Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (16/02/2023).

-

Pelaksanaan Forum konsultasi publik ini terbagi menjadi beberapa sesi acara, yaitu pembukaan berupa sambutan dan arahan dari Bapak Gubernur Kaltim yang disampaikan oleh Ibu Sekda Prov.Kaltim, kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dari unsur Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Otorita IKN, dan Bappeda Prov.Kaltim yang akan menyampaikan paparan substansi Rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 serta dilanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab, penyampaian saran, usulan, dan masukan dari para peserta forum.

-

Selanjutnya Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Yusliando menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 200 peserta yang hadir di tempat dan sekitar 100 peserta hadir secara daring yang terdiri dari unsur Pemerintah Pusat (unsur Kemendagri, Bappenas, dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara), Forkopimda, DPRD Kaltim, Pemprov. Kaltim, instansi Vertikal, Bappeda/Bappelitbang Kabupaten/Kota, TGUP3 Kaltim, Akademisi, Perwakilan Tokoh Masyarakat, BUMD, Asosiasi Profesi, Mitra Pembangunan, Organisasi Dunia Usaha dan Masyarakat, serta unsur lainnya seperti Tim Penyusun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Tim Evaluator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

-

“Kegiatan ini diselenggarakan sebagai pelaksanaan amanat instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan otonom baru, dimana Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu yang diamanahkan untuk menyusun RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sebagai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Transisi yang akan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan oleh Penjabat Gubernur Kaltim Tahun 2024-2025”, Bapak Yusliando menyampaikan.

-

Lebih lanjut disampaikan, Forum Konsultasi Publik ini merupakan satu tahapan substansi yang wajib dilalui dalam penyusunan RPD Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan pembangunan daerah yang hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan RPD Provinsi Kalimantan Timur menjadi rancangan akhir RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

-

Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Dra. Sri Wahyuni, MPP membuka sekaligus menyampaikan sambutan dan arahan dari Gubernur Kalimantan Timur pada Forum Konsultasi Publik RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Dalam sambutan dan arahannya, disampaikan bahwa capaian indikator makro pembangunan telah baik seperti pada capaian laju pertumbuhan ekonomi, IPM, angka pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Namun Kalimantan Timur masih perlu mengevaluasi dan memberi perhatian pada kondisi angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibanding Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur pada Tahun 2022 memiliki angka kemiskinan sebesar 6,44%. Berkenaan dengan itu Gubernur Kalimantan Timur menekankan agar program yang berkaitan dengan akses ekonomi kepada masyarakat miskin dan pengendalian inflasi menjadi prioritas utama. Disamping itu, target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sampai Tahun 2023 harus dipastikan dapat tercapai terutama yang berkaitan dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Bila belum tercapai maka perlu dituangkan dalam fokus RPD Tahun 2024-2026.

-

Sementara itu beberapa penyampaian dari beberapa narasumber yang hadir pada acara forum kali ini diantaranya Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Bapak Ali Berawi menyampaikan mengenai rencana kerja otorita IKN dengan Pemprov. Kaltim; Direktur PEIPD Direktorat Jendral Bina Bangda Kemendagri, Bapak Iwan Kurniawan menyampaikan mengenai sinkronisasi kebijakan antara Pusat dan Daerah yang berdasar pada tujuan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah; Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas (Koordinator Kalimantan II), Bapak Anang Budi Gunawan menyampaikan mengenai isu strategis dan arah kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan Timur pada 2024-2026 yang dikaitkan dengan sinergitas kebijakan pembangunan IKN dan mendorong pembangunan berbasis knowledge base.

-

Mengenai substansi rancangan RPD yang telah disusun kali ini, disampaikan bahwa beberapa permasalahan pembangunan Kalimantan Timur diantaranya terkait akses pendidikan yang belum merata, pelayanan fasilitas kesehatan di wilayah 3T, perekonomian daerah masih mengandalkan pada sektor ekstraktif, kurang terjaganya kualitas air dan tutupan lahan, rendahnya bauran energi baru dan terbarukan, serta belum optimalnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sementara untuk isu strategis daerah pada tahun 2024-2026 diantaranya peningkatan daya saing SDM, percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

-

Beberapa tema pembangunan yang disusun antara lain pada Tahun 2024 adalah peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan; Tahun 2025 adalah optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing; dan pada Tahun 2026 adalah pemantapan kapasitas daerah sebagai mitra IKN.

-

Selanjutnya pada sesi diskusi dilakukan pembahasan berkenaan dengan tanggapan terhadap rumusan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang perlu diselesaikan sampai dengan tahun 2026; tanggapan terhadap rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, berikut dengan indikator target kinerja tahun 2024-2026; pandangan terhadap peluang dan tantangan pembangunan di tahun 2024-2026; serta tanggapan terhadap rumusan tema dan prioritas pembangunan daerah, serta indikasi program prioritas yang disusun di tahun 2024-2026.

-

Pelaksanaan forum konsultasi publik ini ditutup dengan penandatanganan berita acara yang ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan yang hadir. Seluruh materi Forum Konsultasi Publik RPD kali ini dapat diunduh pada halaman website Bappeda Prov. Kaltim https://bappeda.kaltimprov.go.id/data-center/kumpulan-paparan/P2EPD

#bappenasri

#bappedakaltim2023

#perencanaanpembangunankaltim2023

#forumkonsultasipublikrancanganrpdkaltim2024sd2026

#ppidbappedakaltim