Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Menteri Basuki Genjot Pusat Ekonomi Baru di Daerah Perbatasan

Image Berita Nasional

Menteri Basuki Genjot Pusat Ekonomi Baru di Daerah Perbatasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rina Anggraeni
JAKARTA, Selasa, 28 Juli 2020 - Agar daerah luar Jawa, terutama daerah perbatasan, bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonominya sehingga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 966,59 km. Pembangunan infrastruktur jalan itu akan meningkatkan konektivitas antar-wilayah atau membuka akses daerah terisolasi.
        “Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa (28/7/2020).
          Secara keseluruhan, jalan perbatasan di Kaltara terdiri dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 Km dan akses perbatasan 352,04 km. Hingga akhir 2019, dari total panjang semuanya tersisa 80,8 km belum terbuka. Pada tahun anggaran (TA) 2020, Kementerian PUPR menganggarkan sebesar Rp231 miliar untuk pembangunan delapan ruas jalan perbatasan dan tiga ruas akses perbatasan di wilayah Kaltara.
          Untuk pembangunan jalan perbatasan yang telah konstruksi adalah Jalan Long Semamu Long Bawan 3 sepanjang 1,2 km dengan progres 0,38%, Jalan Long Semamu Long Bawan 4 sepanjang 1,8 km progres fisik 1,6% dan biaya Rp 20,9 miliar, Jalan Long Boh Metulang Long Nawang sepanjang 3,5 km progresnya 37,12%, dan Jalan Long Boh Metulang Long Nawang 2 sepanjang 2,5 km dengan progres 33,7%.
          Secara keseluruhan, jalan perbatasan di Kaltara terdiri dari jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 Km dan akses perbatasan 352,04 km. Hingga akhir 2019, dari total panjang semuanya tersisa 80,8 km belum terbuka. Pada tahun anggaran (TA) 2020, Kementerian PUPR menganggarkan sebesar Rp231 miliar untuk pembangunan delapan ruas jalan perbatasan dan tiga ruas akses perbatasan di wilayah Kaltara.
          Untuk pembangunan jalan perbatasan yang telah konstruksi adalah Jalan Long Semamu Long Bawan 3 sepanjang 1,2 km dengan progres 0,38%, Jalan Long Semamu Long Bawan 4 sepanjang 1,8 km progres fisik 1,6% dan biaya Rp 20,9 miliar, Jalan Long Boh Metulang Long Nawang sepanjang 3,5 km progresnya 37,12%, dan Jalan Long Boh Metulang Long Nawang 2 sepanjang 2,5 km dengan progres 33,7%.
          Selain jalan perbatasan, anggaran TA 2020 Kementerian PUPR juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan akses perbatasan seperti Ruas Jalan Malinau-Long Semamu-Long Bawan-Long Midang (Indonesia)-Lawas (Sarawak, Malaysia) sepanjang 8,5 km dari total panjang 198,71 km, Ruas Jalan Malinau-Mensalong-Tau Lumbis-Keningau (Sabah, Malaysia) sepanjang 221,73 km, dan Ruas Jalan Malinau-Langap-Long Kemuat-Long Nawang (Indonesia)-Sibu (Serawak, Malaysia) sepanjang 6,4 km dari total panjang 443,43 Km.
         Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk serta terdapat fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas harian-nya (LHR).
        Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah sehingga sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan. Alhasil, barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan.
(uka)-sindonews