Info

Peresmian Kantor Bersama Samsat Tenggarong Seberang, Senin 19 April 2021, Pukul: 10.30 wita, Tempat: Kantor Bersama Samsat Tenggarong Seberang Jalan Mulawarman, Kelurahan Karang Tunggal, dihadiri Sekretaris/Bidang Ekonomi

Permohonan Survey Kajian Kelayakan untuk Pengembangan Kemitraan Strategis Komoditas Biofarmaka, Senin 19 April 2021, Pukul: 10.00 wita, Tempat: Meeting ID : 878 0603 2027 Pass : 047209, dihadiri Bidang Ekonomi

Presentasi Proposal Kajian, Senin 19 April 2021, Pukul: 09.30 wita, Tempat: Meeting ID : 816 9884 6861 Pass : KAJIANKT, dihadiri Bidang PPM

Undangan Koordinasi dan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebutuhan SDM Kesehatan, Senin 19 April 2021, Pukul: 09.00 wita, Tempat: Ruang Rapat Oproom 2 Dinas Kesehatan, dihadiri Bidang PPM

Tupoksi BAPPEDA

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan sejarah yang disampaikan peneliti diatas maka dibawah ini akan diuraikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1) Kedudukan (Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016)

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah ini dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

 

2) Tugas Pokok

  1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perencanaan;
  2. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

 

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Perencanaan;
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perencanaan;
  4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemerintahan dan sosial budaya;
  5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Ekonomi;
  6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Prasarana Wilayah;
  7. Perumusan, perencanaan pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Daerah;
  8. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
  9. Pelaksanaan unit pelaksana Teknis Daerah;
  10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
  11. Pelaksanaan tugas kain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya