APBD Besar Mestinya Prestasi Besar

Tarakan, 6/2/13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi  Kaltim maupun Kabupaten/Kota se Kaltim merupakan APBD terbesar  di luar pulau APBD pulau Jawa, mestinya dengan APBD yang cukup besar juga diimbangi dengan prestasi yang besar pula, ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Irianto Lambrie pada saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi Bappeda se Kalimantan Timur di Royal Crown Restorant Jl. Mulawarwan Kota Tarakan.

Peserta dan undangan dihari oleh para pejabat dari II, eselon III, dan eselon IV serta staf yang kompeten dibidang dari lingkup Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur dan Kabupaten/Kota se Kaltim kurang lebih dari tiga ratus orang, diantara para undangan yang hadir dan duduk bersama Kepala Bappeda Kaltim, DR.Ir.H. Rusmadi antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir. Irianto Lambrie, Walikota Tarakan, H. Udin Hianggio, Sekda Kota Tarakan, Drs.H. Badrun, M.Si Kepala Bappeda Kota Tarakan, Ir. Sofian,M.Si; Asisten Pembangunan dan Ekonomi Kota Tarakan, DR.H. M. Yunus Abbas; Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Balikpapan dan Bappenas. Para tamu undangan Rakor Bappeda se Kaltim di koordinasi oleh Bappeda Kota Tarakan.

Pembukaan Rakor B appeda se Kaltim diawali dengan pementasan kesenian khas daerah Kaltim, kemudian pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan laporan dari ketua Penitia Pelenggara Ir.H. Djoko Susilo Handono, Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kaltim, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Walikota Tarakan, serta pada ujung acara disampaikan Gubernur Kaltim yang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Irianto Lambrie.

Dalam sambutan Gubernur Kaltim yang dibacarakan oleh Sekda Provisi Kaltim menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakor Bappeda se Kaltim merupakan acara yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya (2012) dan merencanakan program dan kegiatan yang akan datang, tahun 2014 yang lebih baik.

Selain menyampaikan data dan fakta dari silva APBD tahun 2012 sebesar Rp. 6 Trillun lebih, baik lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se Kaltim merupakan silva terbesar di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota se Kaltim untuk merencakan dengan serius dan lebih baik dalam rangka meningkatkan realisasi APBD yang lebih baik di tahun mendatang.

Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulisnya mengatkan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya  atas kehadiran Saudara-Saudara pada acara Rapat Koordinasi BAPPEDA se-Kalimantan Timur ini, terutama Saudara Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
yang berkenan hadir dan  Pemerintah Kota Tarakan yang telah membantu memfasilitasi penyelenggaraan Rakor ini.

Pelaksanaan Rakor BAPPEDA se-Kalimantan Timur merupakan agenda penting dan strategis dalam rangka proses penyusunan RKPD Provinsi Kaltim dan Kabupaten/Kota se Kaltim tahun 2014.

Dengan rakor ini, diharapkan akan teridentifikasi permasalahan, isu strategis dan program-program prioritas pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang saling sinergis dan harmonis untuk pembangunan Kaltim yang berkeadilan dan berkelanjutan demi semata peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah Tahun 2005 s/d 2025 yang telah dijabarkan secara rinci dalam Tahapan Pembangunan Lima Tahunan (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur.

Tahun 2013 merupakan tahun ke-lima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahap II (Tahun 2009-2013).
Rencana Pembangunan Tahun 2014, merupakan masa transisi dan tahun pertama  pelaksanaan dari RPJMD tahap III Tahun 2014–2018 yang nantinya akan disusun oleh kepala daerah terpilih.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, sesuai permendagri 54 tahun 2010 masih menggunakan RPJMD Tahun 2009–2013 sebagai pedoman dalam rangka menyelesaikan target–target yang belum tertangani.

Kinerja 4 tahun pelaksanaan pembangunan tahun 2009 – 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013 harus menjadi bahan analisis untuk merumuskan permasalahan dan isu strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menetapkan program prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2014, dengan memperhatikan target pembangunan Nasional Tahun 2014.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi (economic growth) ditargetkan mencapai >4%, kesempatan kerja terbuka atau pengangguran menurun pada level 7,42%, angka kemiskinan 7%.

Kita bersyukur bahwa setelah 4 tahun kita bekerja keras sejumlah keberhasilan dan target pembangunan Kaltim Bangkit 2013 dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dengan PDRB yang meningkat dari posisi Rp. 285,59 Trilyun di tahun 2009 menjadi Rp. 419,10 Trilyun.

