Bappeda Kaltim

Artikel

Berita Bappeda

Informasi

Kinerja Pembangunan Kaltim

Berita Nasional

Selasa, 01 Desember 2020

Admin

Berita

81712 kali dilihat

Virtual Meeting Evaluasi Kesiapan KEK MBTK

Samarinda, (08/10/2020). Dalam rangka menidentifikasi permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya investasi masuk, Dewan KEK MBTK melakukan evaluasi terhadap kesiapan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Hadir dalam kegiatan ini kasubbid Indagkop, Investasi dan Pariwisata Bappeda Provinsi Kaltim Andi Arifudin, S.Pi, M.Si beserta staff, dan Perangkat Derah yang berkaiatan yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Biro Hukum, Biro Infrastruktur, DPMPTSP, Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, DPMPTSP Kab. Kutai Timur, Bappeda Kab. Kutai Timur, Disperindag Kab. Kutai Timur dan Administrator KEK MBTK.

Disampaikan oleh Andi Terdapat 25 aspek teknis yang dievaluasi dari aspek perizinan, kondisi lahan hingga infrastruktur. Dari hasil evaluasi hanya aspek perizinan dan kondisi lahan yang tidak bermasalah. Hal ini dikarenakan pihak Administrator di Kabupaten Kutai Timur sudah siap.

Untuk aspek infrastruktur terdapat beberapa permasalahan yaitu pertama, Konektifitas menuju jalan kawasan dan menuju sumber bahan baku masih perlu dilakukan perbaikan kondisi jalan, karena hal ini menjadi salah satu catatan para pelaku usaha. Kedua, Pelabuhan saat ini telah siap beroperasional namun masih menunggu uji sandar oleh Kemenhub dan perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan UPP. Sangkulirang dan BUP terkait pengelolaan / operator pelabuhan. Ketiga, Jika operator diserahkan kepada pihak BUP, maka BUP harus mengajukan izin usaha pelabuhan sebagai syarat pelaksana operator pelabuhan. Keempat, Untuk jalan akses menuju Pelabuhan yang dikeluhkan oleh pihak UPP. Sangkulirang dalam upaya persiapan operasional Pelabuhan Maloy, saat ini telah tersedia jalan akses sementara melalui Perkantoran, sedangkan Jalan khusus menuju Pelabuhan akan tetap dibangun yang perencanaan DED nya pada tahun 2021 oleh Dishub Provinsi. Untuk Fasilitas SPAM dan intake terkendala kejelasan siapa yang akan mengelolanya.

Andi mengatakan Bappeda Provinsi memberi masukan agar dilakukan pemetaan penanggung jawab terhadap permasalahan yang ada pada Kawasan KEK MBTK yang sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga terdapat kejelasan terkait penanggung jawaba tindak lanjut permasalahan tersebut.

(HumasBappedaKaltim/fat/Editor Sukandar, S.Sos)