Percepatan Pemb. Infrastruktur Kaltim

Samarinda, 11/6/12. Gubernur Kalimantan Timur, DR.H. Awang Faroek Ishak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2011 pada acara Rapat Paripurna ke XV DPRD Kaltim.

Dalam penyampaian LKPJ Gubernur Kaltim mengatakan sesuai dengan target pembangunan lima tahun ke depan, pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai lebih dari 4%, pengangguran terbuka menurun menjadi 7,42% dan kita mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 7%. Situasi tersebut hanya mungkin terjadi apabila investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi meningkat signifikan, inflasi dan jumlah penduduk terkendali, percepatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan didukung oleh aparatur dan sistem birokrasi yang profesional serta kondisi Kalimantan Timur yang aman dan damai.

Oleh karena itu, penekanan prioritas pembangunan diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan wilayah serta meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, menjadi wajib bagi kami menyampaikan Pelaksanaan Pembangunan tahun anggaran 2011, sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 sebagai gambaran secara objektif, langkah-langkah yang telah ditempuh, pencapaian sasaran pembangunan dan kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dalam tiga tahun pelaksanaan pembangunan tahun 2009-2011 di Provinsi Kalimantan Timur, alokasi anggaran pembangunan mencapai  Rp.41,54 Trilyun yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi, pada tahun 2009 total APBD Provinsi sebesar Rp.7,79 Trilyun dan APBN Rp.4,65 Trilyun, tahun 2010 APBD Provinsi sebesar Rp.7 Trilyun dan APBN sebesar Rp.4,86 Trilyun, sedangkan pada tahun 2011 sebesar  Rp.10 Trilyun untuk APBD Provinsi dan Rp.7,23 Trilyun untuk alokasi APBN.

Berbagai program yang dilakukan Pemerintah Provinsi telah memberikan perubahan yang cukup nyata terhadap kemajuan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator makro pembangunan.  PDRB  pada  tahun 2011 mencapai Rp.390,64 Trilyun. Ini berarti meningkat dibanding tahun 2010 yakni sebesar Rp.321,90 Trilyun dan tahun 2009 yang tercatat Rp.285,59 Trilyun. Pada tahun 2011 PDRB Kalimantan Timur menduduki posisi ke-5 Nasional. Sementara laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 3,93% dengan migas dan 11,73% tanpa migas. PDRB per kapita tahun 2010 sebesar Rp.90,59 juta dan menempati peringkat pertama Nasional, sedangkan tahun 2011 menjadi Rp.105,85 juta.

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Kalimantan Timur pada tahun 2011 sebesar 108,77 yang berarti kondisi ekonomi konsumen membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan pendapatan rumah tangga karena kondisi bisnis yang dilakukan masyarakat membaik. Nilai ITK di Kalimantan Timur paling tinggi diantara provinsi di Kalimantan lainnya, bahkan secara rata-rata nasional kondisi ekonomi konsumen juga lebih baik.

Tingkat inflasi di Kalimantan Timur pada tahun 2009 mencapai 4,31% dan tahun 2010 berada pada angka 7,27%. Sedangkan tahun 2011 tingkat inflasi turun menjadi 6,35%.

Investasi di Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar Rp.28,33 Trilyun terdiri dari PMDN Rp.16,20 Trilyun dan PMA Rp.12,13 Trilyun, sedangkan pada tahun 2010 hanya sebesar Rp.16,87 Trilyun yang terdiri PMDN Rp.7,88 Trilyun dan PMA Rp.8,99 Trilyun.

Pada tahun 2011 Kalimantan Timur memberikan kontribusi ekspor terbesar pertama secara nasional dengan nilai sebesar US$ 38,21 Milyar, jika dibandingkan pada tahun 2010 yang hanya sebesar US$ 25,12 Milyar, berarti terjadi kenaikan sebesar 52,14% dan merupakan provinsi kedua yang memberikan kontribusi terbesar pada ekspor nasional setelah DKI Jakarta.

Bidang Kesehatan dan Gizi dapat diketahui dari angka harapan hidup rata-rata penduduk Kalimantan Timur 71,20 tahun, kemudian balita yang berstatus gizi buruk relatif rendah yaitu sebesar 1,70% serta persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis sebesar 83,17%. Hal ini menempatkan Provinsi Kalimantan Timur pada peringkat ke-5 provinsi dengan peringkat indeks tingkat hidup antar provinsi se-Indonesia.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2009 sebesar 10,83%, tahun 2010 menurun menjadi 10,10%, sedangkan tahun 2011 Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 9,84%.

Angka Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia juga meningkat, tahun 2009 sebesar 75,11 meningkat menjadi 75,56 pada tahun 2010 dan Kalimantan Timur berada di peringkat ke-5 Nasional.

Prosentase penduduk miskin selama 3 tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2009 prosentase penduduk miskin sebesar   7,86%, tahun 2010 menurun menjadi 7,66%, tahun 2011 kembali menurun 6,63%. Hal ini melampaui target RPJMD Kalimantan Timur tahun 2013 sebesar 7% dan RPJM Nasional tahun 2014 sebesar 8-10%, bahkan melampaui target MDGs 2015 yang sebesar 7,5%.

Bidang Reformasi Birokrasi, Kalimantan Timur mendapat penghargaan peringkat pertama Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun 2009, 2010 dan 2011.

Untuk membangun kemandirian fiskal, terobosan peningkatan PAD dilakukan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, PAD Kalimantan Timur menempati urutan ketiga tertinggi nasional setelah DKI dan Jawa Timur.

Kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008 masih didominasi 66,10% dari dana perimbangan, sementara PAD baru 33,79% dan tahun 2011 PAD telah mencapai 47,69% berimbang dengan dana perimbangan 52,13%, ini menunjukkan bahwa Provinsi menuju kepada kemandirian fiskal.

Di sisi pengelolaan keuangan daerah, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, dan untuk tahun 2011 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kita bersama berharap mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Kaltim Tahun 2011

Berikut ini saya akan menyampaikan progress report pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011, dengan penjelasan sebagai berikut :

I.    Anggaran Pendapatan
Secara umum kinerja Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanaan yang semakin kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan akan terus membawa dampak terhadap meningkatnya Pendapatan Daerah.

Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah setiap tahunnya, dilakukan dengan tetap mempertimbangkan serta memperhatikan karakteristik dari masing-masing sumber pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dipantau dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi. Oleh karenanya pendapatan yang bersifat dinamis seperti pajak, perencanaannya dilakukan melalui pendekatan analisis potensi. Sedangkan perencanaan sumber-sumber PAD yang bersifat fluktuatif seperti retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan makro yang berpengaruh terhadap sumber penerimaan tersebut.

Kemudian untuk komponen Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta bagi hasil dari sektor Sumber Daya Alam seperti bagi hasil dari pertambangan migas, pertambangan umum dan kehutanan, merupakan sumber penerimaan negara yang relatif sulit untuk diprediksi dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan makro yang berpengaruh kepada penerimaannya seperti jumlah produksi, harga, permintaan pasar serta nilai tukar rupiah.

Berdasarkan perhitungan, Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD,  Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sampai dengan 31 Desember 2011 realisasinya adalah sebesar Rp.9,81 Trilyun atau 117% dari rencana anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp.8,34 Trilyun. Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2010 sebesar Rp.7,04 Trilyun, maka realisasi pendapatan Daerah tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.2,77 Trilyun atau 39,47%.

Komponen Penerimaan yang bersumber dari PAD pada umumnya mengalami peningkatan. Peningkatannya selain didorong oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan yang selama ini dilakukan, juga dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Kalimantan Timur yang cenderung terus membaik, yang implikasinya akan mengefektifkan penerimaan pajak daerah dan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

Untuk realisasi penerimaan dana perimbangan terjadi penerimaan melebihi target yang ditetapkan, karena adanya penerimaan atas bagi hasil dari iuran ekplorasi dan iuran ekploitasi (royalty), bagi hasil dari pertambangan minyak bumi dan gas bumi.

Realisasi dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah tahun 2011 dijelaskan  sebagai  berikut :

Pertama, pada Bagian PAD, dari target sebesar Rp.3,98 Trilyun, dapat direalisasikan sebesar Rp.4,50 Trilyun. Ini berarti terjadi pelampauan target sebesar Rp.519,62 Milyar atau 113,04%. Kemudian jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2010 sebesar Rp.2,71 Trilyun, berarti realisasi PAD tahun 2011 ini mengalami peningkatan sebesar Rp.1,79 Trilyun atau 66,11%.

Sebagian besar dari kenaikan tersebut bersumber dari komponen Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Realisasi Pajak daerah yang melebihi target pada umumnya disebabkan:
1.    Pemberlakukan sistem Samsat online dan pembukaan Samsat Pembantu di beberapa wilayah dan kemudahan pembayaran pajak lainnya.
2.    Melakukan inventarisasi data pajak ataupun tunggakan bersama instansi terkait.
3.    Melakukan kegiatan razia terpadu baik kendaraan umum maupun perorangan.
4.    Melakukan penagihan secara intensif kepada para penunggak pajak.

Kedua,     Bagian Dana Perimbangan yang direncanakan sebesar Rp. 4,35 Trilyun, realisasinya adalah sebesar Rp.5,29 Trilyun, yang berarti naik dari target sebesar Rp.946,668 Milyar atau 122,22%. Kemudian jika dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan tahun 2010 sebesar Rp.4,30 Trilyun, berarti terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp.990,5 Milyar atau 22,99%. Realisasi masing-masing pos adalah sebagai berikut :
1.    Pos Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Perimbangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau PPh Pasal 21, realisasi  penerimaannya sebesar Rp.688,98 Milyar, yang berarti terjadi pelampauan target sebesar Rp.78,98 Milyar atau 112,95%, dari rencana sebesar Rp.610 Milyar. Kenaikan Bagi Hasil Pajak ini sebagian besar bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan.
2.    Pos Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya alam yang terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), landrent, royalty,  Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Tahun 2011 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp.3,64 Trilyun, realisasinya sebesar Rp.4,51 Trilyun atau melebihi target sebesar Rp.867,67 Milyar atau 123,77%.
3.    Pos Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sesuai dengan target sebesar Rp.51,44 Milyar.
4.    Demikian pula, Pos Dana Alokasi Khusus (DAK) dari target sebesar Rp.38,18 Milyar, telah terealisir seluruhnya.

Belanja Daerah

Secara keseluruhan berdasarkan Perhitungan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp.8,14 Trilyun atau 86,16% dari total rencana Belanja tahun 2011 sebesar Rp.9,45 Trilyun.

Dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2010 sebesar Rp.5,91 Trilyun, berarti realisasi Belanja Daerah tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.2,23 Trilyun atau 27,32%.

Kemudian jika dilihat dari perkembangan daya serap, maka daya serap anggaran belanja tahun 2011 sebesar 86,16%, menurun dari daya serap anggaran belanja tahun 2010 yang mencapai 88,11%.

Berikut ini saya akan menyampaikan realisasi dari masing-masing anggaran belanja daerah tahun 2011, sebagai berikut :

A.     Belanja Operasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,  Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.5,34 Trilyun, dengan realisasi sebesar Rp.4,50 Trilyun atau 84,18%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun sebelumnya sebesar Rp.3,36 Trilyun, maka realisasi Belanja Operasi tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.1,14 Trilyun atau 33,89%.

Rincian dari realisasi masing-masing pos belanja ini adalah sebagai berikut :
1.    Belanja Pegawai yang dialokasikan sebesar Rp.1,17 Trilyun, realisasinya sebesar Rp.977,67 Milyar atau 83%.
2.    Belanja Barang dialokasikan sebesar Rp.1,81 Trilyun, realisasinya mencapai Rp.1,40 Trilyun atau 77,35%.
3.    Belanja Hibah dari alokasi anggaran sebesar Rp.739,42 Milyar  telah terealisasi Rp.683,77 Milyar atau 92,47%. Belanja hibah ini antara lain diberikan kepada instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan.  
4.    Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan sebesar Rp.149,30 Milyar dengan realisasi sebesar Rp.130,81 Milyar atau 87,61% dari target belanja pada pos ini. Belanja Bantuan Sosial ini antara lain digunakan untuk bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan, sarana ibadah dan yayasan pendidikan, bantuan Stimulan Beasiswa SDM.
5.    Belanja Bantuan Keuangan, kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur direncanakan sebesar Rp.1,46 Trilyun dengan realisasi sampai dengan akhir  tahun  anggaran sebesar Rp.1,3 Trilyun atau 88,8% dari target yang ditetapkan. Belanja pos ini digunakan untuk mendukung kemampuan keuangan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota, serta untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.
6.    Belanja Bantuan kepada Partai Politik, realisasi untuk bantuan kepada Partai Politik direalisasikan sebesar Rp.1,01 Milyar dari anggaran sebesar Rp.1,1 Milyar atau 91,88%

B.    Belanja Modal, untuk belanja modal telah dialokasikan dana sebesar Rp.2,22 Trilyun, dengan realisasi sebesar Rp.1,77 Trilyun atau 79,86% dari target yang ditetapkan. Belanja Modal ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka membiayai pembelian/pengadaan atau pembangunan  aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset tetap lainnya, termasuk belanja tahun jamak.

Daya serap belanja modal tahun 2011 sebesar 79,86%, lebih rendah dari daya serap belanja modal tahun 2010 yang hanya mencapai 84,30%.

C.    Belanja Tidak Terduga, direncanakan sebesar Rp.15 Milyar dan sampai dengan akhir tahun anggaran  realisasinya adalah sebesar Rp.164 juta.

D.    Belanja Transfer, merupakan Bagi Hasil Pendapatan Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dari rencana sebesar Rp.1,86 Trilyun, telah terealisir sebesar Rp.1,86 Trilyun atau 99,99%. Realisasi dari pos ini disesuaikan dengan ketentuan tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2010 sebesar Rp.901 Milyar, maka realisasi transfer tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp.962,54 Milyar atau 106,83%.

III.    Pembiayaan
1.    Pada Bagian Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dari target sebesar Rp. 1,652 Trilyun realisasinya adalah sebesar Rp.1,652 Trilyun.
2.    Pada Bagian  Pengeluaran Pembiayaan, telah dialokasikan dana sebesar Rp.547 Milyar. Atas alokasi ini telah digunakan untuk penyertaan modal Pemerintah Provinsi kepada BPD Kaltim sebesar Rp.405 Milyar dan penyertaan modal kepada PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp.7,15 Milyar, serta pembayaran pokok hutang eskalasi pembangunan gedung Diklat Provinsi Kalimantan Timur dan pembayaran eskalasi proyek Stadion Utama Samarinda sebesar Rp.78,85 Milyar.

Berikut ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan Neraca Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang menggambarkan posisi keuangan berkenaan dengan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat maupun stakeholders tentang kekayaan dan kewajiban yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2011 total nilai Aset adalah sebesar Rp.21,73 Trilyun, dengan Kewajiban sebesar Rp.410,22 Milyar yang berarti posisi Ekuitas Dana atau kekayaan bersih Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp.21,31 Trilyun.

Perkembangan atau perubahan mengenai masing-masing pos dalam neraca per 31 Desember 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama  :   Aset
Total nilai aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.21,730 Trilyun terdiri dari Aset Lancar Rp.3,89 Trilyun, Investasi Jangka Panjang Rp.2,15 Trilyun dan Aset Tetap senilai Rp.15,53 Trilyun serta aset lainnya senilai Rp.145,65 Milyar.

Dibandingkan total nilai aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp.18,53 Trilyun, berarti total aset 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp.3,19 Trilyun atau 17,26%. Peningkatan ini disebabkan antara lain penambahan atas aset lancar, investasi jangka panjang serta aktiva tetap.

Kedua    :    Kewajiban
Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah.

Saldo kewajiban Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.410,22 Milyar terdiri dari kewajiban jangka pendek Rp.314,62 Milyar, dan Kewajiban jangka panjang sebesar Rp.96,60 Milyar.

Ketiga    :       Ekuitas  Dana
Ekuitas Dana sebesar Rp.21,32 Trilyun merupakan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2011. Dibandingkan dengan ekuitas dana  tahun 2010 yang berjumlah Rp.18,26 Trilyun, berarti terdapat peningkatan sebesar Rp.3,06 Milyar atau 16,76%. Peningkatan ini sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan nilai aset tetap sebagaimana telah disampaikan.

Selanjutnya saya akan menyampaikan pula secara ringkas berkenaan dengan  Laporan Arus Kas, yang juga merupakan bagian dari kelengkapan penyampaian Laporan Keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

Laporan Arus Kas, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar serta saldo kas pada awal dan akhir periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.
Informasi penerimaan dan pengeluaran kas dimaksud berkaitan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
Laporan Arus Kas dari aktivitas masing-masing disampaikan  sebagai berikut :

Pertama    : Arus Kas dari aktivitas Operasi, terdiri dari Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp.9,81 Trilyun. Kemudian Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp.6,36 Trilyun.

Berdasarkan data realisasi Arus Kas masuk dan Arus Kas Keluar berarti arus kas bersih dari aktivitas operasi terdapat selisih positif sebesar Rp.3,44 Trilyun.

Kedua    : Arus Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, terdiri dari Arus Kas Masuk yang bersumber dari penjualan aset tetap dan aset non keuangan lainnya realisasinya adalah sebesar Rp.5,56 Milyar. Kemudian Arus Kas Keluar yang digunakan untuk membiayai belanja modal realisasinya adalah sebesar Rp.1,77 Trilyun, sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan defisit sebesar Rp.1,77 Trilyun.
Ketiga    :    Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan, Arus kas aktivitas pembiayaan tahun 2011 ini, pada sisi penerimaan tidak ada.  
Sedangkan pada sisi pengeluaran yang digunakan untuk penyertaan modal realisasinya adalah sebesar Rp.412,15 Milyar dan pembayaran utang pokok sebesar Rp.78,85 Milyar dengan demikian arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan mengalami defisit sebesar Rp.491 Milyar.
Keempat    :    Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran, mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi Arus Kas Masuk dan kas keluar dari Aktivitas non anggaran yang bersumber dari penerimaan dan pengeluaran pihak ketiga sebesar Rp.357 Milyar.
Dari Arus kas bersih masing-masing aktivitas di atas dapat diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) atau Saldo Akhir Kas Daerah per 31 Desember 2011 yaitu sebesar Rp.2,83 Trilyun yang terdiri dari Saldo Kas di BUD sebesar Rp.2,69 Trilyun, kas pada 3 Badan Layanan Umum Daerah (RSUD) Rp.141 Milyar dan sisa dana pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.5,72 Juta.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,

Bagian ketiga, perkenankan saya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang mencakup capaian kinerja Pembangunan Kalimantan Timur dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tiga Agenda Utama Pembangunan sebagai berikut :

AGENDA PERTAMA, Menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Agenda pertama visi Kalimantan Timur Bangkit 2013 adalah menciptakan Kalimantan Timur yang aman, demokratis dan damai didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pembangunan di Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka serta tanggap terhadap permasalahan masyarakat.

