Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Charmarijaty, ST, M.Si bersama seluruh Kepala Bidang dan pejabat fungsional dilingkungan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur hadir dalam acara “Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023” yang dilaksanakan secara hybrid melalui daring dan luring di Hotel Four Point Balikpapan pada 23 juni 2022.

-

Pada kegiatan ini hadir pula melalui daring perwakilan Perangkat Daerah lingkup Pemprov. Kaltim, serta fasilitator dari lingkup Kementerian Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal, Polpum, Keuda, Otda) dan Kementerian PPN/Bappenas.

-

Acara ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 005/4362/Bangda pada tanggal 7 Juni 2022 perihal undangan acara fasilitasi rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang dikirimkan kepada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

-

Bapak Drs. Nyoto Suwignyo, MM selaku Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri berkesempatan memberi arahan sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan fasilitasi ini.

-

Disampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi ke 27 dari 34 provinsi dalam rangkaian fasilitasi rancangan akhir (Rankhir) RKPD Provinsi tahun 2023 seluruh Indonesia. Fasilitasi ini merupakan agenda yang dilaksanakan sebelum nantinya RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2022. Pada fasilitasi kali ini terdapat beberapa format yang digunakan dalam mekanisme penilaian terhadap Rankhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu format 1 merupakan format pemantauan konsistensi antara RKPD terhadap RPJMD, format 2 rekapan program kegiatan sub kegiatan dan pagu RKPD tahun 2023, format 3 melihat dukungan output kegiatan dan outcome program terhadap pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan format 4 pemantauan konsistensi RKPD dengan RKP.

-

Selanjutnya Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Prof. Dr. Ir. HM. Aswin, MM menyampaikan pemaparan mengenai hal penting dan mendasar dalam rancangan akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang merupakan hasil penyempurnaan terhadap rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang telah dibahas pada saat pelaksanaan forum Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur di odah etam, 20 april 2022 yang lalu.

-

Prof. Aswin menyampaikan mengenai Tema RKPD dan 6 (enam) Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan tema RKP dan prioritas nasional di tahun 2023. Kemudian disampaikan pula mengenai peluang dan tantangan dalam pembangunan Kalimantan Timur di tahun 2023; proyeksi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2023; target indikator tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023; serta program prioritas yang akan dijalankan di tahun 2023.

-

Selanjutnya pada sesi tanggapan dan masukan oleh para fasilitator beberapa catatan yang berhasil dirangkum antara lain disampaikan oleh M. Roudo dan Bapak Priyadi dari Kementerian PPN/Bappenas yang menyampaikan mengenai fokus pembangunan pada KEK MBTK, IKN, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, perhitungan terhadap beberapa target indikator makro pembangunan tahun 2023 yang ditetapkan masih lebih rendah dari target yang telah diproyeksikan oleh Pemerintah Pusat, serta penetapan indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan harus konsisten serta saling berkesesuaian (mendukung).

-

Selanjutnya oleh Bapak Deni Cahyandi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri yang menyampaikan mengenai catatan hasil Review APIP agar dapat ditindaklanjuti seluruhnya terutama terkait kesesuaian antara perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah RKPD dengan gambaran keuangan daerah RPMJD; terkait kesesuaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD dan RPJMD; terkait kesesuaian antara kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah RKPD dan RPJMD; terkait kesesuaian antara rencana kerja dan pendanaan daerah RKPD dengan kerangka pembangunan dan perangkat daerah yang ditetapkan pada RPJMD; terkait dengan kesesuaian nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan Indikator dan target kinerja beserta pagu indikatif didalam rencana kerja Perangkat Daerah.

-

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Rooy Salmony dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bapak Nurzam Ramadhan dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan Bapak Moses dari Sekber SPM Dirjen Bangda Kemendagri mengingatkan tentang belanja daerah diprioritaskan pada bidang pelayanan dasar dan dialokasikan sesuai dengan amanah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; alokasi penganggaran sukses pemilu tahun 2024, stunting dan PKK serta 6 (enam) jenis layanan yang termasuk dalam SPM.

-

Seluruh bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada akhir pelaksanaan pertemuan memberikan klarifikasi terhadap tanggapan dan catatan yang disampaikan oleh fasilitator.

-

Bahan Paparan dapat di unduh di website bappeda kaltim, berikut linknya, https://bappeda.kaltimprov.go.id/kumpulan-paparan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang P2EPD).

#bappedakaltim2022

#perencanaanpembangunankaltim2023

#fasilitasirankhirrkpdkaltim2023

#ppidbappedakaltim