Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Pangripta Nusantara Prov. Kaltim 2016

Berita

Pangripta Nusantara Prov. Kaltim 2016

Samarinda, Senin 21/3/2016. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu dari (18) delapan belas Provinsi se Indonesia yang masuk pada 1a._DPRD_Kaltim_2016tahap ke 2 dalam penilaian Anugerah Pangripta Nusantara tingkat Provinsi se Indonesia tahun 2016.

Hal ini disampaikan oleh Tim Penilai Utama, Suharman, S.Kom., M.Si (Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappenas) pada saat menyampaikan Penjelasan Umum penyelenggaraan Anugrah Pangripta Nusantara 2016 terhadap Penilaian Tahap II : Verifikasi Lapangan Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada acara Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 di ruang rapat Repetada lantai 2 Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Jl. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarinda. Tim Penilai utama didampingi oleh Tim Penilai Independen, Sonny Harry B. Harmadi, SE., ME (Universitas Indonesia) dan Tim Penilai Teknis, Anang Gunawan dari Bappenas.

Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dalam rangka verifikasi lapangan proses penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur oleh Tim Penilai Utama, Tim Penilai Independe, Tim Penilai Teknis dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, DR. Ir. H. Zairin Zain, M.Si; Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Sa'duddin, Ak; Kepala Biro Keuangan Setwilda Provinsi Kalimantan Timur, Fadliansyah, SE; Kepala Biro Pembangunan Daerah Setwilda Provinsi Kalimantan Timur, Ir. H. Salman Lumoindong, M.Si; Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Hj. Etnawati, MSi; dan perwakilan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan dan juga dihadiri Kepala Bappeda Kota Balikpapan, Bappeda Kota Samarinda, Bappeda Kota Bontang.

Perwakilan dari Politik atau DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga hadir diantanya Ketua Komisi II, Eddy Kurniawan, SE dari Fraksi PDIP; H. Masykur Sarmian, S.Pdi., MM dari Fraksi PKS; Baharuddin Demmu, S.Pi dari Fraksi PAN; Veridiana Huraq Wang, S.Pd., MM dari Fraksi PDIP; Zain Taufik Nurrohman, S.Hut dari Fraksi PAN; Wibowo Handoko, SH., MH dari Fraksi Demokrat, Rita Barito dari Fraksi Golkar.

Sementara perwakilan dari Teknokratik atau Akademisi diantaranya : 1). Prof. DR. Ir. Mustofa Agung Sardjono ( Pembantu Rektor I Unmul Samarinda); 2). Prof. DR. Hj. Enny Rochaida, SE., M.Si (Dosen Fakultas Ekonomi, Unmul Samarinda); 3). DR.Ir. Suyadi, MS (Dosen Fakultas Pertanian, Unmul); 4). Drs. H. Abdulah Karim, MS (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unmul).8._peserta

Sedangkan peserta yang hadir dari sektor Swasta antara lain : 1). Isman Saladin (Masyarakat Singkong Indonesia); 2). Muhammad Djafar (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).
Peserta yang hadir dari sektor Organisasi Masyarakat diantaranya : 1). Niel Makinuddin (TNC); 2). Ade Cahya (GIZ); Wiwin Effendi (WWF). Peserta dari Media Massya yang hadir RRI Samarinda dan TVRI Kaltim. Sedangkan dari Stakeholder lainnya yang hadir adalah Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) dan KTNA.

Dalam sambutannya Tim Penilai Utama, Suherman S.Kom., M.Si menyampaikan latar belakang dari pelaksanaan penilaian Anugerah Pangripta Nusantara tingkat Provinsi tahun 2016 ini adalah : 1). UU No. 25/2004, tentang  SPPN menjelaskan bahwa perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional; 2). Setiap daerah memiliki isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Upaya peningkatan mutu dokumen perencanaan, Bappenas memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menyusun dokumen rencana pembangunan secara baik; 3). Melalui apresiasi/penghargaan tersebut, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi daerah untuk selalu meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan, sekaligus memperkuat  sinergi perencanaan pembangunan antar sektor, antar daerah dan wilayah  serta antara pusat dengan daerah.

Penyelenggara kegiatan Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara tingkat Provinsi Tahun 2016 adalah Kedeputian Pengembangan Regional berkoordinasi dengan Kedeputian Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan (PEPP), dan Tim Penilai APN terdiri dari Tim Penilai Independen dan tim yang berasal dari Kementerian PPN/Bappenas. Tim dari Bappenas  terdiri dari : 1). Tim Penilai Utama yang merupakan perwakilan Pejabat Eselon II; 2). Tim Penilai Teknis yang merupakan perwakilan Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Perencana.

Sementara penyampaian presentasi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama 10 menit disampaikan oleh Yusliando, ST Kepala Bidang Prasana dan Pengembangan Wilayah dengan judul Focus Group Discussion Penilaian Pangripta Nusantara Provinsi Tahap II dengan menyampaikan bahwa Permasalahan Pembangunan Kaltim dengan mengacu kepada Kebijakan pembangunan harus memiliki dasar rumusan permasalahan yang relevan sehingga kebijakan publik memiliki pertimbangan matang sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan.

Lebih lanjut Yusliando menyampaikan bahwa Visi dan Misi Kaltim sesuai RPJMD Tahun 2013 -2018, dengan Visi “Mewujudkan Kaltim Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan” dan 5 Misi diantaranya : 1). Fokus pada Sumber Daya Manusia dengan Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi; 2). Fokus pada Daya Saing Ekonomi dengan Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energy terbarukan; 3). Fokus pada Insfrastruktur dengan mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata; 4). Fokus Kelola Pemerintahan dengan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan public; 5). Fokus pada lingkungan hidup dengan mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim.

Sementara sasaran pembangunan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 antara lain : 1). Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2). Meningkatnya angka melek huruf; 3). Meningkatnya rata-rata lama sekolah; 4). Meningkatnya angka harapan hidup; 5). Meningkatnya pendapatan perkapita; 6). Menurunnya tingkat kemiskinan; 7). Menurunnya tingkat pengangguran; 8). Meningkatnya daya beli masyarakat; 9). Menurunannya  Indeks Gini; 10). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; 11). Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dlm arti luas yang menjadi unggulan daerah; 12). Tercapainya swasembada pangan; 13). Meningkatnya pemanfaatan energi terbaharukan; 14). Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar; 15). Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 16). Terwujudnya Meningkatnya kualitas pelayanan publik; 17). Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja; 18).  Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan; 19). Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca.

Tema Pembangunan Kaltim tahun 2016 “Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah” dengan program priortas Kalimantan Timur tahun 2016 antara lain : 1). Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; 2). Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 3). Percepatan pengentasan kemiskinan; 4). Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja; 5). Pengembangan ekonomi kerakyatan; 6). Percepatan transformasi ekonomi; 7). Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan; 8).  Pengembangan agribisnis; 9). Peningkatan produksi pangan; 10). Peningkatan kualitas infrastruktur dasar; 11). Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan 12). Peningkatan kualitas lingkungan hidup. (Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar, S.Sos).

3._prof_mustofa_agung_sarjono6._peserta_sebelah_kiri7._peserta_sebelah_kanan