Selengkapnya, disampaikan beberapa capaian hasil pembangunan bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, antara lain :
1.    Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pada bulan Maret tahun 2011 telah dilaunching PTSP Provinsi dan diikuti oleh tujuh PTSP Kabupaten/Kota yang telah mendapat Prasasti dan pengakuan dari BKPM Pusat,  yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Bulungan, Kutai Barat, Paser, Kota Samarinda, Bontang, Balikpapan, Tarakan, sedangkan yang belum melakukan launching adalah Penajam Paser Utara.  Dengan adanya PTSP waktu yang diperlukan dalam proses perijinan hanya rata-rata  15-24 hari, lebih pendek dibanding sebelumnya yang memerlukan waktu  2 - 3 bulan dengan dampak terjadinya peningkatan 25% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain waktu pengurusan yang lebih pendek dengan adanya PTSP ini juga lebih menyederhanakan prosedur administrasi dan birokrasi sehingga terjadi efisiensi waktu dan biaya.
2.    Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Program Penataan Administrasi Kependudukan, telah melaksanakan perekaman dalam dua tahap. Pada tahap pertama, 7 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur yang melaksanakan perekaman data e-KTP, yaitu : Kota Tarakan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Berau, Kab. Nunukan, dan Kab. Malinau. Berdasarkan hasil evaluasi perekaman wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP), diperoleh data diatas 80%. Atas capaian tersebut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada 7 Kabupaten/Kota tersebut.
3.    Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada Tahun 2009  dibentuk pengelola Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (e-procurement) Kalimantan Timur, yang diikuti oleh kota Bontang dan kota Balikpapan. Paket lelang yang dilaksanakan LPSE provinsi pada Tahun 2009 sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai pagu pengadaan Rp.252 juta  dilakukan oleh     1 SKPD yaitu Dinas Kominfo. Pada tahun 2010 sebanyak 22 SKPD Provinsi telah melakukan lelang elektronik dengan jumlah paket sebanyak 105 dengan nilai Rp.237,65 Milyar. Pada tahun 2011 SKPD yang telah melakukan lelang elektronik sebanyak 36 SKPD Provinsi dengan jumlah paket lelang sebanyak 777 dengan nilai Rp.4,3 Trilyun.
4.    Tahun 2011 penerapan LPSE di Kalimantan Timur telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan 12 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota. Adapun Kabupaten/Kota yang belum menerapkan Lelang elektronik adalah Kabupaten Tana Tidung dan Malinau.
5.    Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kalimantan Timur telah dibentuk pada tahun 2011 dengan Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2011. ULP yang dibentuk, yaitu bidang pekerjaan konstruksi dan konsultansi berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan bidang pekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya berkedudukan di Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.   
6.    Pelayanan Pajak Kendaraan Elektronik (Samsat online), telah dilaunching pada tahun 2009 dan telah berjalan dengan baik di 14 Kabupaten/Kota. Dengan Samsat online, pembayaran dapat dilakukan di Kabupaten/Kota domisili mereka walaupun pajak kendaraan mereka terdaftar di Kabupaten/Kota lain di Kalimantan Timur serta sudah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan dari pajak kendaraan (PKB-BBNKB dan PBB-KB) dari Rp.688,52 Milyar pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.1,06 Trilyun atau meningkat 64,77% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp.1,43 Trilyun atau meningkat 74,38%.
7.    Reformasi Birokrasi Bidang Kepegawaian dititikberatkan pada upaya mereformasi sistem administrasi dan pelayanan kepegawaian agar lebih efisien, efektif dan produktif. Penerapan Kartu PNS Elektronik diresmikan Menpan Tanggal 22 Januari 2009 dan Kalimantan Timur merupakan Provinsi percontohan bersama 4 Provinsi lainnya yaitu DKI, Jatim, NAD dan Kepri. Kalimantan Timur dinilai oleh KEMENPAN-RB menjadi Provinsi terbaik dan telah menerapkan Sistem KPE secara online dengan BKN, yang diikuti oleh Kota Balikpapan dan Kota Bontang.
8.    Reformasi dalam perencanaan pembangunan daerah ditujukan sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). SIPPD yang telah dibangun mulai Tahun 2010 mulai dipergunakan dalam proses penyusunan APBD 2011 secara online kepada seluruh SKPD dan 14 Kabupaten/Kota. Dalam Tahun 2011, telah dilakukan tahapan pengintegrasian SIPPD dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV) serta Sistem Monitoring Data Spasial (SIMODAS). Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur telah diaudit dan mendapatkan SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008 yang diserahkan pada tanggal 12 Mei 2012 bersamaan dengan pembukaan Musrenbang penyusunan RKPD 2013.
9.    Untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan Pembangunan, diterapkan SIMONEV yang berbasis internet dalam rangka  mempermudah dan mempercepat proses pelaporan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan daerah.
10.    Pelaksanaan Otonomi Daerah sangat mempengaruhi kemajuan pembangunan dan penataan kota maupun kabupaten di daerah. Dinamisasi pembangunan ini cukup menuntut adanya transparansi informasi oleh publik terhadap program-program pembangunan yang telah dilaksanakan, sedang dibangun, maupun yang akan dikembangkan. Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi telah membangun Sistem Monitoring Data Spasial (SIMODAS) yang akan dikembangkan ke dalam bentuk sistem informasi berbasis web GIS. Sistem ini bekerja untuk mengembangkan geodatabase dan menyempurnakan informasi penataan ruang. Selain itu SIMODAS disusun menggunakan geodatabase yang sesuai dengan standar Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2007.
11.    Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara Menteri Negara PAN-RB dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dan pembentukan Tim Kormonev sebagai pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. Hingga tahun 2011 telah terbentuk tim Kormonev Provinsi dan 11 Kabupaten/Kota yaitu Kota Samarinda, Tarakan, Balikpapan, Kabupaten Berau, Kutai Timur, Nunukan, Malinau, Bulungan, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat. Penetapan Kalimantan Timur sebagai Island of Integrity juga telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dan hasil survei Integritas Sektor Publik tahun 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kalimantan Timur memperoleh Peringkat ke 4 dari 5 Pemerintah Provinsi dengan Skor Integritas Tertinggi.
12.    Penghargaan dari Kementerian PAN berupa Piagam Madya Citra Pelayanan Prima Tahun 2010 kepada Unit Pelayanan Publik yang dinilai berhasil menciptakan inovasi perbaikan pelayanan diterima oleh Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa inovasi pelayanan yang dikembangkan sejak Tahun 2009, yaitu :
1)    Peningkatan layanan perpustakaan secara online dan terintegrasi dengan 13 perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan SKPD maupun Perpustakaan Kabupaten/Kota.
2)    Peningkatan layanan perpustakaan keliling menggunakan kendaraan (mobil perpustakaan keliling)  dengan 14 lokasi pelayanan di Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan PPU.
3)    Pemberian bantuan buku kepada beberapa perpustakaan desa maupun perpustakaan Puskesmas. Peningkatan Layanan perpustakaan secara online maupun perpustakaan keliling secara nyata dapat meningkatkan jumlah pengunjung dari 126.342 orang pada tahun 2008, 171.144 orang pengunjung pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 35,46% menjadi 186.231 orang pengunjung tahun 2010 atau meningkat sebesar 8,81% dan tahun 2011 jumlah pengunjung meningkat sebesar 78,42% atau 237.473 orang.

13.    Dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada di pedesaan, pedalaman dan perbatasan serta daerah yang tidak memiliki akses informasi, pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berupa M-LIK yaitu mobil pelayanan internet sebanyak 72 unit yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Mobil ini juga dapat digunakan sebagai perpustakaan elektronik bergerak, dengan jaringan internet yang ada referensi buku-buku akan mudah didapat masyarakat di pedesaan, pedalaman dan perbatasan dengan mudah dan murah.
14.    Dalam Bidang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2009, berdasarkan laporan POLDA Kalimantan Timur tercatat jumlah kriminalitas 9.115 perkara pada tahun 2010 naik menjadi 9.955 perkara dan pada tahun 2011 turun menjadi 9.238 perkara. Kasus pencurian ikan juga menurun tajam, pada tahun 2009 sebanyak 6 kasus dengan jumlah kapal yang disita 5 buah dan tahun 2010 menjadi 1 kasus dengan jumlah kapal yang disita 1 buah. Pada tahun 2011 meningkat 10 kasus dengan jumlah kapal yang disita 11 unit. Sementara pencurian dan penyelundupan kayu, walaupun dari jumlah kasus tahun 2009 sebanyak 328 kasus, menurun menjadi 296 kasus pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 turun menjadi 251 kasus.
Kegiatan unjuk rasa masyarakat di Bidang Politik pada tahun 2009 sebanyak 65 kasus, 2010 meningkat 258 kasus, 2011 turun tajam menjadi 17 kasus. Di Bidang Ekonomi tahun 2009 sebanyak 99 kasus, 2010 turun menjadi 60 kasus, 2011 naik menjadi 134 kasus. Pemogokan tenaga kerja tahun 2009 sebanyak 253 kasus, 2010 turun menjadi 14 kasus, 2011 kembali menurun menjadi 12 kasus. Dengan demikian terlihat bahwa peningkatan stabilitas ketertiban umum di daerah cukup terkendali.
15.    Dalam Bidang Hukum dan Demokrasi, terjadi kemajuan yang cukup signifikan dari masyarakat Kalimantan Timur dimana nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Kalimantan Timur tahun 2009 sebesar 71,52% dan menempati ranking ke-6 dari 33 provinsi se Indonesia. Apabila dibandingkan dengan indeks demokrasi tahun 2008 sebesar 51,01% atau menempati urutan ke-30 dari 33 Provinsi. Kesadaran berdemokrasi masyarakat juga terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten, Kutai Kartanegara bulan Mei 2010 tingkat partisipasi pemilih 283.234 pemilih atau 65,61%, Kabupaten Paser bulan Juni 2010 sebanyak 103.419 pemilih atau 66,75%, Kabupaten Bulungan bulan Juni 2010 sebanyak  54.296 pemilih  atau 73,15%, Kabupaten Berau bulan Juli 2010 sebanyak 82,021 pemilih atau 66,33%, Kota Samarinda bulan Oktober 2010 sebanyak 313.539 pemilih atau 61,59%, Kabupaten Kutai Timur bulan November 2010 sebanyak 118.272 pemilih atau 56,39%, dan Kota Bontang bulan Desember 2010 sebanyak 73.302 pemilih atau 65,55%. Pada tahun 2011 partisipasi masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Malinau bulan Januari 2011 sebanyak 34.551 pemilih atau 70,11%, Kabupaten Kutai Barat bulan Januari 2011 sebanyak 90.143 pemilih atau 73,61%, Kota Balikpapan bulan Pebruari 2011 sebanyak 226.801 pemilih atau 56,31%, Kabupaten Nunukan bulan Pebruari 2011 sebanyak 74.023 pemilih atau 75,22%. Partisipasi pemilih dalam Pemilukada di Kalimantan Timur pada tahun 2010 dan tahun 2011 rangking tertinggi adalah Kabupaten Nunukan dengan tingkat partisipasi masyarakat 74.023 pemilih atau 75,22%.
16.    Pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan informasi peluang kerja dilaksanakan melalui bursa kerja secara online dan Job Market Fair (JMF). Upaya ini dilakukan untuk mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur.  Pada Tahun 2009 difasilitasi 67 perusahaan dengan 1.100 pencari kerja untuk 576 lowongan kerja dan diterima sebanyak 402 pekerja. JMF pada tahun 2010 dengan 68 perusahaan 1.744 pencari kerja dengan jumlah lowongan 548 yang diterima sebanyak 261 pekerja. JMF pada tahun 2011 dengan 114 perusahaan, 3.226 pencari kerja dengan jumlah lowongan 614, diterima sebanyak 1.655 pekerja.
17.    Pembangunan stasiun Produksi RRI di Kabupaten Perbatasan yaitu Malinau, Nunukan dan Kutai Barat. Untuk kabupaten Malinau sudah On Air sejak tanggal 21 Juli 2010 dan Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2011.
18.    Untuk mempercepat Pembangunan Wilayah Perbatasan telah dilakukan yaitu :
a.    Peningkatan Struktur Jalan pada Ruas Jalan Tanjung Selor – Sekatak Buji – Malinau – Mensalong – Simanggaris – Serudong (Batas Negara) – Sei Ular sepanjang 424,16 Km, pada tahun 2011 dengan kondisi aspal sepanjang 316,68 Km, agregat sepanjang 107,48 Km. Penanganan Longsoran pada ruas ini sepanjang 60 meter serta pembangunan 3 buah jembatan sepanjang 100 meter. Pada tahun 2012 sedang dilaksanakan peningkatan struktur jalan aspal sepanjang 15,20 Km.
b.    Peningkatan Struktur Jalan lingkar Pulau Sebatik sepanjang 77,9 Km, pada tahun 2011 dengan kondisi aspal sepanjang 50,90 Km, agregat sepanjang 10,30 Km dan tanah sepanjang 16,70 Km. Pada tahun anggaran 2012 sedang dilaksanakan peningkatan struktur jalan aspal sepanjang 18,30 Km, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 3 Km.
c.    Jalan Malinau – Long Bawan sepanjang 180 Km, telah terbangun 82,60 Km, dengan kondisi aspal sepanjang 12,10 Km, agregat 70,5 Km dan belum terbangun 97,4 Km, pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan kegiatan pembukaan badan jalan sepanjang 40 Km dan kegiatan tambahan pembukaan badan jalan bersumber dana SAL sepanjang 11,06 Km.
d.    Jalan Malinau – Long Alango sepanjang 212,20 Km, telah terbangun 163,14 Km dengan kondisi agregat 15 Km, tanah 148,14 Km dan belum terbangun 49,06 Km, pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan pembukaan badan jalan sepanjang 7 Km.
e.    Jalan Batas Negara – Long Nawang – Long Apung – Sungai Barang – Mahak Baru sepanjang 68,50 Km, dengan kondisi agregat 15,5 Km dan tanah sepanjang 53 Km. Tahun 2012 dilaksanakan peningkatan struktur tanah menjadi agregat sepanjang 14,6 Km.
f.        Jalan Mahak Baru – Sei Barang telah dilaksanakan pembukaan badan jalan sampai dengan tahun 2011 sepanjang 40,5 Km dengan kondisi tanah dan tahun 2012 dilaksanakan kegiatan peningkatan dari permukaan tanah menjadi agregat sepanjang 20 Km.
g.    Jalan Long Bagun – Long Pahangai – Long Apari – Batas Kalimantan Barat sepanjang 225 Km, dengan kondisi tanah sepanjang 35 Km, sisanya sepanjang 190 Km belum terbuka. Tahun 2012 dilaksanakan peningkatan dari tanah ke agregat sepanjang 9 Km serta pembangunan jembatan di Sungai Tebunut (Long Bagun) sepanjang 60 meter.
h.    Ruas Jalan Long Midang – Batas Negara dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Untuk Jalan Pararel perbatasan dari Batas Kalbar – Tiong  Ohang – Long Pahangai – Long Nawang – Long Pujungan – Long Kemuat – Langap – Malinau. Ruas Jalan Mensalong – Tau Lumbis. Ruas Jalan Malinau – Long Bawan. Akan dilaksanakan pada tahun 2012 dengan sumber dana Sisa Anggaran Lebih (SAL).
i.        Pengembangan Bandara di Kawasan Perbatasan yaitu Nunukan, Long Bawan, Long Ampung dan Data Dawai akan dikembangkan landasan pacu menjadi 1.600 meter secara bertahap dengan tingkat pencapaian sekitar 20% - 30%. Ketiga bandara tersebut telah dianggarkan dengan total dana Rp.500 Milyar dengan Multi Years Contract. Tahun 2013 ditargetkan selesai dan dapat didarati Hercules. Selain itu telah diselesaikan terminal penumpang bandara Malinau dan Nunukan yang representatif.
j.        Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur, telah dilaksanakan kegiatan percepatan penataan batas daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi pelacakan batas daerah serta melakukan Pilar Batas Utama (PBU) guna menghindari konflik di lapangan. Pada tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pelacakan tapal batas antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi sepanjang 1.309 Km dan pemasangan PBU sebanyak 156 buah yang terdiri antar provinsi 26 buah dan Kabupaten/Kota 130 buah. Pada tahun 2011 sudah terpasang PBU sebanyak 48 buah yang terdiri 10 buah antar provinsi dan 38 antar Kabupaten/Kota.
k.    Untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah perbatasan, Pemerintah Provinsi pada tahun 2011 telah memberikan beasiswa khusus untuk 3 Kabupaten di kawasan perbatasan, masing-masing sebesar Rp.1 Milyar melalui bantuan keuangan.
l.        Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jauh dari akses pelayanan rumah sakit terutama masyarakat di daerah pedalaman, terpencil dan perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membantu upaya peningkatan pelayanan Puskesmas 24 jam sebanyak 83 Puskesmas tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 15 diantaranya berada di wilayah perbatasan.

