Konsultasi Publik Rancangan Per LKPP Mengenai Pengadaan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Kaltim mengikuti Rapat Konsultasi Publik Finalisasi Rancangan Per LKPP tentang Penyediaan Infrasktruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ibu Kota Nusantara yang diadakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI (LKPP) melalui Zoom Meeting, Rabu (27/04/2022).
-
Pada rapat tersebut terdapat 2 (dua) Narasumber; yakni Sarah Sadiqa (Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan) dan Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum. Pada rapat tersebut diutarakan bahwa Sistem Pengadaan Barang/Jasa Otorita Ibu Kota Negara berdasarkan pengaturan Penyediaan Infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya yang diatur tersendiri, wajib terintegrasi dengan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Nasional yang dikelola lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
-
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta memenuhi nilai keekonomian sesuai dengan praktek bisnis yang sehat, Kepala Otorita dapat mengajukan pengaturan Penyediaan Infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang lainnya yang diatur tersendiri dengan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Dalam pemaketan supplied by owner menggunakan material, sumber daya manusia, pelaku usaha lokal Kalimantan. E-Purchasing dapat dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi Perorangan dan Badan Usaha.
#LKPP_RI
#bappedakaltim2022
#infraskturktur
#pengadaanbarangjasa
#ibukotanegarabaru
#ibukotanusantara
#ppidbappedakaltim
