Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Rakernas TEPPA Tahun 2013

Berita

Rakernas TEPPA Tahun 2013

Nusa Dua, Bali, Sabtu 7/12/13. Unit kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan 1._Pejabat_Penghubung_TEPPA_KalimantanPenyerapan Anggaran (TEPPA) mengelar Rapat Kerja Nasional di Bali International Convention Center(BICC) Nusa Dua Bali. Rakernas yang mengusung tema "Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas Melalui Transparansi Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Atas Pengelolaan Anggaran Daerah" dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. DR. BUDIONO,
 
 

Pelaksanaan Rakernas TEPPA dihadiri oleh seluruh Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi, Bupati serta Walikota seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Bapak Dr. Ir. H. RUSMADI, MS sekaligus sebagai Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang juga selaku Pejabat Penghubung TEPPA Provinsi Kalimantan Timur dengan diikuti oleh perwakilan kepala daerah masing-masing Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan se Kalimantan Utara diantaranya :

? Walikota Samarinda beserta jajarannya;
? Wakil Bupati Penajam Paser Utara;
? Pj. Bupati Mahakam Hulu;
? Sekretaris Daerah Kabupaten Berau;
? Bagian Pembangunan Kabupaten Paser;
? Bappeda Kutai Barat; dan
? Bappeda Malinau.

Prof. DR. Budiono,  Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan harapan melalui Sistem Monitoring TEPPA semua Kabupaten/Kota se Indonesia dapat meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dimana hal ini merupakan raport dari masing-masing kepada daerah yang nantinya akan disampaikan kepada Masyarakat. Bapak wakil presiden juga menyampaikan pentingnya transfaransi dalam perkembangan pelaksanaan program-program pembangunan serta penganggaran, dimana salah satu kriteria dari anggaran yang berkualitas  adalah realisasi penyerapan anggaran yang baik dan penggunaaannya yang efektif dalam mencapai sasaran.

 
Dalam mengatasi permasalahan penyerapan anggaran Bapak Wakil Presiden berpesan agar penutasan perda APBD sebelum tanggal 31 Desember 2013 dan sistem pengawasan juga melibatkan masyarakat. Beberapa arahan lain dari Bapak Wakil Presdien diantaranya :
? Meninjau ulang peraturan daerah terkait dengan regulasi;
? Memastikan kesiapan sumber daya ditengah pelaksanaan anggaran;
? Meningkatkan sinergi atar seluruh pemangku kepentingan;
? Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam partisipasi pengawasan;
? Prioritas alokasi anggaran kepada pelayanan publik.
 

Provinsi Bali selaku tuan rumah pelaksanaan Rakernas tersebut yang diwakili oleh Wakil Gubernur melalui sambutannya menyampaikan bahwa penyerapan realisai APBD Provinsi Bali sampai dengan 31 Oktober 2013 mencapai 53,88% dimana melebihi pencapaian pada tahun 2012 yaitu 49,50%. Total APBD Provinsi Bali mencapai Rp. 4,3 Triliun dengan realisasi pendapatan daerah mencapai 91,64% yang didominasi sektor pariwisata dan ditunjuknya Provinsi Bali sebagai penyelenggara Rekrnas ini merupakan suatu kebanggan dimana dalam kesempatan ini Provinsi Bali dapat mepromosikan pariwisata daerah yang dikenal dengan Pulau Dewata tersebut.

 
 
Pada acara tersebut ketua TEPPA Pusat yang juga merupakan ketua UKP-PPP bapak KUNTORO MANGKUSUBROTO dalam sambutannya menyampaikan terkait dengan perkembangan pelaporan realisasi anggaran oleh Kabupaten/kota se Indonesia kepada TEPPA Pusat melalui SISMONTEP (Sistem Monitoring TEPPA Pusat), dimana dari seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia melalui hasil inventarisasi TEPPA Pusat terinci sebagai berikut :
? Sebanyak 295 Kabupaten/Kota melaporkan kondisi APBD baik struktur, maupun realisasi dan target penyerapan anggaran (termasuk 4 Kab/Kota Kaltim dan Kaltara);tabel_UKP4
? Sebanyak 108 Kabupaten/Kota hanya melaporkan struktur APBD dan belum sampai progres dan realisasi maupun target penyerapan anggaran (termasuk 2 Kab/Kota Kaltim);
? Sebanyak 88 Kabupaten/Kota tidak melapor sama sekali (termasuk 8 Kab/kota Kaltim dan Kaltara).
 