AGENDA  KEDUA, Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang berdaya Saing dan Pro Rakyat.

Perekonomian Kalimantan Timur tahun 2009 yang tergambar melalui besaran PDRB atas harga berlaku dengan migas mencapai Rp.285,59 Trilyun, pada tahun 2010 PDRB Kalimantan Timur mencapai Rp.321,9 Trilyun. Sedangkan pada tahun 2011 telah berada pada angka Rp.390,64 Trilyun.

Indikator makro lainnya seperti inflasi tahun 2011 sebesar 6,35% lebih rendah dari akhir tahun 2010 sebesar 7,28%. Indeks Gini atau ketimpangan pendapatan penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2010 sebesar 0,2025%.

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, Pemerintah Provinsi berupaya untuk merubah struktur ekonomi yang bersumber dari Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui ke yang dapat diperbaharui dengan mengembangkan beberapa kawasan andalan/industri untuk dijadikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Upaya tersebut telah menampakkan hasilnya, dengan ditetapkannya Kalimantan Timur bersama Provinsi Riau dan Sumatera Utara berdasarkan Inpres Nomor I tahun 2010 sebagai  Cluster Industri berbasis Pertanian, Oleochemical di Kawasan Maloy Kutai Timur dan bersama Provinsi Jawa Timur sebagai Cluster Industri berbasis migas dan kondensat di Kota Bontang.

Disamping itu, di Kota Balikpapan telah dikembangkan Kawasan Industri Kariangau. Ketiga kawasan industri tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dan memberikan harapan dan peluang kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dimana Provinsi Kalimantan Timur menjadi bagian dari Koridor Ekonomi Kalimantan.

Pengembangan cluster industri tersebut mutlak perlu didukung dengan infrastruktur yang handal. Penetapan jalan lintas Kalimantan sebagai salah satu Koridor Ekonomi Nasional. Ditetapkannya rencana pembangunan jalan tol Balikpapan–Samarinda dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 567/KPTS/M/2010 menjadi bukti dukungan Pemerintah Pusat untuk mewujudkan cluster tersebut.

Pengembangan cluster industri telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No. 26 Tahun 2008) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur. Untuk RTRWP Kalimantan Timur walaupun belum ditetapkan, namun kini menunggu Persetujuan Pembahasan DPR RI, yaitu tahap 12 dari 13 tahapan pembahasan perubahan kawasan hutan. Setelah melakukan pembahasan di DPR RI, RTRW Provinsi Kalimantan Timur masuk pada tahapan akhir, yaitu persetujuan atau penetapan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan oleh Menteri Kehutanan.

Realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 yakni 4,366 Trilyun meningkat 61,05% dari tahun 2010 yang hanya sebesar 2,711 Trilyun. Untuk dana perimbangan pada tahun 2011 yakni 5,293 Trilyun naik 22,87% dari tahun 2010 sebesar 4,308 Trilyun.

Capaian pembangunan di Kalimantan Timur di bidang daya saing ekonomi daerah, dalam rangka mendukung pelaksanaan MP3EI di Koridor Ekonomi Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, di Bidang Infrastruktur, antara lain:
1.    Kondisi mantap jalan nasional mencapai 72,84% di tahun 2011 naik bila dibandingkan tahun 2010 sebesar 72,04%, hal ini dipengaruhi oleh perubahan skala prioritas dari program pemeliharaan ke penanganan jalan yang mengalami kritis/mendesak. Perkembangan jenis permukaan aspal dari tahun 2009 sepanjang 1.289,08 Km atau 83,72% dan tahun 2010 sepanjang 1.760,10 Km atau 83,09% sedangkan tahun 2011 sepanjang 1.816,52 Km atau 85,76%.
2.    Adapun beberapa ruas jalan nasional yang mengalami kerusakan yaitu Batu Aji-Kuaro-Penajam, Kerang pada batas Prov. Kalsel-batas Kota Tanah Grogot, Muara Lembak-Pelabuhan Sangkulirang, Simpang Perdau - Batu Ampar – Muara Wahau – Kelay – Labanan, Tj. Palas – Malinau, Mensalong – Simanggaris – Batas Negara dan Simpang Blusuh – Batas Kalteng. Untuk menangani kerusakan ruas jalan tersebut, tahun 2012 telah dialokasikan dana      melalui APBN sebesar Rp.682,799 Milyar untuk Poros Selatan, Rp.50 Milyar untuk Poros Selatan dan Rp.244,244 Milyar untuk jalan perbatasan.
3.        Kondisi mantap Jalan Provinsi mencapai 65,69% di tahun 2011 meningkat bila dibandingkan tahun 2009 sebesar 62,46% dan tahun 2010 sebesar 63,57%. Pada tahun 2011 jenis permukaan aspal dengan panjang 1.148,09 Km atau 65,16% meningkat bila dibandingkan tahun 2009 dengan panjang 1.097,37 Km atau 62,28% dan tahun 2010 dengan panjang 1.118,47 Km atau 63,47%.
4.    Adapun beberapa ruas jalan Provinsi yang mengalami kerusakan yaitu Petung – Semoi – Sepaku – Km. 38 Samboja,  Samarinda – Sanga-Sanga – Dondang, Simpang Lembuswana – Sebulu – Muara Bengkal, Simpang Bentuas – Muara Jawa, Kerang – Segendang – Tj. Aru, Linggang Bigung – Batas Kalteng, Sangkulirang – Talisayan, Tanjung Redeb – Tanjung Selor, Tanjung Redeb – Talisayan.
5.    Pembangunan Jembatan Pulau Balang merupakan bagian jalan lintas Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan, untuk bentang pendek sepanjang 470 m, progress telah mencapai 50,09% hingga akhir 2011.
6.    Pembangunan Jembatan Mahkota II mencapai 65%. Dukungan Pemerintah Pusat terhambat karena belum adanya akses jalan pendekat di sisi Sungai Kapih serta belum dipindahkannya Terminal Penumpang ke Palaran.
7.    Jalan Tol Balikpapan-Samarinda telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, dengan panjang 99,20 Km dan merupakan yang terpanjang di Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan efisiensi jasa distribusi untuk memperlancar arus barang dan jasa. Program pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda merupakan program nasional dan masuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025.         Pada tahun 2011 telah dituntaskan pembangunan jalan akses dari Km 13 Balikpapan-jalan tol sepanjang 400 meter dengan pelaksanaan pembangunan jalan tol yang dibagi 5 segmen yaitu : segmen I Km. 13 Balikpapan – Samboja, segmen II Samboja – Palaran I, segmen III Samboja Palaran II, segmen IV Palaran – Jembatan Mahkota II, segmen V  Km 13 – Sepinggan Balikpapan dengan progres 8,32 %.
8.    Pembangunan Jalan Akses Maloy sepanjang  12 Km yang dimulai pada tahun 2011 dengan target pembukaan badan jalan sepanjang 12 Km dengan lebar badan jalan 14 meter. Pada tahun 2012 melalui alokasi dan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rencana P-APBN sebesar Rp.258 Milyar dengan produk jalan konstruksi Rigid Pavement atau Pekerasan Kaku.
9.    Pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau dengan alokasi dana sebesar Rp.713 Milyar bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan PT. Pelindo IV, sampai saat ini progress pembangunan sisi darat terdiri dari Lapangan Penumpukan/Container Yard dan bangunan perkantoran mencapai 48%. Untuk sisi laut  terdiri dari dermaga, trestle dan Portainer/Grantry Crane telah mencapai     80%. Untuk mendukung terminal peti kemas tersebut telah dibangun jalan akses dari Km 13 – TPK Kariangau sepanjang 13,5 Km dengan 2 jalur 4 lajur, dimana saat ini permukaan jalan dengan konstruksi rigid pavement baru terbangun 11 Km dengan 1 jalur dan 1 buah jembatan dengan progress mencapai 62,00%.
10.    Pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan dilaksanakan melalui pengadaan rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan dan pengadaan pagar pengaman pada ruas jalan provinsi. Sampai dengan tahun 2011 telah dilakukan pemasangan marka jalan sepanjang 218.978 meter, pemasangan pagar pengaman sepanjang 6.093 meter, pemasangan rambu jalan 10.815 buah, pemasangan paku jalan 1.789 buah.
11.    Pada tahun 2009 dan 2010 telah disusun rencana induk atau Master Plan dan perencanaan teknis sisi laut serta dokumen AMDAL sudah disusun, pada saat ini masih dalam persetujuan Komisi AMDAL Pusat. Pada tahun 2012 akan dilakukan pembangunan fasilitas perkantoran secara bertahap. Sedangkan  untuk perencanaan kawasan industri telah disusun studi kelayakan, Master Plan dan business plan serta AMDAL dan tahun 2012 sedang disusun DED Kawasan Industri Maloy.
12.    Pembangunan Pelabuhan Tana Kuning sampai dengan tahun 2011 telah disusun dokumen SID, Master Plan, DED dan AMDAL (khusus dokumen AMDAL menunggu proses persetujuan dari Komisi AMDAL Provinsi), sehingga diharapkan nantinya dapat dibangun melalui dana APBN.
13.    Pengembangan Bandara Sepinggan Balikpapan oleh PT. Angkasa Pura sesuai dengan Master Plan, telah dilaksanakan dengan capaian 28,88% meliputi pembangunan gedung terminal penumpang menjadi 110.000 m2 dengan Garbarata 10 Unit, relokasi bangunan penunjang, pembangunan gedung parkir dan apron serta infrastruktur lainnya. Sedangkan perpanjangan landasan pacu menjadi 3.500 m belum dialokasikan dana pembangunannya melalui APBN.
14.    Pembangunan Bandara Samarinda Baru sebagai pengganti Bandara Temindung Samarinda dibangun melalui program Multiyears Contract 2011-2013 sebesar Rp.696 Milyar untuk sisi darat, sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur dengan  progress capaian saat ini 6,1%. Sedangkan sisi udara tetap diupayakan untuk mendapatkan alokasi dana melalui APBN.
15.    Pengembangan Bandara Kalimarau Berau telah dilaksanakan melalui perpanjangan landasan pacu dari 1.850 meter menjadi 2.250 meter sehingga dapat didarati oleh pesawat Boeing 737-300 dan Airbus A-319 dan juga dibangun Terminal Penumpang Baru seluas 9.000 m2 dilengkapi Garbarata 2 unit. Untuk meningkatkan layanan dan optimalisasi pemanfaatan landasan pacu dan peningkatan keselamatan penerbangan, tahun 2011 dilaksanakan pemotongan bukit di ujung landasan.
16.    Pengembangan Bandara Udara Juwata Tarakan dilakukan pembangunan apron dengan konstruksi sarang laba-laba, Terminal Penumpang dilengkapi Garbarata 4 unit secara bertahap dan pembangunan landasan pacu baru tahap I berupa pematangan lahan. Saat ini telah dapat didarati pesawat Boeing 737-900ER dan Airbus 320. Tahun 2011 luas apron yang dibangun 3.395 m2, sehingga total apron yang telah dibangun 33.659 m2.
17.    Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air baku, peningkatan produktifitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, sedang dibangun prasarana sumber daya air meliputi; pembangunan Bendung dan Embung untuk penyediaan air baku Pulau Sebatik, Nunukan dan Tarakan, pembangunan Bendungan Marangkayu dan Muara Bangun, serta telah dilaksanakan pembangunan jaringan irigasi 23.278 meter. Kapasitas pembangunan bendung ini 12 juta m2 dengan output 250 liter/detik.
18.    Pengembangan bandara perbatasan pada tahun 2011 dialokasikan dana untuk perpanjangan dan pelebaran run way antara lain: Bandara Long Bawan dari 1.200 x 23 meter menjadi 1.200 x 30 meter dan pemotongan bukit, Long Ampung dari 840 x 23 meter menjadi 940 x 30 meter dan Data Dawai dari 750 x 23 meter menjadi 850 x 23 meter.
19.    Pembangunan Bandara Maratua Kabupaten Berau dalam rangka mendukung pariwisata dilaksanakan mulai tahun 2011 dengan pematangan lahan untuk pembangunan landas pacu sepanjang 100 x 1.700 meter, pembangunan bandara ini juga merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi untuk membangun kawasan perbatasan/pulau terluar.
20.    Pembangunan sarana dan prasarana sungai dan danau sampai dengan tahun 2011 meliputi pembangunan Dermaga Melak yaitu konstruksi lahan parkir, ruang tunggu, ruang tamu dan gapura, sedangkan gedung kantor, trestle, fasilitas bongkar muat, ponton dan stabilizer dibangun melalui dana APBN. Pembangunan dermaga Muara Pahu yaitu konstruksi ruang tunggu terminal, bangunan bongkar muat, tower, sedangkan bangunan gedung kantor, trestle, ponton dan stabilizer  dibangun dengan dana APBN.
21.    Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air tahun 2011 melalui program antara lain; 1) Pembangunan Reservoir yaitu Bendungan Marangkayu, 2) Normalisasi saluran yaitu Daerah Rawa Tanjung buka SP. 5-6, 3) Optimalisasi Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi Biatan dan Bendungan Kaliorang, 4) Penyediaan Air Baku yaitu pembangunan Bendungan Lombok, Embung Muru, Bendungan Situ, 5) Pengendalian Banjir yaitu kanalisasi Jalan M.Noor/Drainase, penurapan tebing sungai Karang Mumus, normalisasi sungai Sempaja, Bendali Suryanata, 6) Pengamanan Pantai  yaitu Pulau Sambit dan Pantai Seloloan.

