Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Kesepakatan Rakor Bappeda se Kaltim 2013

Berita

Kesepakatan Rakor Bappeda se Kaltim 2013

Tarakan, 7/2/13. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bappeda se Kalimantan Timur, dibuka oleh Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Sekretaris 1a._rakor_bappeda_se_kaltim_di_tarakan_6-7_peb_13Daerah Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Irianto Lambrie di  Royal Crown Restorant Jl. Mulawarman pada pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita, dan dilanjutkan pelaksanaan rakor Bappeda se Kaltim di ruang rapat Serba Guna Kantor Walikota Tarakan, dihariri peserta seluruh Bappeda Kabupaten/Kota se Kaltim dan SKPD terkait baik lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kaltim kurang lebih tiga ratus lima puluh orang.

Pemaparan narasumber diawali dari pihak Bappenas, Ir. Arifin Rudiyanto, MSc., PhD (Direktur Pengembangan Wilayah – Bappenas) tentang Prioritas Pembangunan Nasional 2014 dan Penguatan Sinergi Pusat-Daerah pemaparan dan dilanjutkan pemaparan narasumber dari Kepala Bappeda Kaltim, DR.Ir.H. Rusmadi.MS menyampaikan  tentang Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kaltim Tahun 2014, Transformasi Ekonomi Berbasis Sektor Ekonomi Terbarukan dengan moderator Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Drs. H. Badrun, M.Si.

Pemaparan Direktur Pengembangan Wilayah, Bappenas, Ir. Arifin Rudiyanto

Sesuai materi dalam pemaparan dari Ir. Arifin Rudiyanto,M.Sc., PhD menyampaikan tahapan Musrenbang Tahun 2013 Dalam Rangka Penyusunan RKP dan RKPD tahun 2014.  Ada dua tugas penting tahun 2013 yaitu : 1. Mengelola APBN Tahun 2013 dan Menyukseskan Pelaksanaan RKP Tahun 2013 dan 2. Menyusun RKP Tahun 2014 dan RAPBN Tahun 2013. Sesuai dengan arahan dari Presiden RI DR.H. Susilo Bambang Yudonyono atau lebih dikenal dengan panggilan Presiden SBY telah menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional pada bulan Januari untuk tahun direncanakan, atas dasar hasil evaluasi kebijakan berjalan.tabel_bappenas

Pembangun Nasional bergerak sesuai dengan sasaran pada pertumbuhan ekonomi dengan target RPJM tahun 2010 sebesar 5,5% – 5,6% dengan realisasi 6,2%; tahun 2011 target RPJM 6,0% - 6,3% dengan realisasi 6,5% dan tahun 2012 target 6,4% – 6,9% dengan realisasi sebesar 6,3% (triwulan I-III), tahun 2013 dengan target sebesar 6,7% - 7,4% target APBN tahun 2013 sebesar 6,8%; tahun 2014 target RPJM sebesar 7,0% - 7,7% dan target RKP sebesar 6,8% - 7,2% . Sedangkan inflasi tahun 2010 dengan target RPJM sebesar 4% - 6% realiasi sebesar 7%, tahun 2011 target RPJM sebesar 4,0% -6,0% dengan realisasi sebesar 3,8% dan tahun 2012 target RPJM sebesar 4,0% – 6,0% dengan realisasi sebesar 4,30%, tahun 2013 target RPJM sebesar 3,5% - 5,5% sedangkan target APBN tahun 2013 sebesar 4,9%, tahun 2014 target RPJM sebesar 3,5% - 5,5%; dan target RKP sebesar 4,5% + 1%. Sementara untuk pengangguran tahun 2010 dengan target RPJM sebesar 7,6% realiasi sebesar 7,1% tahun 2011 dengan target sebesar 7,3% - 7,4% realisasi sebesar 6,6% dan tahun 2012 target RPJM sebear 6,7% - 7,0% realisasi sebesar 6,14% (Ags), tahun 2013 target RPJM sebesar 6,0% - 6,6%, dan target APBN tahun 2013 sebesar 5,8% - 6,1%. Sengkan sasaran untuk program pengentasan kemiskinan tahun 2010 dengan target sebesar 12,0% – 13,5% realisasi sebesar 13,33% dan 2011 dengan target RPJM sebesar 11,5% – 12,5% realisasi sebesar 12,49% dan tahun 2012 dengan target 10,5% -11,5% realisasi sebesar 11,66% (Sept), tahun 2013 target RPJM sebesar 9,5% - 10,5%, dan target APBN 2013 sebesar 9,5% - 10,5%, tahun 2014 target RPJM sebesar 8% - 10%, dan target RKP tahun 2014 sebesar 8,0% - 10%. Untuk lebihnya dapat dilihat pada tabel pembangunan bergerak sesuai dengan sasaran.

