Rakor Program Prioritas Kaltim 2017

Samarinda, Selasa 22/3/2016. Plt. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir.H.Nazrin, M.Si membuka acara Rapat Koordinasi Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2017 dengan tema “Pemantapan Industri Hilir Untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Berkualitas” di ruang rapat Renstra lantai 3 Bappeda Provinsi Kaltim, Jl. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarinda.

H. Nazrin didampingi oleh Kepala Bidang Ekonomi, Ir. Ujang Rachmad, M.Si dan Kepala Bidang Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah, Ir.Hj. Farida Hydro Foilyani, M.Si serta dihadiri peserta kurang lebih dua ratus orang berasal dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Plt. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan dalam sambutanya bahwa “penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 harus lebih menekankan pada program prioritas membawa dampak langsung pada sasaran pembangunan sesuai dengan target RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2013-2018 walaupun pagu anggaran yang tersedia sangat menurun draktis dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.602.986.043.996,- dan harus dikurangi dengan pembiayaan wajib mengingat sebesar Rp. 5.547.398.043.996,- jadi biaya pembangunan Kaltim tahun 2017sebesar Rp. 1.055.588.000.000 harus dibagi kepada seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Timur”. Lebih lanjut H. Nazrin menyampaikan bahwa rakor ini sebagai wadah dalam menyusun RKPD Kaltim 2017.

Lebih lanjut H. Nazrin sebagai Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan sekaligus Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur mengatakan proeses perencanaan pembangunan dan landasan hukum pelaksanaan Rakor Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menyusun RKPD Kaltim tahun 2017 sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dan akan dilakukan tahapan pembahasan diantaranya : a). Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal 4 Februari 2016 di Paser dan dilanjutkan dengan; b). Konsultasi Publik tanggal 8 Maret 2016; c). Rakor Prioritas tanggal 22-23 Maret 2016; d). Forum SKPD tanggal 28-29 Maret 2016; e). Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2016 tanggal 4-5 Maret 2016.

Sementara tujuan dari pelaksanaan Rakor Program Prioritas RKPD Kaltim 2017 ini adalah untuk menyelaraskan sekaligus menyepakati Ranwal RKPD dengan Rancangan Renja SKPD sebagai penjabaran tahun ke - 4 RPJMD Kaltim 2013-2018.

Sedangkan mekanisme pembahasan Rakor Program Prioritas Kaltim Tahun 2017 disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Ujang Rachmad, M.Si antara lain :  
1. Membahas kesesuaian program/kegiatan prioritas SKPD Ta. 2017 dengan posisi Tahun Ke-4  RPJMD (Rancangan Awal RKPD  Tahun 2017);
2. Membahas kesesuaian indikator kinerja program/kegiatan prioritas serta target kinerja Rancangan Renja SKPD Ta. 2017 dengan Indikator Kinerja pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017;
3. Membahas ketepatan lokasi kegiatan program/kegiatan prioritas SKPD Tahun 2017 dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017;
4. Membahas program/kegiatan baru diluar Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 (permasalahan dan isu strategis aktual yang didasarkan atas kebijakan nasional dan daerah).

Kemampuan fiskal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang semakin menurun, maka dalam menyusun RENJA SKPD se Kalimantan Timur, Kabid Ekonomi, Ujang Rachmad meminta kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk :
1. Menerapkan prinsip “money follow priority” (pembiayaan untuk kegiatan prioritas);
2. Fokus pada kegiatan sesuai Tema RKPD Tahun 2017;
3. Fokus pada kegiatan untuk pencapaian 19 Sasaran Prioritas RPJMD Prov. Kaltim;
4. Menghindari kegiatan yang bersifat aksesoris yang tidak berorentasi pelayanan publik;
5. Melakukan efisiensi pada belanja operasional;
6. Dilarang untuk membuat kegiatan baru kecuali kegiatan tersebut diyakini mempercepat pencapaian 19 Sasaran Prioritas RPJMD Prov. Kaltim serta menjawab permasalahan dan isu-isu terkini.

Sekalipun kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami penurunan tidak berarti harus menurunkan target dari RPJMD Kaltim tahun 2013-2018, kita harus tetap optimis dan merencanakan pembangunan yang berdampak langsung kepada kepentingan publik dan sesuai 19 sasaran pencapaian pembangunan maupun program proitas sebanyak 119 sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMD Kaltim tahun 2013-2018. Ungkap Kepala Bidang Ekonomi, Ir.Ujang Rachmad, M.Si.

(Humas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur/Sukandar, S.Sos).