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 mencapai 3,98%. Jumlah penduduk miskin Tahun 2012 mencapai 6,68% telah melampaui target RPJMD 2013. Tingkat pengangguran menurun dari posisi 10,83% ditahun 2009 kini di Tahun 2012 menjadi 8,90%, namun masih jauh dari target 7,42% ditahun 2013. Demikian pula dengan kinerja investasi dan ekspor semakin meningkat.

Demikian pula di bidang Reformasi Birokrasi, kinerja pemerintahan telah menjadi semakin baik. Ini dibuktikan dengan telah diterimannya penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah empat Tahun berturut–turut sejak Tahun 2009 hingga 2012.  Pengelolaan keuangan pemerintah provinsi telah mendapat Opini WDP tahun 2010 dan 2011. Kita berharap Opini BPK tahun 2012 meningkat statusnya menjadi WTP.

Adapun dibidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menggunakan E-Procurement. Selain itu pelayanan publik pun semakin berkualitas baik di sektor pelayanan pajak, rumah sakit, pendidikan, administrasi kependudukan (E-KTP), Perpustakaan, Kepegawaian dan Pelayanan Publik Lainnya.

Secara keseluruhan telah terjadi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur ditandai dengan IPM yang terus meningkat dan tahun 2012 adalah 76,22 yang menduduki peringkat 5 Nasional.

Dalam hubungannya dengan penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka Rakor ini perlu untuk memberikan perhatian serius kepada upaya untuk merusmuskan program prioritas pembangunan sesuai dengan rencana tema RKPD Tahun 2014 yaitu “Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Ekonomi Terbarukan Didukung Peningkatan Manajemen Sumber Daya Aparatur”.

Sesuai dengan visi Kaltim Bangkit 2013 yang menjadikan Tahun 2013 sebagai momentum transformasi ekonomi ke arah sumber daya alam terbarukan melalui pengembangan kawasan-kawasan industri seperti Kawasan Industri Kariangau, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy dan Kawasan Industri Pariwisata Bahari di Pulau Derawan dan sekitarnya, Kawasan Industri Food Estate di Delta Kayan Bulungan dan rencana pengembangan Kawasan Strategis Perbatasan dengan Program Green Belt yang diprioritaskan pada sektor perkebunan. Oleh karenanya, program-program prioritas pembangunan Tahun 2014 perlu lebih diarahkan pada pembangunan Infrastruktur dan pengembangan sentra-sentra produksi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam terbarukan; seperti pertanian, perkebunan, perikanan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya yang mendukung terwujudnya pembangunan kawasan-kawasan industri tersebut.

Pengembangan sentra-sentra produksi dan infrastruktur yang mendukungnya diwilayah perdesaan, tidak saja untuk memasok kebutuhan bahan baku bagi kawasan industri tetapi sekaligus mampu membuka dan menyerap tenaga kerja sehingga persoalan pengangguran yang masih tinggi di Kaltim dapat teratasi. Penguatan daya saing ekonomi tersebut, perlu di iringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan manajemen sumber daya aparatur yang profesional.

Upaya merumuskan perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui penetapan program prioritas yang jelas dan fokus dengan target yang terukur serta lokus yang tepat akan menjadi tidak berarti, apabila tidak diiringi dengan upaya pengawasan dan disiplin dalam realisasi belanja daerah.

Berdasarkan evaluasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Pemerintah Provinsi, dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 senilai Rp. 13,137 Trilyun terserap hingga 31 Desember 2012 sebesar Rp.11,31 Trilyun atau  86,14%. Sementara, berdasarkan evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), SILPA agregat Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Timur  berada pada posisi pertama  SILPA tertinggi dari 33 Provinsi se Indonesia yaitu mencapai Rp. 6,28 Trilyun. Dari total SILPA tersebut Rp. 4,78 Trilyun (76,11%) berasal dari SILPA APBD Kabupaten/Kota.

Melihat begitu besarnya dampak akibat rendahnya realisasi penyerapan anggaran terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah, maka menjadi wajib bagi kita untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap percepatan penyerapan realisasi anggaran.

Sesuai dengan direktif Bapak Presiden RI, melalui UKP4/TEPPA Pusat menugaskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melakukan pengawasan TEPPA Kabupaten/Kota mulai Tahun 2013. Oleh karenanya, dalam kesempatan Rakor ini akan dimanfaatkan untuk sosialisasi pentingnya TEPPA sekaligus akan dilakukan Desk TEPPA dalam rangka pelaporan realisasi APBD Kabupaten/Kota.

Dalam ujung sambutan Gubernur Kaltim menyampaikan semoga Rakor ini  terwujud kesepakatan indikasi program prioritas pembangunan Tahun 2014 antara pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk melangkah bersama dengan semangat Membangun Kaltim Untuk Semua dalam rangka mewujudkan masyarakat Kaltim yang sejahtera. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).