Pemaparan Kepala Bappeda Kaltim, DR.Ir.H. Rusmadi.MS

Sementara penyampaian materi dengan tema Isu Strategis dan PrioritasPembangunan Kaltim Tahun 2014Transformasi Ekonomi Berbasis Sektor Ekonomi tabel_capaian_kinerja_RPJMD_Kaltim_2009-2013Terbarukan sesuai dengan pemaparan dari Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.H.Ir. Rusmadi.MS dengan prakata pengantar bahwa 1. Penyusunan RKPD 2014 Merupakan RKPD Masa Transisi; 2. Amanat Permendagri No.54 Tahun 2010, maka RKPD 2014 fokus pada  Pemenuhan Target RPJMD Sebelumnya  Yang Belum Tercapai Dan Masalah-masalah Pembangunan Yang Akan Dihadapi Tahun 2014; 3. Arah Kebijakan dan Prioritas RKPD 2014 antara lain : a. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat; b. Pembangunan Ekonomi Berbasis SDA yang Renewable dan Pengendalian LH; c. Pembangunan Infrastruktur dan d. Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan (Kinerja Aparatur).

Upaya Percepatan Pembangunan dengan beorientasi pembangunan berdimensi pada kewilayahan dengan stragegi Pembangunan 7 (tujuh) Kawasan Industri Strategis (Berbasis SDA Terbarukan), Keterkaitan Industri Hulu >> Industri Hilir.

Kebijakan : Penajaman Seluruh Program Dan Kegiatan Yang Dilakukan Pada Tahun 2014 Untuk Mendukung Penguatan Keterkaitan (Konektivitas) Pembangunan Antar Pusat-Pusat Pertumbuhan dengan target : 1. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi (PRO-GROWTH); 2. Percepatan Pengentasan Kemiskinan (PRO-POOR); 3. Pengurangan Pengangguran (PRO-JOBS); 4. Pengurangan Dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan (PRO-ENVIRONMENT).

Capaian kinerja pelaksanan RPJMD Kaltim tahun 2009-2013 berdasarkan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi,  laju inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, IPM, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan penduduk Kaltim. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel capaian kinerja pelaksanaan RPJMD 2009-2013.

Diskusi kelompok

Dalam upaya untuk menyamakan persepsi program prioritas antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur maka diperlukan koordinasi antar bidang, diantaranya bidang Ekonomi, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, dan Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah.

Masing bidang perencana melakukan diskusi kelompok selama kurang lebih sembilan puluh menit yang dipimpin oleh masing-masing kepala bidang yang bersangkutan dan berhasil merumuskan kesepakatan antara lain :
1.    Bidang Ekonomi .... klik disini .... Rumusan_Rakor_Bappeda_se_Kaltim_Bid_Ekonomi_di_Tarakan_6-7_Peb_2013.pdf
2.    Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah ........ klik disini .... Rumusan_Rakor_Bappeda_se_Kaltim_Bid_PPW_di_Tarakan_6-7_Peb_13.pdf
3.    Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ................ klik disini .....  Rumusan_Rakor_Bappeda_se_Kaltim_Bid_PSDM_Tarakan_6-7_Peb_13.pdf
4.    Bidang Pemerintahan dan  Aparatur ......... klik disini .....  Rumusan_Rakor_Bappeda_se_Kaltim_Bid_PA_di_Tarakan_6-7_Peb_2013.pdf

2._peserta_rakor_bappeda_se_kaltim_di_tarakan_7_peb_13Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Bappeda se – Kalimantan Timur

Pada hari  Rabu – Kamis Tanggal Enam sampai dengan tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga  Belas bertempat di Tarakan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Bappeda se-Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Seluruh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur sebagaimana bertanda tangan dibawah ini.

Setelah mendengar, memperhatikan dan mempertimbangkan :
1.    Pengarahan Gubernur Kalimantan Timur
2.    Paparan Deputy Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappenas.
3.    Paparan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tentang Evaluasi Tahun Ke 4 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 – 2013 dan prioritas serta sasaran Pembangunan tahun 2014.
4.    Paparan Kepala Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tentang Upaya Provinsi Kalimantan Timur Untuk Meraih Predikat WTP
5.    Paparan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Best Practice Provinsi Kalimantan Timur Untuk Menjadi Inspirasi Bagi Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan PAD
6.    Paparan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur tentang Efektivitas Pengelolaan Keuangan (Realisasi APBD Tahun 2012/Rasionalitas Capaian Silpa, DABK Provinsi Kalimantan Timur
7.    Paparan Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur tentang Kebijakan Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA)
8.    Tanggapan dan masukan/usulan dari Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Kelompok Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pemerintahan dan Aparatur serta Bidang Ekonomi.
9.    Berkenaan dengan butir (1) s/d (8) dapat disimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih dihadapkan berbagai masalah pembangunan diantaranya :

9.1    Masih tingginya tingkat kemiskinan; pengangguran; masih rendahnya pelayanan pendidikan dan kesehatan; ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui; infrastruktur yang belum memadai; belum optimalnya pembangunan di Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah tertinggal; serta terjadinya degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.

