Kunker Bappeda Riau ke Bappeda Kaltim

Samarinda, Senin, 30/12/13. Plh. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, sekaligus Sekretaris Bappeda Provinsi Kaltim, Ir.H. Nazrin, M.Si (kanan) menyampaikan pemaparan sekaligus membuka acara penerimaan tim kunjungan kerja (kunker) Bappeda Provinsi  Riau dalam rangka studi banding penyusunan Ranwal RPJMD Kaltim tahun 2013-2018 di dampingi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur Bappeda Provinsi Kalimantan, Siti Sugiyanti, SE., M.Si (tengah) dan Dewi ketua tim Kunjungan Kerja Bappeda Provinsi Riau (kiri) di ruang rapat Propeda lantai II Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Tim kunjungan kerja dari Bappeda Provinsi Riau sebanyak sembilan (9) orang dan yang menyambut dari Bappeda Kaltim diantaranya Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Drs.H. Hariyo Santoso; Kepela Bidang Ekonomi, Ir. Ujang Rahmad, M.Si; Kelapa Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, H. Anthoni Safarisa, ST., MM; Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah, Ahmad Mujakkir, ST; staf Pelaksana Humas Bappeda Kaltim, Sukandar, S.Sos dan staf pelaksana Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

Dalam penyampaian pemaparan oleh Plh. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim mengatakan bahwa proses panjang yang dirancang secara matang dalam penyusunan rancanangan awal RPJMD Kaltim tahun 2013-2018 bersama dengan tim yang melibatkan semua stekeholder diantaranya pihak akademisi, lembaga swadaya masyarakat, LSM/NGO (lokal, nasional, internasional) tokoh masyarakat baik lokal maupun nasional untuk mendapat berbagai masukan dalam penyusunan ranwal dimaksud.

Kepala Bidang Ekonomi dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyampaikan berbagai masukan tentang tupoksi masing-masing bidang.

Kepala Bidang Ekonomi dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyampaikan berbagai masukan tentang tupoksi masing-masing bidang.

Berdasarkan pemaparan plh. Kepala Bappeda Kaltim mengatakan Analisis isu-isu strategis digunakan untuk memahami permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan untuk diacu dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

1.    Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan menjadi salah satu pijakan penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang baik sehingga kebijakan publik memiliki timbangan yang memadai sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari pemangku kepentingan maka diketahui terdapat lima permasalahan utama pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu : 1). Rendahnya daya saing SDM Kaltim; 2). Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif; 3). Belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur secara merata; 4). Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik; 5). Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ke lima masalah utama tersebut mengakibatkan belum sejahteranya sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

a.     Rendahnya daya saing SDM Kalimantan Timur

Kemandirian SDM lokal masih menjadi kendala utama pembangunan. SDM Kaltim belum mampu memberi nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dihasilkan. Berbagai lapangan kerja juga masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kalimantan Timur karena tidak mampu dipenuhi oleh SDM lokal. Dari sisi angkatan kerja, data menunjukkan sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Timur adalah tingkat SLTP. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan level perguruan tinggi masing sangat rendah.

Rendahnya daya saing SDM berkorelasi dengan kualitas SDM Kaltim itu sendiri. Artinya pula, upaya-upaya untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kualitas SDM pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing itu sendiri. Jika diamati lebih jauh maka diperoleh kesimpulan bahwa rendahnya kualitas SDM berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, akses dan mutu pelayanan kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, dan rendahnya pendapatan per kapita.

b.     Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan masih fluktuatif

Laju pertumbuhan ekonomi ini jika dibandingkan dengan pertumbuhan dalam beberapa dekade, tampak mengalami penurunan; setidaknya jika dibandingkan dengan sejak periode tahun 1970. Jika dilihat lebih jauh, struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor pertambangan. Sumbangan sektor pertanian yang masih rendah mengakibatkan keikutsertaan masyarakat secara luas dalam aktivitas ekonomi juga rendah sehingga menimbulkan senjang pendapatan.

Tingginya kesenjangan pendapatan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Ketimpangan pendapatan Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan masih di tingkat sedang. Namun, jika diamati, kesenjangan pendapatan Kaltim dari tahun ke tahun perlu diwaspadai karena berkecenderungan meningkat.

c.     Belum terpenuhinya kebutuhan infrastuktur yang berkualitas dan merata

Pembangunan Infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas antarwilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, konektivitas merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Belum terpenuhinya infrastruktur secara merata ini mengakibatkan tingginya indeks ketimpangan regional Kalimantan Timur yang masih tinggi. Sebab utama lainnya adalah kualitas infrastruktur yang belum memadai ditandai dengan kemantapan jalan provinsi yang masih perlu ditingkatkan.

