Rakor Bakohumas se Kaltim

Samarinda, 2/10/12. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Drs. H. Farid Wadjdy didampingi Kepala Biro Humas Kaltim, Drs. S. Adiyat dan Asisten Kesejahteraan Rakyat, H. Sutarnyoto memimpin Rapat Kerja Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) se-Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jln. Gajah Mada Nomor 2. Samarinda, pada hari Selasa, 2 Oktober Tahun 2012 diikuti peserta kurang lebih delapan puluh lima orang yang terdiri dari seluruh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD Pemerintah Kabupaten / Kota se – Kalimantan Timur, khusus peserta dari Bappeda Kaltim, Dra.Hj.A.H. Yone May,M.Si Kasubbag Umum dan Sukandar,S.Sos staf Pelaksana Urusan Humas.

Wagub Kaltim mengatakan bahwa pentingnya peran kehumasan dalam pencitraan diri pemerintah menghadapi arus globalisasi informasi yang semakin hari semakin lebih baik dan transprasan, untuk peran humas se Kalimantan Timur memiliki tugas sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada publik yang bersifat membangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut H. Farid Wadjdy mengatakan bahwa banyak informasi yang tersedia, namun tidak semua orang yang dapat mengemas menjadi informasi yang dapat bermanfaat dan bersifat membangun, dan tugas para humas se Kalimantan Timur inilah bagaimana mengemas informasi sehingga menjadi berita yang dapat meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, namun begitu berita tetap transpran. Ungkap Wagub saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara pertemuan Bakohumas se Kalimantan Timur dengan tema “Membangun Jejaring Kehumasan Dalam Upaya Disiminasi Informasi”.

Sementara setelah pembukaan maka, disampaikan presentasi oleh tiga narasumber yang pertama oleh Kepala Dinas Komonikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Karso.S dengan menyampaikan pemaparan tentang “Membangun Komunikasi antar Aparatur Kehumasan di Daerah”.

Kadis Kominfo Pemprov Jabar mengatakan bahwa pentingnya sarana komunikasi bakohumas seperti penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 489/Kep.487-Diskominfo/2010, tentang PPID pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tanggal 18 Maret 2010.

PPID dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ada dibawah Sekretaris pada Dinas/Badan, Kabag Humas pada Setda dan Setwan serta Wakil Direktur pada Rumah Sakit.

Sarana Komunikasi Bakohumas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat antara lain 1. Penggunaan frekuensi bencana alam; 2. Aplikasi perangkat lunak; 3. Jaringan komunikasi data; dan 4. Media diantaranya media massa, media baru, media tradisional, media international, median luar ruang.

Sedangkan aplikasi pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari Aplikasi data tak terstruktur yaitu aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan data dari OPD dan Kabupaten/Kota yang dapat di-share antar OPD dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi terintegrasi yaitu aplikasi yang bersifat data warehouse, dimana data dihimpun dari OPD dan disajikan untuk konsumsi pimpinan daerah sebagai badan pertimbangan kebijakan terdiri dari Sosbudpol, Perekonomian dan Infrastruktur dan lingkungan hidup. Aplikasi pusdalisbang Bappeda yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyajikan data dan hasil analisis pembangunan, termasuk data spasial Provinsi Jawa Barat. Kata Kadis Kominfo Jawa Barat, Karso.S.

Sementara narasumber dari media massa dari Jakarta, Kristanto Hartadi menyampaikan tentang “Mengapa Media Membuat Frame”. Dalam penyampaian pemaparannya, Kritanto mengatakan bahwa dunia massa merupakan sebuah arena sosial, yakni sebuah panggung dimana berbagai pihak dan kepentingan berusaha menampilkan definisi yang mereka buat sendiri terkait realitas sosial yang sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Menurut pakar komunikasi Prof. Dr. Deddy Nur Hidayat, dalam dunia yang seperti ini tidak bisa diharapkan media akan bersikap sebagai sebuah saluran yang netral, pasif, atau sekedar kumpulan medium yang melaporkan realitas sosial, media juga akan bertindak menjadi “perilaku” atau defining agensi  untuk mendefinisikan suatu realita sosial yang dianggapnya relevan menurut versi masing-masing demi membangun pendapat umum.

Mengacu pada pandangan pakar komunikasi Walter Lippmann (1922) maka pendapat umum itu tak lebih dari bayangan yang terdapat dalam benak masyarakat, sebagai buah dari tindakan media membuat frame terhadap realitas dari berbagai kejadian yang ada di dunia.

Media berperan besar dalam membentuk opini dan juga dalam memberikan makna atau pun interprestasi masyarakat terhadap lingkungan. Bahkan media dapat digunakan untuk membuat “false conciousness” seperti dalam propaganda. Medei dapat berperan sangat besar dalam mempromosikan nasionalisme, kerukunan sosial, yang mencakup banyak aspek kehidupan, termasuk kerukunan umat beragama (yang dapat dijadikan contoh sebagah sebuah konstruksi sosial/social construction).

Namun, hal yang menjadi catatan khusus dan dapat disebut sebagai kekurangan sebuah konstruksi sosial adalah, news (berita) tidak mungkin menyiarkan secara utuh sebuah kejadian atau rangkaian kejadian, dan hanya dapat menyampaikan fragment atau bagian-bagian tertentu, sedangkan pengamatan/observasi terhadap sebuah kejadian yang dilancarkan oleh media akan memberikan makna (meaning) tertentu tergantung dari frame (pembingkaian) yang diambil, sudup pandang (angle) dan perspektif yang dibangunnya. (Dennis McQuail, 2000,101).

