Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Image Berita

Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Samarinda, (14/02/2023). Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Kaltim ibu Elly Luchiritia Nova, ST, MT, menghadiri Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Narasumber secara daring melalui zoom meeting.

-

Acara ini dibuka oleh Plt. Kepala Bappeda Kab. Kukar ibu Syarifah Vanesa Vilna dan dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, DPRD, Akademisi, LSM, serta tokoh masyarakat.

-

Dalam paparannya Ibu Nova menyampaikan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki paranan penting bagi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai kontribusi di tahun 2021 sebesar 25.50 persen. Dengan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan dan penggalian.

.

Kedepannya Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapkan pada upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan dan perlu mendorong penciptaan sumber ekonomi baru, oleh karenanya ibu Nova menegaskan perlu dilakukan transformasi ekonomi kearah green (serta blue) economy dapat menjadi bagian dalam perumusan kebijakan ke depan.

-

Berbicara mengenai penyusunan dokumen rancangan RKPD tahun 2024, ibu Nova menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terutama sinkronisasi kinerja, indikator kinerja, dan target penyelenggaraan urusan dalam Permendagri pedoman penyusunan RKPD, memperhatikan dan menindaklanjuti hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

-

Lebih lanjut beliau menuturkan hal lain yang perlu di perhatikan adalah menjaga ketehubungan konsistensi antara RKPD dengan Renja PD, kemudian perumusan target kinerja dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta proyeksi kerangka pendanaan dilakukan secara terukur karena akan digunakan sebagai input perumusan target kinerja.

 

#bappedakaltim2023

#perencaanpembangunankaltim2023

#forumkonsultasipublikkabkutaikartanegara

#ranwalrkpdkabupatenkutaikartanegara2024

#ppidbappedakaltim