Dukungan infrastrukur yang belum memadai juga mengakibatkan lambannya transformasi ekonomi yang tengah diusung oleh pemerintah daerah, khususnya untuk menopang pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas, hilirisasi produk pertanian dan barang primer pada umumnya. Di samping itu, pentingnya perbaikan infrastruktur adalah juga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya penguatan jalur distribusi kebutuhan pokok dan komoditi pemicu inflasi pada umumnya.

d.     Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: accountability, transparancy, predictability, dan participation. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang belum sepenuhnya terwujud, beberapa faktor penyebab dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang belum berkualitas, dan akuntabilitas kinerja yang masih terus harus ditingkatkan.

e.     Belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pembangunan bertujuan untuk menemukan suatu keadaan yang lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, harmonis dan berkelanjutan. Degradasi lingkungan akibat eskalasi pertumbuhan ekonomi migas dan pertambangan menjadi hal yang krusial dikendalikan dalam jangka menengah ke depan. Penyelesaian isu lingkungan berkaitan dengan masalah pengkategorian limbah dan emisi serta menjalankan keterpaduan kegiatan pasca tambang dengan konservasi lingkungan harus menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun kedepan. Kualitas dan daya dukung lingkungan juga harus diperhatikan untuk ibukota provinsi Kalimantan Timur.

2.     Isu-isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lima tahun kedepan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

a.    Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara

Melalui rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 wilayah Kalimantan Timur mengalami pemekaran menjadi 2 Provinsi dimana 5 kabupaten di wilayah utara menjadi Provinsi Kaltara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan utama pemekaran kalimantan Utara, disamping adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, adalah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik untuk dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; yang pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.

b.     Perubahan Iklim Akibat Emisi Gas Rumah Kaca

Kalimantan Timur sebagai daerah yang beriklim tropis dengan habitat yang sangat luas dan memiliki luas hutan lindung seluas 1.698.171 ha memiliki peranan penting dalam mengantisipasi perubahan iklim dan berada digaris terdepan bagian terpenting dalam upaya-upaya internasional untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

c.     Rencana Pembangunan Pan Borneo Highway

Pembangunan jalan Pan Borneo Highway sepanjang 3. 000 km yang menghubungkan empat provinsi di Kalimantan dengan negara bagian Sabah-Serawak dan Kerajaan Brunai Darusallam yang diapit Sabah dan Sarawak di Pantai Utara Kalimantan. Pembangunan Pan Borneo Highway dirasa sangat penting guna membuka daerah terisolir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan pembangunan jalan tersebut akan dapat menggerakkan kebangkitan dan tarikan pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat Kalimantan Timur pada khususnya.

d.     Mainstreaming Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan

Berawal dari komitmen terhadap arus pemikiran agar pembangunan harus menemukan titik tengah antara berbagai kekuatan dan kepentingan yang kerap saling bertolak belakang maka deklarasi Kaltim Green dapat dianggap sebagai salah satu cikal bakal. Sedikitnya masyarakat yang menyadari bahwa kelestarian hutan sangatlah penting, mindset orang pada umumnya adalah hutan lebih menguntungkan untuk dialih fungsikan menjadi lahan tambang, perkebunan ataupun ditebang secara serampangan untuk dijual sebagai kayu gelondongan. Padahal, deforestasi besar-besaran memicu pelepasan cadangan karbon ke alam yang tentunya memperburuk efek global warning yang sudah terjadi. Menilik ancaman-ancaman yang timbul akibat deforestasi, tentunya urgensi untuk mencegah rusaknya hutan Kalimantan Timur sangat besar. Namun, mitos yang menjadi pertimbangan dari masifnya alih fungsi lahan di Kalimantan Timur adalah nilai ekonomi dari aktifitas deforestasi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi.

e.     Pentingnya Pengembangan Industri Agroindustri di Masa Depan

Dalam perekonomian nasional, umumnya sektor pertanian secara tradisional dikenal sebagai sektor penting sebagai sumber utama pangan dan pertumbuhan ekonomi. Peranan sektor ini di Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan, mengingat saat ini struktur ekonomi Kalimantan Timur masih dapat di tingkatkan lagi apabila dikelola dengan baik, karena semakin langkanya dan menurunnya sumberdaya alam, seperti pertambangan dan kehutanan, sementara di Kalimantan Timur sumber-sumber ini menjadi sektor penting penyumbang pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan agroindustri merupakan isu penting juga karena menyangkut daya dukungnya pada green economy, penciptaan ekonomi kerakyatan, berhubungan dengan pemulihan ketimpangan pendapatan, dan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja di tingkat masyarakat.

f.     Kelangkaan BBM dan Daya Listrik yang tak Kunjung Terpecahkan

Kelangkaan Bahan bakar Minyak (BBM) dan listrik di tengah-tengah masyarakat akhir-akhir ini menjadi masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh pemerintah, hal ini dilihat dari panjangnya antrian di SPBU yang berdampak pada kemacetan. Selain masih maraknya para pengetap BBM dan belum mendapatkan tindakkan oleh petugas, sampai dengan seringnya listrik padam dengan tidak ada pemberitahunan lebih dahulu. Kondisi kelangkaan BBM dan listrik ini sangat kontras dengan kontribusi yang diberikan Kalimantan Timur dalam hal sumber daya alam. Masyarakat Kalimantan Timur merasa dianaktirikan dari pembangunan listrik, infrastruktur dan kuota BBM, sehingga perlunya peran aktif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kuota BBM yang dibutuhkan.

g.     Pencapaian MDG’s

Konsep MDG’s muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ditetapkan delapan tujuan beserta target-target-nya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Dengan akan berakhirnya target-target MDG’s pada tahun 2015 maka perlu dicermati laporan panel tingkat tinggi (High-Level Panel of Eminent Persons/HLPEP) yang tengah merumuskan kemitraan global baru oleh tokoh-tokoh dunia yang terlibat di dalamnya pada isu utama penghapusan kemiskinan dan transformasi ekonomi melalui pembangunan berkelanjutan sebagai isu utama yang tidak boleh diabaikan. Lima pergeseran transformatif dalam laporan HLPEP, meliputi :

1.    Mengakhiri kelaparan dan extreme poverty;
2.    Melaksanakan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yang berbasis sosial, ekonomi, dan lingkungan;
3.    Menciptakan kesempatan pekerjaan dan penghidupan serta mengaitkan growth dengan pembangunan berkelanjutan;
4.    Bebas dari konflik dan kekerasan. Transparansi dan institusi publik yang efektif dan akuntabel;
5.    Visi dan semangat baru kemitraan global. Peran spesifik bagi setiap aktor –pemerintah, akademisi, bisnis, CSO, dan lain-lain.

h.     Pencapaian MP3EI

Sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Kalimantan, tema pengembangan koridor Kalimantan dalam MP3EI adalah sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional. Hal ini tercermin dalam daftar rencana investasi fast-track MP3EI yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi utama energi (migas dan batubara) dan mineral (bauksit dan besi baja). Adapun kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam koridor ekonomi Kalimantan akan berpusat pada empat pusat ekonomi yakni Kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, yang terkoneksi melalui jalur penghubung koridor.

i.     Komitmen Atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

Sebagai provinsi yang dikenal memiliki kekayaan alam melimpah, penyelenggaraan pemerintahan banyak disorot memiliki peluang untuk terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan daerahnya. Pemerintahan daerah harus mengantisipasinya dengan memperkuat sikap politik dalam penegakan hukum yang baik. Korupsi harus dijadikan musuh bersama sebagai kejahatan kemanusiaan yang bisa membangkrutkan keuangan daerah, korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merupakan pelenggaran ekonomi, sosial dan budaya harus dihadapi dengan cara yang luar biasa pula dengan komitmen yang tinggi para pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Dengan komitmen tersebut pembangunan di Kalimantan Timur dapat dijalankan dengan baik.

j.     Koordinasi Yang Lemah Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pengendalian Ijin Eksploitasi

UU Minerba menggariskan kewenangan eksklusif pusat dalam hal :
a.     Penetapan kebijakan nasional;
b.     Pembuatan peraturan perundang-undangan;
c.    Penetapan standar;
d.    Pedomandan kriteria;
e.     Penetapan sistem perijinan pertambangan minerba nasional;
f.     Penetapan wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan Pemda dan berkonsultasi dengan DPR. Diluar itu, jenis-jenis kewenangan (terutama ihwal perijinan) antar pusat, provinsi dan kab/kota bersubtansi sama dan hanya berbeda dalam skala cakupan wilayah.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1.    Visi

Berdasarkan komitmen gubernur dan wakil gubernur terpilih dan hasil analisis permasalahan serta isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan dan selaras dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kalimantan Timur 2005-2025 maka dilandasi untuk memajukan Provinsi Kalimantan kedepan ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan”

Yang ingin dicapai melalui pokok-pokok visi diatas adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, ada keharmonisan antara pembangunan ekonomi dan sosial dan bahkan dengan aspek lingkungan hidup yang kesemuanya diketahui saling mempengaruhi. Elemen Visi: Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan pada intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang, melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.     Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga kepada segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut  :
1.    Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2.     Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbaharukan;
3.     Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4.     Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik;
5.     Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka arahan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut  :
1.     Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim;
2.     Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat
3.     Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
4.     Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas
5.     Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
6.     Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.     Strategi

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed management). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

2.     Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap baik secara sektoral maupun kewilayahan.

Arah Kebijakan Tahunan (RKPD), penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. (Humas Bappeda Provinsi Kaltim/Sukandar,S.Sos).