Disemenisasi Kebijakan: Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) Sebagai Strategi Mendorong Pembangunan Kepariwisataan di Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan

Samarinda, (11/10/2023). Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghadiri acara Disemenisasi Kebijakan: Indeks Pembangunan Nasional (IPKN) secara daring dalam rangka mensinergikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. 

Saat ini, penilaian indeks pembangunan pariwisata diukur dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI). TTDI merupakan evolusi langsung dari laporan pengukuran Indeks Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata. Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020–2024, Indonesia ditargetkan menempati peringkat 29-34 dalam TTDI. 

Dalam rangka meningkatkan TTDI di tingkat global, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meluncurkan IPKN (Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional). 

Direktur Manajemen Strategis Kemenparekraf, Ika Kusuma Permana Sari, menyebutkan dalam sambutannya, 

"Salah satu upaya dari Kemenparekraf untuk meningkatkan peringkat TTDI Indonesia adalah dengan meluncurkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN). IPKN ini bertujuan untuk meningkatkan dan membangun kepariwisataan ke seluruh daerah di Indonesia," ujarnya. 

Tujuan utama dicetuskannya IPKN yakni  meningkatkan pentingnya pembangunan ekosistem kepariwisataan yang tangguh dan berkelanjutan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan peringkat global pada TTDI. 

Hal tersebut yang mendasari Kemenparekraf untuk menggelar acara Disemenisasi Kebijakan: Indeks Pembangunan Nasional (IPKN) bertempat di Hotel Grand Inna, Bali sebagai strategi untuk mendorong pembangunan kepariwisataan di daerah yang tangguh dan berkelanjutan. Dihadiri oleh seluruh instansi Bappeda, Dinas Pariwisata dan Bappelitbang yang ada di seluruh Indonesia untuk mengikuti rangkaian acara tersebut yang diadakan secara luring dan daring. 

Agar pemerintah daerah berkomitmen dalam pembangunan pariwisata di daerah, kemenparekraf menyusun penilaian IPKN di tahun 2022 dengan lima sub kategori, yakni sub kategori indeks enabling environment, sub kategori indeks travel and tourism policy enabling condition, sub indeks infrasfruktur, sub indeks travel and tourism driver dan sub indeks travel and tourism sustainability. 

Kalimantan Timur sendiri berada di peringkat 10 dalam penilaian IPKN tahun 2022 dengan nilai di atas rata-rata nasional. Namun, hal ini perlu ditingkatkan dengan menyusun strategi yang terintegrasi dalam indeks pembangunan kepariwisataan nasional secara berkelanjutan. 

Dalam acara disemenisasi kebijakan ini diisi dengan pemaparan dari tiga narasumber yakni Prof. Dr. Phil. Janianton Damanik, Guru besar pusat studi pariwisata UGM, Prof. Dr. Ir. I Gede Pitana, Guru besar Universitas Udayana dan Dr. Dra. Erliani Budi Lestari sebagai Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri. 

Diharapkan dengan digelarnya disemenisasi kebijakan ini dapat menjadikan pembangunan pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah dengan mengintegrasikan indikator-indikator dari IPKN untuk mewujudkan kepariwisataan yang tangguh dan berkelanjutan. 

(SA)

#bappedakaltim2023

#disemenisasikebijakanipknkememparekraf2023

#perekonomiandansumberdayaalam2023

#ppidbappedakaltim2023