Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Rapat Pembahasan Validasi Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Image Berita

Rapat Pembahasan Validasi Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Jumat, 20 Agustus 2021

RAPAT PEMBAHASAN VALIDASI DOKUMEN KLHS RPJMD KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh bidang ekonomi menghadiri secara daring pelaksanaan rapat pembahasan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur serta dihadiri pula oleh para validator dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. Provinsi Kalimantan Timur adalah satu satunya provinsi yang telah menggunakan sistem aplikasi (Sparkling) dalam mekanisme validasi dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Berau.

Dokumen KLHS Kabupaten Berau ini disusun untuk menjadi pendukung dan pelengkap dokumen RPJMD Kabupaten Berau agar nantinya dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan telah menggunakan metadata indikator edisi II. Pada kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten Berau menyampaikan beberapa isu strategis pada beberapa pilar (sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Berau diantaranya terkait persebaran masyarakat miskin, covid 19, ketersediaan lapangan pekerjaan, energi baru terbarukan, akses pasar untuk pelaku usaha, permukiman kumuh, degradasi kuantitas dan kualitas air, perubahan iklim, tumpang tindih pengelolaan kawasan hutan, sampah, dan RTRW.

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memberi masukan untuk penyempurnaan KLHS Kabupaten Berau pada beberapa hal antara lain mengenai dasar hukum yang digunakan, kontribusi mitra non pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan, jaminan kesehatan ketenagakerjaan, serta mencermati penentuan beberapa indikator yang tidak memiliki data berada pada kewenangan diluar kabupaten (pusat dan provinsi).