9.2    Masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota penetapan APBD melampaui batas waktu yang di tentukan

9.3    Belum optimalnya penyerapan anggaran ditandai dengan tingginya SILPA

9.4    Lambatnya proses penetapan pengelolaan anggaran

9.5    Belum adanya predikat WTP dari BPK kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur3._peserta_rakor_bappeda_se_kaltim_tarakan_7_peb_13

Terhadap hal-hal tersebut di atas, Kepala Bappeda, Kepala Dispenda, Kepala Biro/Bagian Keuangan dan Kepala Biro/Bagian Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur :
MENYEPAKATI

Kesatu     :     Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 paling lambat dilakukan pada minggu ketiga Maret 2013 dan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada 3-4 April 2013

Kedua    :    Berupaya untuk menyerap anggaran secara optimal dengan melakukan langkah-langkah berupa penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan, penetapan pengelola anggaran pada bulan Februari, membentuk tim evaluasi percepatan penyerapan anggaran (TEPPA) di seluruh Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pelelangan dilakukan segera setelah  penetapan APBD.

Ketiga    :    Melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga diharapkan pada tahun 2013 predikat WTP dapat terwujud.

Keempat    :    Kabupaten/Kota dalam mengusulkan program/kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Provinsi melalui sumber dana bantuan keuangan diharapkan konsisten berdasarkan hasil proses perencanaan pembangunan daerah didukung dokumen perencanaan seperti FS, DED, Amdal dan kesiapan lahan dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan.

Kelima    : Mengatasi bersama-sama isu – isu strategis dan permasalahan  pembangunan yang dihadapi oleh Daerah Kalimantan Timur melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Keenam     :    Untuk mencapai target pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 yang merupakan bagian dari target pembangunan Kabupaten/Kota serta target pembangunan Nasional, Bappeda Kabupaten / Kota se - Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendukung program prioritas pembangunan provinsi dengan memprogramkan dan mengalokasikan dana untuk mendukung capaian target program  Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sebagaimana terlampir (yang merupakan satu kesatuan dengan kesepakatan ini).

Ketujuh     :    Komitmen dukungan pemerintah Provinsi terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir (yang merupakan satu kesatuan dengan kesepakatan ini).

Kedelapan     :    Menyepakati program prioritas pembangunan pada butir kelima sampai dengan ketujuh untuk diakomodir dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2014 dan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Kesembilan     :    Mensukseskan Pemilukada 2013, Pemilu Legislatif  dan Pilpres Tahun 2014

Kesepuluh     :     Pelaksanaan Rakor Bappeda se - Kalimantan Timur Tahun 2014 akan diselenggarakan di Sendawar, Kabupaten Kutai Barat selambat-lambatnya minggu pertama Februari 2014.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat dan disahkan untuk ditindaklanjuti.
1.    DR. Ir. H. Rusmadi, MS    :    Bappeda Provinsi Kalimantan Timur    …………………
2.    Ir. Zulkifli, MT    :    Bappeda Kota Bontang    …………………
3.    H. Ismansyah, SE, Msi    :    Bappeda Kota Samarinda    …………………
4.    Drs. H. Suryanto, MM    :    Bappeda Kota Balikpapan    …………………
5.    Ir. Sofian, Msi    :    Bappeda Kota Tarakan    …………………
6.    Drs. Fernando    :    Bappeda Kab. Penajam Paser Utara    …………………
7.    M. Tauhid, S.Sos, MM    :    Bappeda Kab. Paser    …………………
8.    Stephanus Madang, S.Sos, MM    :    Bappeda Kab. Kutai Barat    …………………
9.    Drs. H. Alexander Siswanto, MT    :    Bappeda Kab. Kutai Timur    …………………
10.    Bambang Budi Oetomo, SE, MSi    :    Bappeda Kab. Berau    …………………
11.    Drs. M. Isnaini    :    Bappeda Kab. Bulungan    …………………
12.    Eko Harijanto, S.Pd, M.Pd    :    Bappeda Kab. Malinau    …………………
13.    Taib, SE, M.Si    :    Bappeda Kab. Tana Tidung    …………………
14.    Rachmaji Sukirno, M.Si    :    Bappeda Kab. Nunukan    …………………
15.    Ir. H. Ibran Nuryadi, MM    :    Bappeda Kab. Kutai Kartanegara    …………………

Rapat Koordinasi Bappeda se Kalimantan Timur ditutup secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, DR.Ir.H. Rusmadi.MS dan sesuai hasil kesepakatan bersama antara Bappeda Provinsi Kaltim dan Bappeda Kabupaten/Kota se Kaltim untuk pelaksanaan Rapat Koordinasi Bappeda se Kaltim tahun 2014 akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat. (Humas Bappeda Kaltim/Sukandar,S.Sos).