan Province Data One Data One Map Forum produced several important points, including:
1. Kometmen kepada daerah sangat dibutuhkan dlm mendukung program one data one map baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
2. Dukungan dari DPRD juga sangat penting terutama dukungan pendanaan program;
3. Simpul jaringan ini sangat diperlukan oleh pihak investor dalam rangka menanamkan investasinya di daerah;
4. BIG siap membantu dalam pembangunan simpul di jaringan di daerah atau Kabupaten/Kota;
5. Pemprov Kaltim mendapatkan penghargaan masuk nominasi 3 besar dalam rangka pelaksanaan simpul jaringan secara nasional;
6. Simpul jaringan posisinya berada di tengah sebagai mediasi seluruh data berbagai sektor daerah maupun nasional;
7. Peta bukan hanya sebagai perencanaan tapi juga sebagai evaluasi, analisis dalam mengambil kebijakan;
8. Network nodes aim to facilitate data access for Regional Governments and private parties or investors in order to obtain accurate information;
9. Penydiaan Ruang Data Center Kaltim sudah 80 %;
10. Ruang data center di lengkapi dgn telekonfren dan akan dijadikan tempat pengambilan kebijakan gubernur;
11. One data one map terintegrasi dengan pihak swasta;
12. Citra satelit tinggi hanya mampu bekerja dengan baik bila kondisi awan maksimal 15%;
13. Aplikasi sidata untuk menspot one data one map Provinsi Kalimantan Timur;
14. Data terbagi dua, data produksi dan data publikasi yang artinya data produksi belum tentu bisa dipublikasi;
15. Data produksi belum tentu bisa di publikasi;
16. Kabupaten / Kota sepakat untuk memasukkan one data one map pada RPJMD masing-masing;
17. Hasil inventarisasi data Kabupaten/Kota;
18. Action plan for implementing OD-MAP;
19. Identifikasi potensi permasalahan Kabupaten/Kota;
20. Badan Informasi Geospasial masih lambannya menyediakan peta skla 1: 5.000;
21. Kota Samarinda akan membangun simpul jaringan tipe C tahun 2016;
22. RTRW Kabupaten Berau diharapkan tahun 2016 bisa disyahkan oleh DPRD;
23. Kabupaten Berau akan membentuk pokja terlebih dahulu;
24. SKPD harus memberikan dukungan terhadap simpul jaringan Kaltim.

Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar, S.Sos