Kementerian PUPR Lelang Dini 1.900 Paket Infrastruktur 2021

Foto: Agung Pambudhy

Soraya Novika

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kementeriannya sudah memulai lelang dini 1.900 paket kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran (TA) 2021. Lelang dini dilakukan untuk mendorong percepatan belanja modal demi mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Untuk tahun 2021 besok ada penerimaan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) berarti sudah mulai tender dini kita sudah mulai sebulan yang lalu, sudah ada sekitar 1.900 paket yang masuk di SPSE (sistem pengadaan secara elektronik), jadi sudah mulai berjalan," ujar Basuki dalam pembukaan acara Indonesia Infrastucture Week, Selasa (24/11/2020).

Pelelangan dini itu, kata Basuki sebagai wujud komitmennya mempercepat belanja modal dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menurut dia, saat ini hanya belanja pemerintah saja yang bisa menopang perekonomian karena investasi belum bertambah dan konsumsi masyarakat masih terbilang rendah.

"Pertumbuhan ekonomi kuartal III, atau mungkin juga kuartal IV ini hanya didukung oleh belanja pemerintah katanya, paling dominannya, karena investasinya belum meningkat, konsumsinya masyarakat juga masih rendah, jadi ternyata belanja pemerintah yang naik 15% pada kuartal III bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi jadi minus 3 itu," paparnya.

Secara keseluruhan, ungkap Basuki, anggaran infrastruktur nasional pada tahun depan akan mencapai Rp 414 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR mendapat porsi sepertiganya atau sebesar Rp 149,81 triliun.

Rinciannya, anggaran Rp 149,81 triliun itu sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp 53,96 triliun, permukiman sebesar Rp 26,56 triliun, dan perumahan sebesar Rp 8,09 triliun.

Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 563,79 miliar, pembinaan konstruksi sebesar Rp 757,68 miliar, dan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 273,68 miliar. Begitu juga dengan dukungan manajemen sebesar Rp 748,20 miliar, pengawasan sebesar Rp 101,74 miliar, dan perencanaan infrastruktur sebesar Rp 206,18 miliar.

Lalu, dari total pagu anggaran itu, rencana pelaksanaan tender yang terekam dalam sistem e-monitoring sampai status 7 Oktober 2020 baru untuk infrastruktur bidang sumber daya air sebanyak 321 paket senilai Rp 1,9 triliun, infrastruktur konektivitas 50 paket senilai Rp 156,5 miliar, infrastruktur permukiman 45 paket senilai Rp 566,6 miliar, dan perumahan 85 paket senilai Rp 512 miliar.

Kontrak paket pekerjaan tersebut berasal dari seluruh unit organisasi Kementerian PUPR yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Menurut Basuki, dengan anggaran sebesar itu, paket kegiatannya harus banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan dalam negeri.

"Sekarang ini menurut informasinya, jasa konstruksi atau anggaran konstruksi untuk 2021 ada Rp 414 triliun. Saya kira ini harus lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan Indonesia," ungkapnya.

Para badan usaha di bidang konstruksi pun mengaku siap dengan amanah dari Baduki tadi. Mereka mengaku optimis dengan aksi lelang dini dan jumlah anggaran buat Kementerian PUPR tersebut. Para badan usaha di bidang ini meyakini, infrastruktur RI di tahun akan tumbuh signifikan setelah mengalami perlambatan sepanjang tahun ini.

"Semoga dengan modal ini kita optimis apa yang sudah ditetapkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur kembali rebound lagi di tahun depan," kata Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto.

Namun, tak hanya bergantung modal dari pemerintah, katanya para badan usaha yang ada juga optimis dapat menarik lebih banyak investor dari sebelumnya.

"Teman-teman swasta juga berusaha untuk bagaimana menarik investor sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja yang sudah diundangkan dan sedang disusun RPP-nya," tambahnya. Detik Finance