Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kab. Mahulu Tahun 2023

Rabu, 23/02/2022. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Prof. Dr. Ir. HM Aswin, MM hadir secara virtual dan menjadi narasumber dalam Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023.

Konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Mahakam Ulu ini merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023, sesuai amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Dalam paparannya, Prof. Aswin menyampaikan mengenai beberapa hal terkait tema, prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan ditingkat Provinsi (dalam Ranwal RKPD Prov.Kaltim tahun 2023) yang perlu menjadi catatan penting dalam proses penyelarasan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Beliau menyampaikan pula bahwa arah kebijakan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 perlu diarahkan pada fokus pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, memperkecil ketimpangan pendapatan, penyediaan infrastruktur dasar serta menjaga kualitas lingkungan hidup.

Prof. Aswin juga mengingatkan bahwa Kabupaten Mahakam Ulu perlu menyambut pemindahan IKN ke Kalimantan Timur terutama dalam hal pembangunan sumber daya manusia, karena IKN merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk kemajuan Kabupaten Mahakam Ulu.

Sebagai informasi, bahwa Tema RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 adalah “Peningkatan Kualitas SDM Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal”. Prioritas pembangunan yang disusun antara lain Peningkatan daya saing SDM; Peningkatan ketahanan sumber daya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup; Peningkatan sumber daya pertanian dan perkebunan sehingga dapat mendorong meningkatnya produksi hasil pertanian dan perkebunan; Peningkatan usaha ekonomi rakyat; Peningkatan konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar; Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah.

Permasalahan yang masih dihadapi di Kabupaten Mahakam Ulu antara lain Masih tingginya angka kemiskinan sekitar 11,9% pada tahun 2021; Masih rendahnya dukungan infrastruktur yang memadai dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat; Masih lemahnya daya saing SDM yang ditunjukkan dengan angka IPM terendah se-Kaltim yaitu 67,95.

#bappedakaltim2022

#perencanaanpembangunankaltim

#konsultasipublikrkpdmahulu

#rkpdmahulu2023

#perencanaanpembangunanmahulu2023

#ppidbappedakaltim