post-img

Kamis, 04 Desember 2025

superadmin

Berita

13 kali dilihat

Pemantauan dan Evaluasi Capaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Samarinda, (03/12/2025) - Telah digelar acara Evaluasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDGs untuk meninjau kembali sejauh mana target pembangunan berkelanjutan tercapai dan apa saja yang masih perlu diupayakan. Pertemuan ini menghadirkan narasumber:

1. Pungkas Bahjuri Ali - Kepala Sekretariat Nasional SDGs

2. Diky Avianto - Assisten Manager Monev, Sekretariat Nasional SDGs

3. Ika Ayuningtyas - Statistisi Ahli Madya, BPS Provinsi Kalimantan Timur, dan

4. Rustam - IKN & SDGs Center.


Upaya meningkatkan capaian SDGs di tingkat global salah satunya dilakukan melalui penterjemahan ke dalam Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs) yang terintegrasi dengan RPJMD, RKPD, dan Renstra sesuai target dan indikator SDGs.


Dalam pemaparan BPS, terlihat beberapa capaian menggembirakan dalam pengimplementasian SDGs di Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya Angka kemiskinan menurun menjadi 5,51%, menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat di Kalimantan Timur. Meskipun begitu, pemerataan terkait ketimpangan sosial di masyarakat masih menjadi persoalan.


Di beberapa wilayah pedalaman, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Artinya, program bantuan belum merata menyentuh mereka yang paling rentan.


Isu penting lainnya adalah penurunan angka stunting. Saat ini angkanya berada di 22,2%, namun masih jauh dari target nasional dan belum mencapai target Perubahan RKPD 2024 sebesar 21%.


Di sektor pendidikan, pemerintah telah memperluas bantuan melalui Program Beasiswa Kaltim Tuntas. Meski demikian, lebih dari 27 ribu anak di Kaltim masih tidak bersekolah, menandakan perlunya pendekatan yang lebih efektif untuk menjangkau daerah terpencil dan kelompok yang sulit mengakses pendidikan formal.


Tantangan lain ada di sektor kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tahun 2024, proporsi perempuam yang berada di posisi managerial mengalami peningkatan, namun, angka tersebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.


Sementara itu, ketergantungan Kaltim pada sektor ekstraktif masih sangat besar. Transisi menuju energi hijau dan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan skala lokal menjadi pekerjaan berat yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.


Secara keseluruhan, forum ini menyimpulkan bahwa Kaltim telah bergerak di jalur yang tepat, namun masih banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan kerja bersama, mulai dari ketimpangan kemiskinan, stunting, angka partisipasi sekolah, transisi energi, hingga penguatan data. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak agar capaian SDGs benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat dalam upaya kita menuju tahun 2030.



(Suci Ashari)