Beberapa capaian hasil pembangunan bidang pertanian, antara lain :
1.    Luas kebun kelapa sawit di Kalimantan Timur tahun 2008 sebesar 409.564 hektar dan tahun 2009 meningkat menjadi 530.554 hektar. Kemudian tahun 2010 sebesar 663.533 hektar, tahun 2011  menjadi 827.347 hektar atau naik 22,69%. Sementara produksi sawit dalam tahun 2008 sebanyak 1,6 juta Ton, tahun 2009 menjadi 2,3 juta Ton atau naik 38,08% dan tahun 2010 produksi sebesar 3,05 juta Ton, tahun 2011 produksi menjadi 4,47 juta Ton atau naik 46,56%.
2.    Produksi CPO setiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2008 sebesar 366.148 Ton, tahun 2009 meningkat menjadi 505.610 Ton. Demikian pula tahun 2010 meningkat menjadi 672.035 Ton dan tahun 2011 menjadi 975.112 Ton.
3.    Pada tahun 2009 terdapat luas panen padi 146.177 ha dengan produksi 555.561 Ton GKG, tahun 2010 terdapat luas panen padi 150.031 ha, dengan produksi 588.877 Ton GKG setara 338.675 Ton beras. Sedangkan tahun 2011 luas panen padi seluas 140.215 Ha dengan produksi sebesar 552.616 Ton GKG. Produktivitas padi pada tahun 2009 sebesar 38,01 ku/ha dan tahun 2010 sebesar 39,25 ku/ha. Produktivitas padi tahun 2011 sebesar 39,41 ku/ha. Bila dibandingkan kebutuhan beras Kalimantan Timur tahun 2010 sebesar 401.216 Ton, maka masih kekurangan 32.044 Ton beras. Tahun 2011 kebutuhan beras Kalimantan Timur yang dapat dipenuhi secara mandiri baru mencapai 83,43%. Untuk mencapai swasembada beras tersebut, perlu dilakukan perluasan areal baru dan intensifikasi pertanian.
4.    Situasi Ketersediaan Pangan ditunjukan oleh ketersediaan energi, protein dan lemak. Tingkat ketersediaan energi tahun 2008 sebesar 2.470 kilokalori per kapita, tahun 2009 sebesar 2.478 kilokalori per kapita dan tahun 2010 sebesar 2.482 kilokalori dengan pertumbuhan 0,24%. Dan Tingkat ketersediaan protein perkapita tahun 2008 sebesar 70,55 Gram, tahun 2009 sebesar 71,02 Gram dan tahun 2010 sebesar 72,00 Gram dengan pertumbuhan 1,02%, sedangkan tingkat ketersediaan lemak perkapita tahun 2008 sebesar 46,97 Gram, tahun 2009 sebesar 51,29 Gram dan tahun 2010 sebesar 61,12 Gram dengan pertumbuhan 14,07%. Tingkat ketersediaan energi, protein dan lemak tersebut bila dibandingkan dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke VIII tahun 2004, maka tingkat ketersediaan energi, protein dan lemak sudah menunjukkan angka surplus.  Namun demikian, tingkat ketersediaan tersebut masih didominasi oleh kelompok bahan makanan yang bersumber dari padi/beras, dimana tahun 2010 tingkat ketersediaan beras mencapai 126,30 Kg perkapita atau 346,04 Gram perkapita per hari.
5.    Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras yang ditargetkan 1,5% per kapita pertahun yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI Tahun 2010, maka telah dikeluarkan instruksi Gubernur dan telah pula diikuti instruksi beberapa Bupati/Walikota, telah digalakkan Percepatan Gerakan Penganekaragaman Pangan yang dimulai dari sosialisasi di Sekolah Dasar/MI melalui pemberian KIT pada 70 SD/MI, 110 Kelompok Wanita Tani di pedesaan, hotel, lembaga masyarakat dan PKK melalui Gerakan Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Lokal Non Beras dan Tepung.
Gerakan ini mulai menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari  86,03% pada tahun 2008 menjadi 89,86% pada 2010 atau dengan pertumbuhan 2,2% per tahun. Ini sebagai indikator bahwa secara individu masyarakat daerah ini mulai meningkatkan kualitas jenis pangan yang dikonsumsinya, yang otomatis bisa mengurangi konsumsi terhadap beras. Namun tidak bisa dipungkiri secara makro kebutuhan beras terus meningkat karena naiknya jumlah penduduk terutama oleh migrasi dari luar Kalimantan Timur baik yang menetap maupun yang tinggal sementara.
6.    Dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan cadangan pangan masyarakat serta mengurangi kemiskinan di pedesaan, telah dilaksanakan pengembangan Desa Mandiri Pangan sampai tahun 2010 meliputi 31 Desa, pembangunan Lumbung Pangan di 11 Unit, Pemberdayaan dan Intervensi Daerah Rawan, serta untuk menjaga kestabilan tingkat harga pada saat panen raya, maka dilaksanakan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) pada 29 kelompok usaha Gapoktan di 12 Kabupaten/Kota pada tahun 2008 dan tahun 2009 menjadi 52 kelompok serta dalam tahun 2010 tidak mengalami perubahan. Keberadaan lembaga ini diharapkan akan mampu menjaga stabilitas harga pada saat panen, meningkatkan cadangan pangan masyarakat serta memperkuat modal untuk memperoleh posisi tawar yang tinggi dan nilai tambah. Namun jumlah lembaga ini masih sangat perlu ditingkatkan sehingga bisa mencakup semua kawasan sentra produksi padi di Kalimantan Timur.
7.    Dalam upaya pelaksanaan program strategis pembangunan pertanian terutama di pedesaan, diperlukan penyuluh pertanian yang cukup, handal dan berkualitas agar petani menjadi produktif, mandiri, dan berkemampuan manajerial dalam mengembangkan usaha tani. Jumlah penyuluh PNS tahun 2008 sebanyak 558 orang, tahun 2009 sebanyak 635 orang dan tahun 2010 sebanyak 853 orang. Kondisi ini tidak sebanding dengan kondisi wilayah Kalimantan Timur saat ini, semestinya di setiap desa memiliki satu orang petugas penyuluh. Untuk itu diperlukan penyuluh tambahan yaitu THL TB-PP yang tahun 2011 sebanyak 393 orang. Untuk mengapresiasi para penyuluh dan kelompok tani tersebut, Pemerintah telah memberikan Perhargaan kepada Penyuluh Berprestasi dari Kab. Berau dan Kelompok Tani Berprestasi dari Kota Balikpapan pada acara HUT Kemerdekaan RI tahun 2011.
8.    Dalam upaya untuk mewujudkan swasembada beras, telah dilakukan pencetakan sawah baru pada tahun 2008 seluas 2.023 Hektar, tahun 2009 seluas 800 Hektar, tahun 2010 seluas 800 Hektar dan tahun 2011 telah dicetak sawah seluas 3.250 ha bersumber dari data APBN dan APBD.
9.    Upaya pencetakan sawah baru sekitar 3.250 Hektar di tahun 2011 baik bersumber dari dana APBD maupun APBN tersebut, diharapkan dapat mengimbangi pertanian fungsional menjadi  lahan non pertanian sekitar 2.605 Ha per tahun. Melihat tingginya alih fungsi lahan tersebut diperlukan penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, yang melarang terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Saat ini telah disusun Raperda, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.
10.    Dalam upaya membangun kemandirian pangan dalam mengantisipasi melonjaknya harga beras dan pemanasan global, Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Bulungan membangun Food Estate di Delta Kayan Bulungan yang memiliki potensi area seluas 50.000 Ha. Pada tahun 2010 ini telah selesai dibuat Master Plan oleh Pemkab Bulungan dan telah menarik minat PT. Sang Hyang Sri untuk berinvestasi yang ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Dirut PT. SHS dengan Bupati Bulungan, disaksikan Gubernur pada tanggal 27 September 2010. Lokasi Rice/Food Estate di Kalimantan Timur ada beberapa perusahaan menanamkan investasinya di bidang pertanian diantaranya PT. Sang Hyang Sri (SHS) dan PT. Miwon di Bulungan, PT. Tiga Pilar Group di PPU dan Paser. Telah dilakukan penanaman perdana sekaligus peresmian Delta Kayan Food Estate oleh Menteri Pertanian RI tanggal 26 September 2011.
11.    Pengadaan prasarana pertanian berupa Hand Traktor 20 unit, pompa air 1 unit, pintu air 5 unit, sub terminal agri bisnis 2 unit dan alat penepung ubi kayu dan ubi jalar masing-masing 1 unit.
12.    Dalam tahun 2011 telah dilakukan sertifikasi lahan usaha tani di 9 Kabupaten/Kota, pemberian bantuan alat mesin pertanian (Hand Traktor 32 unit, Cultivator 5 unit, Pompa Air dan kelengkapannya 20 unit, pH meter 3 unit, Pestisida 495 liter dan 400 Kg, Pupuk Urea 15 Ton, NPK Mutiara 5,75 Ton), pembangunan jalan usaha tani dan dermaga mendukung food estate  di Kab. Bulungan.
13.    Sub sektor peternakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari sebanyak 93.880 ekor sapi pada tahun 2010, kemudian berkembang menjadi 99.979 ekor pada tahun 2011 atau naik sebesar 6,1%. Populasi kerbau tahun 2010 sebanyak 9.895 ekor dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 10.008 ekor atau naik 1,12%. Sedangkan ternak unggas meningkat rata-rata sebesar 23,32% atau berkembang dari 31,3 juta ekor pada tahun 2008 menjadi 43,2 juta ekor pada tahun 2010 dan 45,9 Juta ekor pada tahun 2011. Khusus untuk ayam broiler (ayam potong) komoditi ini dicapai karena peningkatan produksi DOC (Day Old Chick) yang berasal dari tiga breeding farm yang ada di Kalimantan Timur yaitu PT. Istana Satwa Borneo, PT. Super Unggas Jaya dan Multi Breder Adhirama yang memproduksi sebesar 40 juta ekor per tahun. Produksi DOC tersebut juga memasok ke wilayah lain di luar Kalimantan Timur seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Selanjutnya untuk konsumsi daging meningkat dari 49.093 Ton pada tahun 2010 menjadi 49.534 Ton di tahun 2011. Pada tahun 2009, konsumsi daging sebesar 46.927 Ton dan tahun 2008 sebesar 36.212 Ton. Konsumsi telur pada tahun 2008 sebesar 15.376 Ton, tahun 2009 sebesar 15.744,43 Ton, meningkat menjadi 18.974 Ton pada tahun 2010. Sedangkan untuk tahun 2011 konsumsi telur sebesar 18.544 sehingga terjadi kenaikan rata-rata sebesar 9.13 Ton. Produksi daging pada tahun 2008 sebesar 35.253,49 Ton, tahun 2009 sebesar 45.725,17 Ton, 47.473 Ton pada tahun 2010 dan sebesar 48.962,26 Ton pada tahun 2011 atau naik rata-rata sebesar 10,81%. Demikian pula halnya dengan produksi telur pada tahun 2008 sebesar 10.521,2 Ton, tahun 2009 sebesar 11.165,29 Ton, meningkat menjadi 14.850,6 Ton pada tahun 2010 dan sebesar 14.882,17 Ton pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 0,22%.