Maka ketika media berusaha mendefinisikan berbagai realitas sosial, ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reeese dalam buku mereka “Mediating the Message Theories of Influences on Mass Content” menyatakan bahwa isi media pun dipengaruhi oleh banyak faktor.

Mereka mengemukakan lima hipotesis untuk menjelaskan asumsi antara lain :
1.     Isi sebagai cerminan realitas sosial dengan sedikit distorsi (mirror approach), yakni : media secara akurat menyampaikan realitas yang ada di masyarakat, namun realitas itu adalah hasil kompromi antara mereka yang menjual informasi itu dan pembeli informasi terserbut;

2.    isi dipengaruhi oleh sosialisasi dan perilaku para pekerja (communicator centered), yakni : ada faktor-faktor psikologis yang intrinsik di kalangan para pengelola media sehingga realitas sosial yang ditampilkan merupakan hasil kesepakatan berbagai kelompok sosial dan itulah yang dijadikan norma. Bila ada hal-hal baru atau menyimpang dalam masyarakat akan diperlakukan sebagai eksentrik dan patut diabaikan.

3.    Isi dipengaruhi oleh rutin di media (organizational aprroach), yakni : para pekerja di media bekerja dibawah pengaruh sistem dan struktur yang dibangun oleh organisasi. Misalnya, menulis berita harus dalam struktur pirameda terbalik;

4.    Isi dipengaruhi oleh berbagai lembaga sosial dan kekuatan lain (external factors), yakni : kekuatan ekonomi dan budaya, maupun khalayak menentukan isi media. Pendekatan kekuatan pasar, misalnya memaksa komunikator memenuhi apa yang menjadi kebutuhan khalayak ketimbang apa yang mereka inginkan;

5.    Isi media merupakan fungsi posisi ideologi dan menjaga status qua (hegemony approach), yakni : pendekatan yang berpandangan bahwa isi media dipengaruhi oleh mereka yang berada di kekuasaan dalam masyarakat. Sebagai bagian dari sistim ekonomi yang dikendalikan oleh kekuatan ekonomi, media massa menjunjung sebuah ideologi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan tersebut, demi memastikan bahwa masyarakat akan tetap dalam formatnya seperti sekarang. (Shoemaker and Reese, 1996 : 6-7).

6.    Humas Kabupaten/Kota menyampaikan informasi dalam bentuk pemberitaan kegiatan pembangunan melalui e-mail news room : humasnews@gmail.com kemudian disebarluaskan melalui Majalah Membangun Bumi Etam masing-masing 1 (satu) halaman;

7.    Peningkatan kapasitas kehumasan melalui pelatihan penulisan dan photo jurnalistik, dengan melibatkan Humas 14 Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti dari hasil Rakor Bakohumas se Kaltim tersebut maka mengadakan orientasi lapangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 s/d 6 Oktober Tahun 2012 diikuti peserta kurang lebih tujuh puluh lima orang, dipimpin langsung oleh Kepala Biro Humas, Drs. S. Adiyat.

Hasil pertemuan Bakohumas Kaltim dengan Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Adapun hasil pertemuan dengan pihak Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan orientasi lapangan para peserta antara lain : 1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan pendekatan persuasif kepada pihak wartawan atau juga dikenal oleh mereka dengan pendekatan “humanis” kepada setiap wartawan; 2. Dalam rangka pendekapatan dengan pihak wartawan maka, pemerintah Jawa Barat membentuk pokja khusus komunikasi pihak wartawan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Biro Humas; 3. Pemerintah Jawa Barat melalui Biro Humas menerapkan pemberitaan terbuka dan transparan kepada pihak wartawan atau media massa, baik cetak maupun elektronik; 4. Menjalin komunikasi yang efektif selama 24 jam antara pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai penyedia informasi dengan pihak wartawan sebagai penyebar informasi dan publikasi; 5. Perlunya komitmen yang kuat untuk menjalin komunikasi yang baik dan transparan dari semua pihak baik antara penyedia informasi dengan pihak penyebar informasi; 6. Perlunya peningkatan kompetensi dan kualitas/kapasitas peranan kehumasan lebih profesional dan handal serta bertanggung jawab melalui analisa media kehumasan sesuai dengan kebutuhan baik oleh Pemerintah maupun Swasta. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).

Photo : 1. Wakil Gubernur Kaltim, Drs.H. Farid Wadjdy menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Rakor Bakohumas se Kaltim di ruang Ruhui Rahayu kantor Gubernur Kaltim; 2. Kepala Biro Humas, Drs. S Adiyat; 3. Karo Humas Kaltim menerima cendera mata dari Karo Humas Jabar, Ruddy Gandakusumah di gedung Sate Kantor Gubernur Jabar, 4/10/12; 5. Karo Humas Kaltim menyampaiak sambutan pada pertemuan dengan Humas Pemprov Jabar; 6. Peserta Bakohumas Kaltim memasuki ke gedung Sate Gubernur Jabar; 7. Karo Humas Jabar berkoordinasi dengan karo Humas Kaltim beserta pejabat lainnya di lingkupan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Jabar; 8. Karo Humas Jabar menerima dengan baik wartawan dari Kaltim. (photo doc Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).