Rapat Konsolidasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Bahas Pengentasan Kemiskinan Untuk Lima Tahun Kedepan
Bappeda Provinsi Kaltim menggelar Rapat Konsolidasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi, Rabu (3/9/2025) di Hotel Puri Senyiur Samarinda.
Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Mispoyo, serta turut dipandu oleh Muhammad Hamsani, Ketua Tim dari Bidang PPM.
Rapat ini membahas finalisasi SK Gubernur terkait TKPK Provinsi Kaltim, menetapkan target penanggulangan kemiskinan Kaltim tahun 2025–2029, sekaligus menyusun agenda kerja TKPK untuk lima tahun mendatang.
Berdasarkan pada urgensi untuk pengentasan kemiskinan di Kaltim, perlu adanya penguatan peran TKPK hingga tingkat kabupaten/kota.
Untuk mendukung langkah tersebut, perlu optimalisasi proses verifikasi dan validasi data penduduk yang masuk dalam indikator kemiskinan.
Tercatat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan P3KE, hasil verifikasi Bulan Mei Tahun 2025 jumlah potensi kemiskinan di Kaltim mencapai 761 ribu jiwa, dengan 55 ribu jiwa masuk kategori kemiskinan ekstrem. Sementara itu tiga kabupaten — Kutai Barat, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu — melaporkan tidak memiliki kasus kemiskinan ekstrem.
Menanggapi hal tersebut, dirumuskan isu strategis kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan di Kaltim, diantaranya penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan baik di tingkat Provinsi maupun kota, pengembangan aplikasi kemiskinan daerah berbasis data hasil verifikasi dan validasi lapangan, internalisasi RPJMD Kaltim 2025-2029 ke dalam dokumen rencana penanggulan kemiskinan daerah (2025-2029) dan juga pemetaan intervensi program penanggulan kemiskinan Tahun 2026.
Dalam pertemuan ini, turut berpartisipasi berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kaltim diantaranya, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Dinas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, Forum CSR Kesejahteraan Sosial dan perangkat daerah terkait lainnya.
Melalui rapat konsolidasi ini, Bappeda Kaltim bersama TKPK berupaya untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kaltim.
(SA)