14.    Dalam pengembangan ternak di Kabupaten/Kota pada tahun 2010 diberikan bantuan sapi sebanyak 1.150 ekor dan kerbau 44 ekor terdiri dari sapi penggemukan 210 ekor, sapi bibit 752 ekor, sapi betina produktif 88 ekor, sapi PO 100 ekor. Angka ini meningkat dibandingkan dengan kegiatan pada tahun 2008 yang capaian penyalurannya 330 ekor sapi bibit dan kambing untuk kawasan perbatasan, Berau dan Bulungan. Disamping itu juga dalam rangka menunjang agribisnis peternakan telah disalurkan 223 ekor sapi untuk 14 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011 telah diberikan bantuan sapi ke 14 Kabupaten/Kota sebanyak 1.219 Sapi Bali,   100 ekor Sapi BC (Brahman Cross), 62 ekor Kerbau dan 175 ekor Babi.
15.    Kegiatan lainnya yang dilakukan pada tahun 2010 adalah pembangunan Puskeswan 2 unit  di Kabupaten Paser dan Kutai Barat, pembuatan kios daging 12 unit di Kabupaten Berau, pengadaan peralatan RPU 4 unit di Kabupaten Nunukan, Balikpapan, Samarinda dan Paser. Pada tahun 2011 dibangun RPU di Berau dan Penajam Paser Utara, Paddock di Paser dan Pabrik Pakan Mini di UPTD Api-Api Penajam Paser Utara.
16.    Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak telah dilakukan pembinaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan.
17.    Pada tahun 2010 telah dilaunching Program Kredit Ternak Sejahtera melalui Bankatim dan telah disalurkan dana lebih dari Rp.4 Milyar kepada Peternak yang berada di Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau. Dengan Program Kredit Ternak Sejahtera akan membantu peternak dalam peningkatan skala usaha yang akan merubah usaha sambilan menuju ke usaha peternakan sebagai cabang usaha maupun usaha pokok. Pada tahun 2011 telah disalurkan dana Rp.6,038 Milyar di 13 Kabupaten/Kota kecuali Kab. Kutai Barat.
18.    Produksi perikanan Kalimantan Timur yang bersumber dari perikanan laut dan perikanan darat tahun 2009 sebesar 237.383 Ton dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 306.621 Ton atau meningkat sebesar 23,55. Pada tahun 2011 produksi mencapai 378.830 Ton.   
19.    Produksi perikanan sebagaimana yang disebutkan di atas didukung oleh armada perikanan sebanyak 35.478 unit pada tahun 2008 menjadi 37.151 unit tahun 2009 atau naik sebesar  4,7%, tahun 2010 berjumlah 26.494 dan 28.732 unit pada tahun 2011 dan armada di perairan umum dari 26.470 unit tahun 2008 menjadi 25.817 untuk tahun 2009 atau turun 2,47%, untuk tahun 2010 sejumlah 17.010 unit dan tahun 2011 berjumlah 26.080 unit. Luas usaha perikanan dari kegiatan budidaya tambak pada tahun 2009 sebesar 89.247 Ha, budidaya kolam sebesar 4.265 Ha dan budidaya laut 3.105 Ha. Pada tahun 2011, budidaya tambak sebesar 175.344 Ha, kolam 4.838 Ha dan budidaya laut 4.911 Ha.
20.    Pengembangan perikanan tahun 2010 dilakukan dengan pembuatan keramba sebanyak 150 unit yang diarahkan untuk bantuan pembudidayaan di Kutai Kartanegara, pengadaan mesin pakan ikan 5 unit untuk bantuan pengolah hasil perikanan di Tarakan, Berau, Samarinda masing-masing 1 unit dan Kukar 2 unit, pembuatan keramba jaring apung percontohan 5 unit di desa Berambay Samarinda Ilir. Bantuan lainnya berupa Benur di Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sebanyak 2 juta ekor. Pada Tahun 2011 telah terbangun sebanyak 65.683 unit keramba di 13 Kabupaten/Kota.
21.    Dalam rangka revitalisasi perikanan tangkap akan dikembangkan kapasitas tangkap dari 5 Gross Ton (GT) menjadi 30 GT. Dalam tahun 2011 tersedia 7 unit kapal 30 GT dengan alat tangkap Purse saine.
22.    Dalam rangka pengembangan Kalimantan Timur sebagai provinsi koperasi, di Kalimantan Timur telah berkembang unit-unit koperasi dari 4.634 unit pada tahun 2009 menjadi 5.517 unit pada tahun 2010 dan 5.855 unit pada tahun 2011. Jumlah anggota tahun 2011 dari 426.235 orang meningkat 9,2% dari jumlah anggota tahun 2010 sejumlah 390.343 orang.
23.    Dalam bidang usaha kecil dan menengah, telah dikembangkan 18.368  unit Usaha Mikro 388.886 unit usaha kecil dan 859 unit usaha menengah dengan klasifikasi usaha pada tahun 2011 terdiri dari 316.185 unit usaha industri, 55.028 unit usaha perdagangan dan pada tahun 135.900 unit usaha jasa.
24.    Untuk pembinaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah telah di salurkan dana bantuan kredit dari Bankaltim kepada kelompok-kelompok usaha sebesar Rp.1,76 Trilyun yang tersalur kepada 6.290 debitur serta kepada petani dan nelayan melalui program Kredit Sawit Sejahtera sebesar Rp.1,03 Milyar, program Ternak Sejahtera sebesar Rp.3,47 Milyar dan Kredit Perikanan Sejahtera Rp.1,35 Milyar. Total kredit yang disalurkan pada tahun 2010 sebesar Rp.9,58 Trilyun meningkat tajam dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp.4,47 Trilyun, berarti dalam dua tahun atau 2009-2010) ada peningkatan penyaluran kredit sebesar 114%. Tahun 2011 Bankaltim menyediakan dana untuk kredit pengembangan UMKM dan kredit padi sejahtera, sawit sejahtera, keramba sejahtera, ternak sejahtera sebesar Rp.1 Trilyun.
25.    Capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2011, yaitu mencapai Rp.1.509 Trilyun atau naik 62,38% dari capaian tahun 2010. Sejak tahun 2009 KUR sebesar Rp.370,50 Milyar rupiah dan tahun Rp.929,44 Milyar. Kenaikan ini merupakan salah satu faktor yang secara tidak langsung menunjang peningkatan ekonomi Kalimantan Timur.
26.    Sektor kepariwisataan telah dikembangkan beberapa sarana dan prasarana wisata, pengembangan obyek wisata pada tahun 2009 sebanyak 393 obyek wisata, pada tahun 2010 dan 2011 meningkat menjadi 401 obyek wisata. Sedangkan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur untuk tahun 2009 sebanyak 1.155.674 orang terdiri dari Wisman 23.768 orang dan  Wisnus 1.131.906 orang dengan pendapatan yang bersumber dari Wisnus Rp.393,93 Milyar dan Wisman US$ 23.77 juta. Pada Tahun 2010 jumlah  wisatawan sebanyak 278.591 orang (Wisman 24.410 orang dan Wisnus 1.174.626 orang) dengan pendapatan US$ 24,41 juta dan Rp.416,92 Milyar atau meningkat 2,7% dari tahun 2009. Pada tahun 2011 kunjungan wisatawan sebanyak 1.303.855 orang (Wisman 25.264 orang) dan Wisnus 1.253.327 orang) dengan pendapatan yang bersumber dari Wisman US$ 25,264 Juta dan Wisnus Rp.451,19 Milyar.
27.    Untuk mendukung pengembangan wisata bahari di gugusan Pulau Derawan, pada tahun 2011 sudah mulai dibangun bandara di Pulau Maratua Kabupaten Berau. Disamping itu juga dikembangkannya museum Mulawarman di Kutai Kartanegara.
28.    Sektor kehutanan pada tahun 2008 lahan kritis seluas 5.762.225 Ha ditargetkan tahun 2013 turun menjadi 3.402.536 Ha melalui kegiatan rehabilitasi dan reboisasi hutan serta program “one man five trees” sebanyak 7.628.145 pohon. Luas lahan kritis pada tahun 2009 mengalami penurunan dari 5.186.002 Ha menjadi 4.663.352 Ha pada tahun 2010 sedangkan pada tahun 2011 sebesar 2.622.681,49 Ha. Jumlah titik api (hotspot) pada tahun 2008 sebanyak 1.255 titik, menurun menjadi 1.198 titik tahun 2009 dan 1.029 titik tahun 2010. Pada 2011 bertambah menjadi 1.501 titik, kemungkinan besar adanya musim kemarau.
29.    Pelaksanaan program Kalimantan Timur Hijau berupa kegiatan penanaman berbagai jenis tumbuhan pada daerah-daerah lahan kritis, eks tambang dan lokasi lainnya melalui program 1 orang 5 pohon (one man five trees). Pada tahun 2010 telah dilakukan penanaman di seluruh Kalimantan Timur sebagai tindak lanjut bantuan subsidi Provinsi ke Kabupaten/Kota yang rata-rata bantuannya sebesar Rp.500 juta per Kabupaten/Kota. Dukungan dari pihak swasta antara lain; PT. Total Indonesia pada tahun 2010 yang berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur telah melakukan penanaman mangrove di kawasan  Delta Mahakam sebanyak 10 juta pohon dan BPD Kalimantan Timur menanam 1.000 pohon tahun 2011. Pada tahun 2011 telah dilakukan penanaman sejumlah 21 Juta Pohon.
