Atasi Pokir Yang Sering Tumpang Tindih, DPD Jatim Belajar Dari Sistem Pokir di Kaltim
Samarinda, (16/09/2025) - Dalam kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur hari ini, DPRD Jatim menggali pengalaman Kaltim dalam mengelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) agar tidak tumpang tindih. Selama ini, DPRD Jatim menghadapi kendala saat reses, di mana pokir baru sering muncul di tengah jalan sehingga berpotensi benturan kepentingan dan mengganggu skala prioritas pembangunan.
Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando menjelaskan bahwa di Kalimantan Timur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sudah berjalan lebih sistematis. Seluruh pokir wajib terdokumentasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak awal pembahasan RKPD. Setelah masuk ke dalam sistem, usulan tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah melalui kamus usulan.
Di Kaltim sendiri, untuk mengatasi masalah terkait pokir, DPRD Kaltim membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pokir yang memiliki tugas khusus membahas dan mengawal kamus usulan aspirasi. Pansus ini memastikan aspirasi masyarakat benar-benar sinkron dengan arah pembangunan daerah. Setelah kamus usulan ditetapkan lewat Pansus, data dikunci sehingga tidak bisa diubah lagi di tengah jalan. Dengan cara ini, pemerintah daerah bisa lebih fokus menetapkan prioritas sesuai kapasitas anggaran yang tersedia.
Menanggapi hal tersebut, melalui wawancara singkat, Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menyebut praktik yang dilakukan di Kaltim merupakan langkah bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk dapat diadaptasi di Jatim.
(SA)
