Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Tupoksi BAPPEDA

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan sejarah yang disampaikan peneliti diatas maka dibawah ini akan diuraikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1) Kedudukan (Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016)

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah ini dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

 

2) Tugas Pokok

  1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan;
  2. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

 

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Perencanaan;
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perencanaan;
  4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemerintahan dan sosial budaya;
  5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ekonomi;
  6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Prasarana Wilayah;
  7. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Daerah;
  8. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
  9. Pelaksanaan unit pelaksana Teknis Daerah;
  10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
  11. Pelaksanaan tugas kain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya