Industrialisasi Produk Unggulan Daerah

Samarinda, 27/1/14. Tema “Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Melalui Penguatan Kapasitas Lokal“ merupakan hasil diskusi panjang rapat persiapan Rakor Bappeda se Kaltim di ruang rapat Propeda, Bappeda Kaltim yang dipimpin oleh Kabid Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Kaltim, Ir.H. Djoko Susilo Handono dan dihadiri oleh Kabid, Kasubbid, Kasubbag dan staf terkait di lingkup Bappeda Provinsi Kaltim.

Pelaksanaan Rakor Bappeda se Kaltim tahun 2014 di Kota Sendawar, Kabupaten Kuta Barat yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 5-6 Pebruari 2014, sesuai hasil kesepakatan rakor Bappeda se Kaltim pada tahun 2013 di Kota Tarakan adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Pelaksanaan Rakor BAPPEDA se Kalimantan Timur merupakan agenda penting dan strategis diselenggarakan secara simultan dengan proses penyusunan RKPD Provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan rakor ini, akan teridentifikasi permasalahan, isu strategis dan program-program prioritas pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sinergis dan harmonis untuk pembangunan Kaltim yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk semata peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pemerintah Pusat Telah Menetapkan Gubernur Terpilih Priode 2013 – 2018. Yang selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan akan menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun yang secara rinci akan dijabarkan dalam Tahapan Lima Tahunan (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018.

Saat ini Pemerintah Provinsi sedang menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Sebagai bagian dari tahapan penyusunan RPJMD. Dimana kewajiban untuk merampungkan RPJMD hingga ketahap penetapan peraturan daerah dalam 6 (enam) bulan sejak pelantikan gubernur. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 tahun ke 2 (dua) pelaksanaan RPJMD yang memasukkan Tema “ Industrilisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Melalui Penguatan Kapasitas Lokal “

Permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur saat ini adalah menyangkut SDM, ekonomi, infrastruktur, tatakelolah pemerintahan, dan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan isu strategis utama Provinsi Kalimantan Timur adalah dominasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu migas dan batubara dalam perekonomian yang mengakibatkan beberapa permasalahan krusial lainnya antara lain ketimpangan pendapatan, pemerataan kesejahteraan, dan struktur ekonomi yang tidak sehat.

Untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan isu strategis  tersebut maka dirumuskan Visi Kaltim yang dituangkan dalam RPJMD yaitu “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agro Industri dan Energi Ramah Lingkungan”

Yang ingin dicapai dari visi tersebut adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, ada keharmonisan antara pembangunan ekonomi dan sosial dan aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling mempengaruhi.

Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan misi pembangunan yaitu:
1.    Mewujudkan kualitas sumber daya manusia kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2.    Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan;
3.    Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4.    Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayayan publik;
5.    Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim.

Meskinpun sudah banyak keberhasilan pembangunan daerah yang dirasakan masyarakat, bukan berarti permasalahan pembangunan kedepan menurun. Salah satu upaya agar dapat mencapai harapan yang diingikan masa depan adalah dengan sungguh-sungguh memahami kondisi Kalimantan Timur saat ini.

Capaian target pembangunan Provinsi Kalimantan Timur harus menjadi bahan analisis untuk menemukan permasalahan dan isu strategis yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan perencanaan Tahun 2015. Pada kesempatan ini mari kita cermati bersama capaian pembangunan yang telah dicapai.

Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan, baik dengan minyak dan gas (migas) maupun tanpa migas. Persentase Nilai PDRB Atas Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 masih didominasi dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 43,69% dan sektor pertanian masih memberikan kontribusi sangat minim yaitu hanya 5,89%.

Pertambangan 43,69%, industri pengolahan 23,31%, listrik, gas & air bersih 0,31%, bangunan 4,65%, perdagangan hotel & restoran 9,55%, pengangkutan & komunikasi 6,57%, keuangan, persewaan & jasa perusahaan 3,85%, jasa-jasa 2,18%, pertanian 5,89%.

Persentase Nilai PDRB Atas Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 masih didominasi dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 48,16% dan sektor pertanian masih memberikan kontribusi sangat minim yaitu hanya 5,37%, dalam pembangunan kedepan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai mengurangi ketergantungan dari sektor pertambangan dan penggalian dan mulai beralih ke sektor pertanian yang mampu dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada periode 2010 hingga 2012 berfluktuatif. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 5,07% dan melebihi target yang hanya sebesar 3,03%. Kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 3,97% pada tahun 2011. Namun persentase tersebut masih melebihi target pertumbuhan pada tahun 2011 yang hanya sebesar 3,31%. Pada tahun 2012, persentase pertumbuhan Kaltim mengalami penurunan menjadi sebesar 3,88% dan masih melebihi target pada tahun 2012 yang hanya sebesar 3,53%.

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting untuk diamati dan diperhatikan karena fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di hasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi tahun 2008 sebesar 13,06% dan tahun 2011 turun menjadi 6,35%.

Pada perkembangan indeks gini dalam kurun waktu 2008-2012 berfluktuatif tetapi mengalami trend penurunan dari 0,3891 pada tahun 2008 turun menjadi 0,3649. Walaupun indeks gini Kalimantan Timur belum mendekati sempurna (0) tetapi trend menurun yang ditunjukan pada kurun waktu 2008-2012 menunjukkankan bahwa kesenjangan pendapatan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan pemerataan.

Sedangkan untuk perkembangan IPM  di Kaltim Pada periode 2010 hingga 2012, mengalami tren peningkatan yaitu sebesar 75,56% pada tahun 2010 dan 76,22% pada tahun 2011, serta 76,71 pada tahun 2012.

Pada bidang kesehatan, indikator makro yang digunakan adalah usia harapan hidup. Kondisi angka Usia harapan hidup Provinsi kalimantan Timur sebesar 71,20 tahun pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 71,40 pada tahun 2011.

Jumlah penduduk miskin di Kaltim pada rentang 2010 hingga 2012 mengalami tren kenaikan yaitu sebesar 243.000 jiwa pada tahun 2010, 247.900 jiwa pada tahun 2011, dan mencapai 253.340 jiwa pada tahun 2012.

Jumlah penduduk ini juga berhubungan dengan rasio penduduk miskin, karena tingkat umur berkaitan dengan produktivitas seseorang dan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pada tahun 2008 hingga tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah sukses menurunkan angka kemiskinan. Hal itu ditandai dengan realisasi rasio penduduk miskin yang selalu menurun yaitu sebesar 7,66% pada tahun 2010, 6,77% pada tahun 2011, dan 6,68% pada tahun 2012.

Jumlah penduduk miskin di Kaltim pada rentang 2010 hingga 2012 mengalami tren kenaikan yaitu sebesar 243.000 jiwa pada tahun 2010, 247.900 jiwa pada tahun 2011, dan mencapai 253.340 jiwa pada tahun 2012.

Faktor pendidikan merupakan kunci peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Timur semakin baik. Indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek hurup pada tahun 2009 sebesar 97,18 % dan pada tahun 2012 naik menjadi 97,81 %. Sementara untuk rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan yaitu pada 8,85 tahun pada tahun 2009 menjadi 9,22 tahun pada tahun 2012.

Untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan sesuai dengan jenjangnya.

Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan  APS usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun cenderung meningkat. Hal ini berarti persentase anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan semakin meningkat.

Pada tahun 2012 APS sebesar 99,17 persen yang berarti sudah 99,17 persen penduduk usia 7-12 tahun di daerah ini yang bersekolah, namun masih terdapat sisanya 0,83 persen tidak bersekolah.

Begitu pula dengan APS usia 13-15 tahun 2012 sebesar 96,53 persen yang berarti sudah 96,53 persen penduduk usia 13-15 tahun di daerah ini yang bersekolah dan masih terdapat sisanya 3,47 persen tidak bersekolah.

Selanjutnya APS usia 16-18 tahun sebesar 71,16 persen yang berarti sudah 71,16 persen penduduk usia 16-18 tahun di daerah ini yang bersekolah dan masih terdapat sisanya 28,84 persen tidak bersekolah.

Kenaikan terbesar pada tahun 2012 ada pada kelompok usia 16 – 18 Tahun atau pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yaitu sebesar 2,84%.

Angka kelulusan jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari 99,94% (13.501 dari 13.509 siswa) pada tahun 2007 menjadi 100% (58.839 dari 58.839 siswa) pada tahun 2011.

Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs meningkat dari 98,75% (17.712 dari 17.396 siswa) menjadi 99,94% (39.690 dari 39.713 siswa).

Pada jenjang SMA/MA/SMK angka kelulusan mengalami peningkatan dari 97,09% (15.7554 dari 16.226 siswa) menjadi 99,50% (32.091 dari 32.251 siswa).

Sementara itu untuk Capaian pada bidang Pekerjaan Umum adalah Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik.

Jaringan jalan dalam kondisi baik dalam 5 (lima) tahun terakhir sangat fluktuatif, untuk jalan nasional pada tahun 2007 mencapai 777,54 km dan tahun 2012 mencapai1.214,07 km. Sedangkan untuk Jalan Provinsi pada tahun 2007 dengan kondisi baik mencapai 1.229,86 km, dan pada tahun 2012 mencapai 1.026,89 Km.

Berkaitan dengan Angkatan kerja di Kalimantan Timur Selama kurun waktu 2011-2012, meningkat sebanyak 6.076 orang dari 1.511.529 orang menjadi 1.517.605 orang.

TPAK Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 66,39 persen, mengalami penurunan sebesar 2,12 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya

Ketersediaan pangan merupakan persentase dari rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama pada tahun 2007 sebesar 101,91% dari jumlah penduduk, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 112,67% dari jumlah penduduk.

Namun demikian selain capaian keberhasilan tersebut masih ada target yang belum tercapai, diantaranya :
1.    Pembangunan infrastruktur wilayah masih belum merata hal ini disebabkan geografis  yang sulit, terletak dikawasan konservasi dan memerlukan biaya yang sangat tinggi;
2.    Target produksi pangan untuk menunjang ketahan kemandirian pangan belum tercapai disebabkan lahan yang berstatus konflik, berkurangnya luas lahan akibat konversi;
3.    Inflasi masih tinggi;
4.    Target peningkatan Pendapatan Petani belum tercapai disebabkan kualitas hasil pertanian kurang kompetitif, inflasi yang cukup tinggi akibat komoditas perdagangan berasal dari luar daerah;
5.    Target peningkatan PDRB tanpa migas disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam non gas. Disamping itu juga belum optimalnya perkembangan sektor jasa pedagangan dan perbankan;
6.    Peningkatan pendapatan per-kapita seringkali terbebani oleh kenaikan inflasi sehingga daya beli masyarakat berkurang. Disamping itu sarana dan prasarana yang dapat mendukung iklim usaha masyarakat masih terbatas;
7.    Kerusakan hutan masih tinggi disebabkan banyaknya illegal logging bukan hanya dihutan produksi tapi juga hutan lindung dan hutan konservasi;
8.    Tingginya tingkat kerusakan pesisir dan lahan basah yang diakibatkan bertambahnya tambak yang tidak terkendali, menjadi kawasan pemukiman, ijin penggunaan lahan seringkali mengabaikan aspek lingkungan.

Keberhasilan dan kekurangan yang ada hendaknya dapat kita cermati bersama. Kita sadari bahwa keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur merupakan keberhasilan kolektif dari peran Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, beberapa harapan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah :
1.    Dalam hal penentuan program dan kegiatan perlu mengutamakan program dan kegiatan yang bersifat QUICK WIN (yang menyentuh masyarakat secara langsung);
2.    Prioritas pembangunan pada tahun 2014 masih memfokuskan pada 3 (tiga) agenda besar Provinsi Kalimantan Timur yaitu : 1. Menciptakan Kaltim yang aman, demokratis, dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa; 2. Mewujudkan Ekonomi daerah yang berdaya saing dan pro rakyat; 3. Meningkatkan kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat;
3.    Secara serius membangun  dan melaksanakan sistem untuk mempercepat E-Governance;
4.    Secara konsisten melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dan peningkatan layanan birokrasi;
5.    Peningkatan investasi di daerah dalam upaya peningkatan ekonomi hal yang utama adalah percepatan penyelesaian RTRW;
6.    Revitalisasi pertanian merupakan program strategis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, oleh karena pertanian rakyat merupakan program padat karya, sehingga peningkatan kualitas SDM petani merupakan prasyarat penting, sehingga dukungan pemerintah sangat diharapkan dalam pendampingan manajemen usaha tani dan penguatan permodalan;
7.    Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi, infrastruktur pedesaan, khususnya untuk mengatasi isolasi wilayah pedesaan agar perekonomian masyarakat berkembang;
8.    Mengendalikan dan Mengatasi semakin banyaknya usaha pertambangan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan;
9.    Peningkatan alokasi anggaran APBD (baik Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk kesehatan sehingga mampu meningkatkan lebih optimal lagi pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
10.    Mengantisipasi pelambatan ekonomi dunia agar tidak berpengaruh pada daerah;
11.    Membangun Komitmen Kabupaten/Kota dalam mendukung pencapaian target guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur;
12.    Disiplin perencanaan dan penganggaran melalui evaluasi dan pengawasan percepatan anggaran.

sumber data : Bidang P3D Bappeda Kaltim dan hasil rapat persiapan Rakor Bappeda se Kaltim serta di publikasikan oleh Sukandar,S.Sos staf pelaksana Bidang P3D Bappeda Provinsi Kaltim.