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur juga telah melakukan penanaman mangrove di Kecamatan Marangkayu sebanyak 20 ribu pohon pada tahun 2009 dan telah dilaksanakan kegiatan pengamanan hutan lindung di Kabupaten Nunukan, hutan lindung Sungai Wain di Kota Balikpapan serta konservasi kawasan hutan lindung. Pada tahun 2008 mangrove mengalami kerusakan berat seluas 329.579 Ha dan terus mengalami perbaikan dengan menanam pohon mangrove dan pemeliharaan, diantaranya Marangkayu dan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Tanjung Batu Kabupaten Berau, sehingga pada tahun 2011 mengalami penurunan kerusakan seluas 178.202 Ha atau turun 15,05%. Selain mangrove telah dilakukan monitoring Terumbu Karang di lima Kabupaten/Kota, hasil menunjukkan bahwa  kondisi mangrove rata-rata berada pada kategori baik; diantaranya Kabupaten/Kota Nunukan, Paser, Bontang, Berau dan Paser Penajam Utara. Kerusakan padang lamun dan terumbu karang salah satu penyebabnya adalah bom ikan dan sedimentasi.
30. Penilaian kinerja perusahaan Industri dan Jasa (proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup, telah dilakukan penilaian 28 perusahaan pada tahun 2009, dengan perolehan 1 emas, 9 hijau, 13 biru dan sisanya merah. Tahun 2010 telah dilakukan penilaian 34 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 9 hijau, 16 biru, 5 merah dan sisanya hitam.  Pada tahun 2011 sebanyak 34 perusahaan dengan perolehan 2 emas, 10 hijau, 19 biru dan sisanya 2 merah, 1 hitam. Sedangkan penilaian kinerja perusahaan pertambangan batubara (proper), telah dilakukan penilaian 34 perusahaan pada tahun 2010, dengan perolehan      1 emas, 13 hijau, 15 biru dan sisanya 5 merah. Tahun 2011 telah dilakukan penilaian 37 perusahaan, dengan perolehan 2 emas, 17 hijau, 14 biru dan sisanya 4 merah. Untuk penilaian kinerja perusahaan HPHTI/IUPHHK-KT, telah dilakukan penilaian 9 perusahaan pada tahun 2009, dengan perolehan 2 hijau, 7 biru, pada tahun 2010 telah dilakukan penilaian 6 perusahaan dengan perolehan 2 hijau, 4 biru, tahun 2011 telah dilakukan penilaian 5 perusahaan dengan perolehan 1 hijau dan 4 biru. Pekan Lingkungan Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2009 peringkat juara Harapan III, tahun 2010 juara 2 dan tahun 2011 sukses menjadi juara 1.
31.    Ekspor Kalimantan Timur tahun 2011 sebesar US$ 38,21 Milyar mengalami kenaikan sebesar 52,11% dibanding tahun 2010 sebesar US$ 25,12 Milyar dan pada tahun 2009 sebesar US$ 18,92 Milyar. Kenaikan ekspor tahun 2011 disebabkan oleh naiknya ekspor migas sebesar 66,96% yakni dari US$ 11,32 Milyar menjadi US$ 18,90 Milyar. Sementara ekspor non migas  juga mengalami peningkatan sebesar 40% dari US$ 13,80 Milyar menjadi US$ 19,32 Milyar. Realisasi ekspor non migas tahun 2010 didominasi oleh sektor pertambangan dengan produk batu bara dengan total  share  sebesar  87,58%  atau senilai US$ 11,35 Milyar, bahan kimia anorganik dengan nilai  US$ 368,38 juta, kayu atau bahan dari kayu 2,81% dengan nilai US$ 363,13 juta, lemak dan minyak nabati 2,61% dengan nilai US$ 337,8 juta, bahan kimia organik 1,19% dengan nilai US$ 153,92 juta.
32.    Ekspor Provinsi Kalimantan Timur dengan Negara tujuan Jepang pada tahun 2011 adalah yang tertinggi mencapai US$ 12,54 Milyar atau sebesar 32,83% dari total seluruh ekspor Provinsi Kalimantan Timur. Negara tujuan ekspor terbesar kedua adalah China termasuk Taiwan dengan nilai ekspor mencapai US$ 9,10 Milyar atau 22,57% dan selanjutnya Republic  Korea Selatan dengan nilai ekspor US$ 6,30 Milyar atau 16,45%. Sehingga nilai ekspor ketiga Negara ini mencapai 73,10% dari total ekspor Kalimantan Timur.
33.    Sementara itu, realisasi impor sampai tahun 2011 mencapai US$ 7,22 Milyar yang berasal dari negara Asia, seperti Aljerbaijan senilai US$ 1,45 Milyar atau 20,08% dari total impor, Malaysia US$ 1,23 Milyar atau 17,04%, Nigeria US$ 0,75 Milyar atau 10,43%, Singapura US$ 692,91 Juta atau 9,60%, US$ 366,00 Juta atau 5,07%.
34.    Dengan memperhatikan besaran ekspor impor, tahun 2011 Kalimantan Timur mengalami surplus neraca perdagangan sebesar US$ 31 Milyar.
35.    Dalam rangka peningkatan ekspor non migas ini telah dilakukan beberapa kegiatan promosi baik ditingkat nasional maupun tingkat internasional, pengadaan sarana pengujian laboratorium, monitoring lapangan oleh komisi eropa khusus untuk usaha perikanan, pengembangan usaha primer yang ramah lingkungan, Focus Group Discussion (FGD) dengan negara-negara importir.
36.    Dalam rangka menunjang seluruh kegiatan pembangunan daerah, terutama dengan ditetapkannya klaster industri berbasis komoditas unggulan dan berorientasi ekspor maka diperlukan ketersediaan listrik yang cukup disamping untuk kebutuhan seluruh kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.
37.    Cluster industri yang berbasis gas dan kondensat, terutama produk petrokimia yang terletak di kawasan industri Bontang dengan produk kimia berupa urea, amoniak, soda ash dan methanol. Sedang yang dalam proses penyelesaian proyek pembangunannya adalah ammonium nitrat. Selain itu, akan dilakukan penambahan kapasitas produksi urea dengan rencana pembangunan pabrik urea unit 5.
38.    Batubara menjadi primadona Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai cadangan sampai tahun 2011 sebesar 8,184 Milyar Ton, produksi tahun 2009 sebesar 123,26 juta Ton, tahun 2010 sebesar 140,75 juta Ton naik 14,19% dan tahun 2011 produksi sebesar 204,99 juta Ton naik 45,64%, prediksi umur tambang 50 tahun dengan asumsi produksi sebesar 150 Juta Ton/tahun. Jumlah produksi tersebut terdiri dari 33 ijin PKP2B., Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 1.386 atau total ijin di Kalimantan Timur sebanyak 1.419 ijin.
39.    Penerimaan negara dari royalty batubara dan iuran tetap di Kalimantan Timur tahun 2009 Rp.3,41 Trilyun, tahun 2010 Rp.3,46 Trilyun dan tahun 2011 Rp.4,56 Trilyun.
40.    Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk migas terdapat 63 WKP, yang terdiri dari 29 WKP status eksploitasi dan lainnya masih eksplorasi, produksi minyak bumi tahun 2008 sebesar 55,94 juta barrel, tahun 2009 sebesar 56,15 juta barrel dan tahun 2010 sebesar 56,79 juta barrel relatif stabil, tahun 2011  sebesar 53,02 juta barrel atau sedikit menurun dari tahun 2010 yang disebabkan menurunnya produksi sumur-sumur tua. Produksi gas bumi pada tahun 2008 sebesar 1.080 juta MMBTU, tahun 2009 sebesar 1.048 juta MMBTU, tahun 2010 sebesar 1.045 Juta MMBTU sedangkan untuk tahun 2011 sebesar 911 Juta MMBTU dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama atas dukungan infrastruktur proyek South Mahakam 1 dan 2 akan beroperasi untuk meningkatkan produksi gas.
41.    Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009, telah melaksanakan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 Kg ke rumah tangga dan usaha kecil, yang sebelumnya dilakukan sosialisasi bersama SKPD terkait dan PT. Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, sampai tahun 2011 telah terealisasi sebesar 82,02%, dan untuk tahun 2012 ini ditargetkan mencapai 100%.
42.    Capaian hasil pembangunan bidang ketenagalistrikan tahun ketiga RPJMD sampai tahun 2011 untuk pembangkit listrik oleh PT.PLN (Persero) di Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2008 daya terpasang sebesar 460,59 MW, daya mampu sebesar 313,33 MW dengan beban puncak 286,37 MW, tahun 2011 daya terpasang menjadi 654,4 MW atau naik 42,07%, mampu menjadi 488,7% atau naik 55,98%, beban puncak menjadi 448,8 MW atau naik 56,70%. Perkembangan panjang jaringan tahun 2008 untuk jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 4.500,89 Kms, jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 4.542,22 Kms, tahun 2011 untuk JTM menjadi sepanjang 4.864,87 Kms atau naik 8,1%, JTR menjadi sepanjang 5.326,96 Kms atau naik 17,3%. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) tahun 2008 terpasang 3 unit dan tahun 2011 menjadi 6 unit, sedangkan pembangkit listrik tenaga biogas tahun 2008 sebanyak 1 unit, tahun 2011 menjadi 8 unit. Untuk PLTS tahun 2008 terpasang 14.213 unit yang tersebar 275 desa dan tahun 2011 PLTS terpasang 24.129 unit yang tersebar 469 desa atau naik 70,5%. Rasio elektrifikasi desa berlistrik di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 sebanyak 1.121 desa atau sebesar 78% dan tahun 2011 sebanyak 1.230 desa atau sebesar 85,77%.
43.    Jika cadangan tenaga listrik seharusnya 35% dari beban puncak maka total daya listrik menjadi 940 MW hingga tahun 2013.  Untuk mengatasi persoalan kekurangan kelistrikan di Kalimantan Timur, langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain: pembangunan PLTU 2x100 MW bekerjasama dengan PLN, PLTU Sewa PLN 2 x (120 s/d 150) MW PLTU 2 x 25 MW kerjasama dengan Perusda Balikpapan PT. Gunung Bayan di Kariangau, PLTG Senipah 2 x 41 MW, PLTU Cahaya Fajar Kalimantan Timur (CFK) 1 x 50 MW dan  PLTU Bakri Power  2 x 100 MW di Sangatta.

