Rakortek Pembangunan Nasional & Daerah Indonesia Timur

Makassar, 28/2/2017. Kunci sukses pembangunan suatu daerah adalah perencanaan pembangunan yang  fokus pada program prioritas yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumulo saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018 di Grand Clarion Hotel & Convention Makassar.

Pelaksanaan Rakortek sesuai dengan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasat 258 dan 259 dan digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini berlangsung selama 3 hari hingga 2 Maret 2017, dihadiri peserta mencapai 700 orang  antara lain dari pusat, Kemendagri, Kementerian BPN/Bappenas dan Kemenkeu. Dari daerah sebanyak 17 provinsi se Indonesia Timur antara lain, Sulsel, Sulbar, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Kaltim, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua

Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pelaksanaan Rakortek ini sangat penting dalam rangka sinkronisasi program prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangkat meningkatkan pembangunan di daerah sehingga Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Dr.Ir.H. Zairin Zain, M.Si memimpin langsung tim peserta dari Bappeda Kaltim yang terdiri dari Sekretaris, Drs. Sufian Agus, M.Si; Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Drs.H. Taufik Hermawan; Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Drs.H. Hariyo Santoso; Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Yusliando, ST dan diikuti oleh para Kasubbid, Kasubbag serta staf teknis.

Maksud, Tujuan dan Output Rakortek

Mendagri Tjahjo Kumulo mengatakan bahwa Rakortek Pembangunan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan usulan program  prioritasnya kepada Pemerintah Pusat yang dapat mendukung program pembangunan prioritas Pemerintah Pusat untuk dapat dibiayai melalui pendanaan dari APBN. Menurut Mendagri, tujuan kegiatan ini agar ada sinergi pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah tahun 2018 serta penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bidang urusan pemerintahan tahun 2018. "Ini penting supaya tidak seluruh kementerian itu punya program masing-masing tanpa daerah tahu. Jangan sampai pusat punya perencanaan daerah tanpa daerah tahu," kata Tjahjo.
Menurutnya, usai kegiatan Rakortek selanjutnya ada lagi Musrembang kemudian Musrembangnas demi mempercepat program nasional dan daerah. Tjahjo mengingatkan kalau Presiden Joko Widodo ingin lima tahun masa pemerintahannya semua infrastruktur selesai seperti infrastruktur ekonomi, sosial termasuk infrastruktur kesehatan.

Output yang diharapkan dari pelaksanaan ini antara lain : 1). Tersusunnya rencana program/kegiatan, target, lokasi dan anggaran pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional tahun 2018; 2). Terwujudnya komitmen daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional tahun 2018; 3). Tersusunya daftar urutan usulan prioritas daerah tahun 2018.

Tindak Lanjut Rakortek Pembangunan Nasional dan Daerah

Berdasarkan hasil kelompok dan desk antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Makassar pada tanggal 28 Maret – 2 Maret 2017 :

1. Pembangunan Tangki Timbun dengan Alokasi Dana sebesar Rp.80 Milyar di KEK Maloy , diperlukan kesiapan sertifikasi lahan
2. Pembangunan PLTS 75 KVA di Maratua, memerlukan dukungan dari Pemkab Berau untuk kesiapan lahan
3. Pembangunan PLTMH di Mahulu, diperlukan dukungan sosialisasi dan pembekalan masyarakat dalam pemerliharaan PLTMH
4. Penyehatan sanitasi melalui pendekatan STBM dengan pagu 238 Milyar
5. Pembangunan Jalan Tol dengan pagu Rp. 108,8 Milyar dan Bandara Samarinda Baru
6. Pembangunan Dermaga Ujoh Bilang, Dermaga Tabang serta Terminal Type A di Samarinda
7. Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Samarinda, Balikpapan dan Bontang, memerlukan dukungan data penduduk dan kesiapan pemerintah kota untuk mensosialisasikan program ke penduduk dan dukungan pembebasan lahan. (Sukandar, S.Sos/Humas Bappeda Provinsi Kaltim).