 

Selain itu rata-rata realisasi penyerapan anggaran masih mencapai 51,16% dari terget yang diperkirakan 59,16%. Kabupaten tertinggi penyerapannya adalah Aceh Barat Daya 79,95% dan terendah Kota Bogor yang hanya mencapai 4%. Sementara hasil inventarisasi kondisi pelaporan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kaltara melalui SISMONTEP UKP4 yaitu pada tabel berikut :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portal Aplikasi Simontep UKP-PPP (http://serambi.ukp.go.id)
 
 
 
 
Sementara Kepala BPKP Pusat yaitu bapak MARDIASMO dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa masih terdapat sampai dengan 12.947 kasus penyimpangan dengan total anggaran mencapai Rp. 9,72 Triliun dimana hal ini masih dipengaruhi oleh permasalahan diantaranya :
? Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran;
? Kelemahan sistem pengendalian intern;
? Penyimpangan administrasi dan
? Kebocoran anggaran
 
 

Dilanjutkan dengan sambutan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu ANI RATNAWATI selaku Wakil Ketua TEPPA Pusat menyampaikan permasalah penyerapan anggaran masih terpola sama seperti tahun sebelumnya yaitu penumpukan anggaran di akhir tahun. Peran daerah sangat penting terkait dengan pertumbuhan ekonomi dikarenakan hingga 65% penyerapan lebih kepada daerah. Selain itu dalam hal penyusunan anggaran masih terkendala dengan tidak kesepahamannya antara eksekutif dan legislatif. Terkait dengan konsen pemerintah pusat dalam pembangunan dan pemerataan didaerah ditekan kan pada program Infrastruktur Pedesaan dibawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum berupa bantuan langsung kepada masyarakat dengan jumlah Rp. 250 juta perdesa.

 
 

Kementerian Dalam Negeri diwakili oleh Dirjen Keuangan Daerah bapak DR. YUSWANDI A. TEMENGGUNG menyampaikan pentingnya transfaransi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta meningkatkan volume realisasi anggaran dan juga sinergi anatara pemerintah dengan   masyarakat dalam penyusunan perencaaan anggaran. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pendapatan Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan III mencapai 75,19% sementara daya belanja hanya mencapai 51,16%, dimana persentase terendah masih pada belanja modal. Selain itu hal ini juga dikarenakan faktor pengesahan APBD oleh Kabupaten/Kota yang tidak tepat waktu dimana baru hanya 65% Kabupaten/Kota yang tepat waktu dalam pengesahan APBD.

 
 

Pertemuan pada Rakernas tersebut dilaksanakan dengan pola desk yang membagi menjadi dua kelompok masing-masing Provinsi se Indonesia dengan sesi pemaparan oleh para narasumber dalam rangka menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang adala pada daerah dalam rangka mengatasi pernyerapan anggaran di masing-masing daerah. Adapun para narasumber tersebut diantaranya adalah :

? Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak SARIFUDDIN terkait dengan Evaluasi Belanja Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh;
? Kepala LKPP Bapak AGUS SUHARJONO mengenai hambatan pengadaan barang dan jasa, posisi LKPP selaku pembina teknis, serta ULP tahun anggaran 2014;
? Direktur Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP yaitu bapak KASMITO yang menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
? Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan Setda Kota Pontianak terkait dengan perencanaan penganggaran dengan partisipasi masyarakat; dan
? Deputi III Kepala UKP-PPP mengenai LAPOR!/open government Indonesia.
 
 

Setalah sehari penuh sejak pembukaan pada pagi hari mulai pukul 09.00 Wite sampai penghujung acara pada pukul 17.00 Wite disimpulkan beberapa permasalhan serta tindal lanjut dalam Rakernas tersebut diantaranya yaitu :

? Kepala daerah memastikan Musrenbang pada usulan-usulan yang memang dapat direalisasikan;
? Tahun anggaran 2014 seluruh Kabu/Kota menerapkan pengendalian keuangan daerah dan proses penganggaran;
? Kepala daerah dapat memonitor seluruh SKPD dengan TEPPA;
? Tahun 2014 merupakan langkah awal transfaransi dalam kinerja pemerintah dan TEPPA akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian.
 
 

Sedangkan tindak lanjut dalam pertemuan Rakernas adalah :

? TEPPA Provinsi agar mengambil langkah-langkah stragetis kepada TEPPA Kab/Kota;
? TEPPA Kab/Kota menguatkan peran kinerja SKPD;
? TEPPA Kab/Kota mendukung partisipasi masyarkat dalam pengendalian di Kabupaten/Kota; dan
? Seluruh Kab/Kota agar memantapkan peran SISMONTEP dalam pelaporan realisasi anggaran.
 
(Muhammad Hamsani, ST; Staff Bidang Stadal Bappeda Prov. Kaltim/Sekretariat TEPPA Prov. Kaltim)