Penanggulangan Kemiskinan Kaltim

Balikpapan, 12/11/13. Plh. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.H. Djoko Handono menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi Rapat Kerja Teknis Penyusunan Laporan & Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014-2018 Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat Mirror Ball Room Hotel Green Senyiur Jln. ARS. Mohammad Nomor 7 Kota Balikpapan, Kaltim, Indonesia, 12/11/13 pada pukul 10,00 wita, didampingi oleh plh. Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Kaltim, Charmarijati,ST serta Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Spiritual Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.Hj. Hidayanti Darma.

Peserta rapat kerja penyusunan laporan dan program penanggulangan kemiskinan tahun 2014-2018 berjumlah kurang lebih 75 orang berasal dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim.

Pada penyampaian sambutan Plh. Bappeda Kaltim mengatakan bahwa perencanaan penanggunggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur harus mengacu pada outcame dan impek bukan pada kegiatan atau output, lebih ditekankan pada outcame/impek atau pada pemanfaatan pada program yang dilaksanakan. Daya saing SDM Kaltim masih rendah, sehingga diperlukan peningkatan daya saing SDM Kaltim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sumberdaya alam yang ada di Kalimantan Timur belum dapat mensejahteraan masyarakat.   

Lebih lanjut Ir.H. Djoko Handono mengatakan permasalahan yang perlu ditangani oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menanggulangi kemiskinan adalah rendahnya daya saing SDM Kaltim, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif, dan belum meratanya pelayanan infrastruktur, belum sehatnya pertumbuhan ekonomi dan tidak meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat Kaltim, belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, belum terciptanya keserasian pembangunan dengan lingkungan hidup.

Rendahnya daya saing SDM Kaltim antara lain :  1.    Rendahnya akses dan mutu pendidikan dengan deskripsinya angka buta aksara Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 2,8% dan angka rata-rata lama sekolah 9,19 pada tahun 2012 yang perlu terus ditingkatkan akan sangat mempengaruhi daya saing SDM di Kalimantan Timur;
2.    Akses dan mutu pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan dengan deskripsinya angka harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2011 sebesar 71,20 naik sebesar 0,2 pada tahun 2012 menjadi 71,40. Hal ini juga dipicu oleh angka kematian ibu yang terus meningkat pada tahun 2010 sebesar 101. Mutu pelayanan kesehatan juga perlu ditingkatkan sampai ke sudut terpencil di Kalimantan Timur mengingat angka kelahiran masih berfluktuatif dan memiliki kecenderungan turun tahun 2010 sebesar 16,97 turun menjadi 12,54 pada tahun 2011;
3.    Terkendalinya pendapatan perkapita dengan deskripsi pendapatan per kapita di Kalimantan Timur berfluktuatif pada tahun 2008 sebesar 36,56 juta turun menjadi 32,09 juta di tahun 2009. Namun juga memiliki kecenderungan naik pada tahun 2011 sebesar 41,52 juta naik menjadi 44,65 juta di tahun 2012;
4.    Rendahnya IPG dengan deskripsinya IPG di Kalimantan Timur berfluktuatif pada tahun 2008 sebesar 58,12 naik menjadi 58,71 di tahun 2009. Terus naik pada tahun 2010 menjadi 60,37 dan di tahun 2012 menjadi 61,07.

Pertumbuhan ekonomi yg masih rendah & fluktuatif antara lain :
1.     Pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat, dengan deskripsinya laju pertumbuhan di Kalimantan Timur berjalan lambat ditandai pada tahun 2011 sebesar 3,97 menurun menjadi 3,88 di tahun 2012
2.    Tingginya tingkat pengangguran, dengan deskripsinya Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar 9,29 turun menjadi 8,90 di tahun 2012;
3.    Penurunan tingkat kemiskinan berjalan lambat, dengan deskripsinya persentase angka kemiskinan di Kalimantan Timur sempat stagnan tahun 2010 - 2011 sebesar 7,66 turun menjadi 6,68 di tahun 2012;
4.    Tingkat inflasi berlfuktuatif dengan deskripsi Pada tahun 2009 inflasi berada di angka 4,06 naik menjadi 7,28 pada tahun 2010 dan memiliki kecenderungan tetap fluktuatif karena faktor makro maupun belum meratanya infrastruktur dan ketergantungan beberapa komoditas penting dari luar daerah. Inflasi Kalimantan Timur naik pada tahun 2011 sebesar 6,35 dan turun di tahun 2012 menjadi 5,6
5.    Belum optimalnya pemanfaatan SDA terbaharukan dengan deskripsinya rendahnya kontribusi sektor pertanian dalam struktur PDRB pada tahun 2012 yang hanya sebesar 5,89%, hal ini dipicu oleh dominasi sektor migas dan batubara. Terbatasnya jumlah industri hilir berbasis pertanian di tahun 2012 yang  baru ada 49 pabrik minyak sawit, turut mempengaruhi kondisi dimaksud;
6.    Belum terciptanya pusat pembangunan baru yang memperhatikan ekonomi dan lingkungan dengan deskripsi Terbatasnya pusat kawasan industri di Kalimantan Timur pada tahun 2012 baru ada 1 kawasan, sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan terbatasnya jumlah investasi daerah yang masuk juga pada tahun 2012 ini hanya sebesar 30, 47 triliun/tahun;
7.    Minimnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan dengan deskripsi Belum optimalnya indeks gini Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,3649 di tahun 2012 ikut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah

Isu Strategis Kalimantan Timur antara lain : 1). Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca; 2). Rencana Pembangunan Pan Borneo Highway; 3). Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan; 4). Pentingnya pengembangan industri agribisnis di masa depan; 5). Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan; 6). Pencapaian MDG’s; 7). Pencapaian MP3EI; 8). Komitmen atas pemberantasan dan pecegahan korupsi; 9). Koordinasi antara provinsi dan kab/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi SDA.

kesimpulan rapat secra garis besar telah sepakat untuk menggunakan satu program yang sama yaitu program penanggulangan kemiskinan pada masing-masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, namun begitu masing-masing SKPD yang bersangkutan menggunakan kegiatan atau indikator yang berbeda sesuai dengan tupoksi masing-masing. 

Berdasarkan kesepakatan atau komitmen bersama antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupatean Kota se Kalimantan Timur dalam rangka penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 antara lain :

Pada hari Selasa, tanggal Dua Belas November tahun Dua Ribu Tiga Belas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan terkait Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan hasil Keputusan  Komitmen bersama sebagai berikut :
1. Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, disepakati untuk menggunakan nomenklatur Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai nomenklatur khusus pada dokumen RPJMD dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pada dokumen RENSTRA, RENJA, DPA dan RKA masing-masing SKPD terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Program/kegiatan sebagaimana terdapat dalam matriks terlampir memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk penyempurnaan indikator dan target yang ingin dicapai;
3. Hasil penyempurnaan Program dan Kegiatan akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen RPJMD Provinsi, RPJMD Kab/Kota, dan pada dokumen RENSTRA masing-masing SKPD Provinsi serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan komitmen bersama ini.

Demikian isi keputusan Komitmen Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (Humas Bappeda Provinsi Kaltim/Sukandar,S.Sos).