AGENDA TIGA,  Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia  dan Kesejahteraan Sosial.

Di samping pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kalimantan Timur. Pembangunan SDM dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Capaian pembangunan sumber daya manusia diindikasikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Kalimantan Timur dari 74,52 tahun 2008 menjadi 75,11% tahun 2009, dan Tahun 2010 mencapai 75,56% dan IPM Kalimantan Timur telah melampaui rata-rata Nasional yang baru mencapai nilai 71,17% dan Kalimantan Timur menempati peringkat lima. Sebagian besar Kabupaten/Kota nilai IPM telah di atas rata-rata nasional, seperti Kota Balikpapan pada rangking 12 Nasional, Kota Samarinda rangking ke 34, Kota Bontang pada rangking 37, Kota Tarakan rangking ke 38, sementara Kabupaten lainnya berkisar antara rangking 80 s/d 221 dari jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 497 se-Indonesia.

Beberapa capaian hasil pembangunan bidang pendidikan tahun ketiga RPJMD 2009-2013 diantaranya:

Program “KALIMANTAN TIMUR CEMERLANG“ (Cerdas, Merata, Prestasi Gemilang) dan Program Wajib Belajar 12 tahun dengan upaya pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan 20%, alokasi dana fungsi pendidikan mengalami peningkatan dari Rp.798,98 Milyar pada Tahun 2008 menjadi Rp.1,49 Trilyun Tahun 2011. Melalui Alokasi dana tersebut Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI  dari 110,38% tahun 2009 menjadi 105,02% tahun 2011. Sementara untuk APK SLTP/MTs dari 88,61% tahun 2009, tahun 2011 menjadi 97,94%, sedangkan APK SLTA/MA dari 72,38% tahun 2010 menjadi 74,53% tahun 2011 atau berada di atas rata-rata nasional atau 69,60%. APK Perguruan Tinggi sebesar 14,76% tahun 2009 dan 15,96% tahun 2010.

Selanjutnya Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan, dimana untuk usia 7-12 tahun 93,74% di tahun 2009 dan tahun 2011 menjadi 92,23%. Pada usia     13-15 tahun 72,06% tahun 2010 menjadi 72,40% tahun 2011. Sedangkan pada anak usia 16-18 tahun, angka partisipasi murni 53,10% di tahun 2009, 54,58% di tahun 2011.

Kemudian untuk melek huruf penduduk usia 10 tahun keatas di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dimana tahun 2009 mencapai 97,18% dan tahun 2011 menjadi 97,26%.

Melalui pendidikan Pemerintah Provinsi dari tahun ke tahun secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu pendidikan antara lain melalui (1) Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) tahun 2010 sebanyak 24 RSBI dan tahun 2011 menjadi 29 RSBI di  14 Kabupaten/Kota. (2) Penambahan penghasilan Guru (insentif), dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Guru di semua jenjang pendidikan baik Negeri maupun Swasta dengan alokasi dana Rp.222,048 Milyar tahun 2011 dengan jumlah guru 61.680 orang; (3) BOSDA, diarahkan untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah menengah atas dan Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana sebanyak Rp.144,076 Milyar tahun 2010 untuk siswa SMA/MA/Kejuruan sebanyak 115.261 siswa dan terus meningkat menjadi Rp.163,605 Milyar tahun 2011 sebanyak 130.884 siswa; (4) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Guru  ke jenjang S1/D IV dan S2, kualifikasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Pemerintah Provinsi juga tetap memprioritaskan pembangunan bidang kesehatan, karena pada dasarnya pembangunan dibidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta Puskesmas Keliling karena ketiga fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Perkembangan fasilitas penunjang kesehatan di Kalimantan Timur menunjukan adanya indikasi semakin membaik, khususnya perkembangan sarana Puskesmas. Pada tahun 2011 Puskesmas di Kalimantan Timur tercatat 1.129 unit, yang terdiri dari Puskesmas Induk sebanyak 219 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 695 unit serta Puskesmas Keliling sebanyak 215 unit. Disamping ketersediaan Puskesmas, jumlah rumah sakit di Kalimantan Timur pada tahun 2011 48 unit yang terdiri dari rumah sakit umum daerah 18 unit, rumah sakit swasta 12 unit, rumah sakit TNI 4 unit dan rumah sakit BUMN 2 unit dan rumah sakit khusus 12 unit, semakin berkembang dalam membenahi dan melengkapi fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut.

Peningkatan jumlah sarana kesehatan tersebut ternyata juga diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan tenaga medis di Kalimantan Timur tahun 2011, meliputi dokter umum sebanyak 1.001 orang, dokter spesialis 238 orang, dokter gigi 317 orang dan bidan 1.690 orang, perawat 5.175 orang serta perawat gigi 132 orang. Disamping itu para tenaga ahli kesehatan juga semakin berkembang seiring dengan kebutuhan tenaga medis.

Peningkatan jumlah kapasitas pelayanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit serta jumlah tenaga kesehatan ini telah  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diindikasikan oleh penurunan angka kematian bayi tahun 2009 dari  19/1000 kelahiran menjadi 16,7/1000 kelahiran hidup tahun 2011. Demikian pula dengan prevalensi Balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi di Kalimantan Timur semakin menurun dari 19,3% tahun 2009 menjadi 17,1% tahun 2010, kemudian tahun 2011 menjadi 10,47%.

Alokasi anggaran kesehatan melalui APBD Provinsi semakin meningkat, tahun 2009 sebesar 8,56%, tahun 2010 mencapai 13,84% dan tahun 2011 sebesar 10,81% dari total APBD, telah memenuhi amanah UU 34 Tahun 2009. Walaupun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan prevalensi penyakit malaria dikarenakan kondisi geografis Kalimantan Timur dengan kawasan hutan yang luas merupakan daerah endemi malaria, prevalensinya 7,96 per 1000 penduduk pada tahun 2010 dan prevalensi HIV/AIDS 5,24% pada tahun 2010.

Penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Agenda Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Program penanggulangan kemiskinan ini dilaksanakan searah dengan kebijakan pemerintah untuk menyusun Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN) yang focus pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Empat Klaster, yaitu Klaster pertama, Bantuan dan Jaminan Sosial; Klaster kedua, Pemberdayaan Masyarakat; Klaster ketiga Pemberdayaan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Klaster keempat, Program Pro -Rakyat. Program-program pengentasan kemiskinan tersebut, diarahkan pada program-program pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin 324.800 orang atau 11,04%, tahun 2008 turun 259.450 orang atau 8,53%, tahun 2009 turun menjadi 239.220 orang atau 7,86% dan berdasarkan data statistik BPS Kalimantan Timur pada tahun 2010 berjumlah 243.000 atau 7,66% dan kemudian tahun 2011 sebesar 247.130 atau 6,63% yang berarti terdapat  penurunan persentase jumlah penduduk miskin sebesar  0,89%. Dengan demikian selama  tiga tahun ini, terdapat sekitar 12.320 orang yang keluar dari kemiskinan. Walaupun jumlah penduduk miskin turun signifikan dan jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, namun dilihat menurut Kabupaten/Kota, masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu masih minimnya infrastruktur transportasi yang memberikan akses pelayanan kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam upaya peningkatan kesehatan bagi keluarga miskin, disamping pemberian Jamkesmas melalui APBN juga diberikan Jamkesda melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Disamping itu beberapa upaya untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, antara lain perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial juga dilakukan melalui Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkessos) bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) bagi transmigrasi dan pengembangan Komunitas Adat Terpencil (KAT); pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis potensi unggulan daerah di Bontang, Balikpapan, Samarinda dan Tarakan; peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan. Selain itu pemberdayaan masyarakat terus ditingkatkan melalui fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan); PNPM-Mandiri Perkotaan, Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota; fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu dan pengembangan kawasan pemukiman;  jalan dan jembatan di wilayah perbatasan; bantuan permodalan bagi UMKM; modal usaha dan saprodi bagi usaha tani, perkebunan rakyat, nelayan dan peternak; fasilitasi bantuan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin).

Akan tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur walaupun menunjukan prosentase yang selalu menurun (Menurut data Sakernas tahun 2010 TPT tercatat 10,10% menjadi 9,84% pada tahun 2011 masih berada di atas rata-rata nasional. Dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kesempatan tenaga kerja di sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan) hal ini terlihat di subsektor Perkebunan dengan menyerap tenaga kerja tahun 2008 sebanyak 324.137 orang, kemudian pada tahun 2009 sebanyak 344.671 orang, tahun 2010 sebanyak 374.312 orang dan pada tahun 2011 sebanyak 382.386 orang yang bekerja pada perkebunan karet, kelapa dalam, kelapa sawit, lada, kopi dan komoditi lainnya. Sejalan dengan peningkatan potensi kesempatan kerja tersebut, dalam rangka peningkatan kualitas kesempatan kerja dan berusaha, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja, BLK di Bontang, Revitalisasi BLKl Balikpapan, Berau, Nunukan dan Kutai Barat.

Mengakhiri penjelasan Gubernur Kaltim, menyampaikan terima kasih kepada Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat serta para hadirin semua, atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti penyampaian. Sumber data : Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kaltim dan dipublikan Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos.