Samarinda, (09/10/2023). Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghadiri Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan tema “Integrasi Data Program Prioritas Sebagai Dasar Percepatan Penurunan Stunting” di Hotel Mercure Samarinda.
Masalah stunting menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur karena angka prevelansinya yang terlibang tinggi, sehingga pemerintah daerah provinsi melakukan intervensi secara langsung dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, dilaksanakan rembuk stunting sebagai aksi ketiga yang dilakukan setelah tahapan analisis situasi dan perencanaan kegiatan.
Rembuk ini bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis sitiuasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi serta membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Melalui kegiatan rembuk stunting terintegrasi dalam meningkatkan sebuah perencanaan penganggaran, diharapkan terbangun proses konfirmasi, improvasi dan sinergitas sektor sebagai wujud nyata pemimpin daerah untuk penurunan stunting,” ucap Bapak Yusliando dalam sambutannya.
Acara ini dihadari oleh Sekeretaris Daerah Provinsi Kaltim, Ibu Sri Wahyuni sekaligus membuka acara Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Kaltim. Selanjutnya, dalam rembuk tersebut masing-masing perwalikan Kabupaten/Kota memaparkan laporan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerahnya.
Dari hasil pemaparan masing-masing Kabupaten/Kota, Ibu Sri Wahuyuni selaku Sekda Prov. Kaltim menyoroti pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting fokusnya bukan hanya pada penanganan saja tetapi juga pencegahan. Target utama yang harus di sasar saat ini yaitu kelurga yang berpotensi terkena stunting, sementara itu menurut Bapak Annas selaku tenaga ahli Bidang data analis dari Tim INEY (Investing in Nutrition and Early) Ditjen Bina Bangda Kemendagri Reg 4 menyatakan bahwa perlu dicermati faktor determinan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting agar pelaksanaannya berjalan secara maksimal.
Sebagai informasi, menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 dan 2022, prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih tinggi dengan peningkatan sebesar 1,1 persen dari angka awal 22,8 persen menjadi 23,9%. Kemudian jumlahnya, di Kaltim mencapai 16.000 menurut data dari Dinas Kesehatan. Sementara, menurut Kepala Perwakilan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) target yang harus dicapai Provinsi Kaltim sebesar 12,83% di tahun 2024.
“Target angka prevelansi Provinsi Kaltim tahun 2024 harus disertai kebijakan yang terintegrasi mulai dari pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri berupaya melakukan kebijakan melalui bantuan keuangan, penguatan alokasi dana desa, saya berharap komitmen dari kepala daerah, TPPS (Tim Penanganan Percepatan Stunting), dan juga kerja sama dari Posyandu agar lebih aktif lagi dalam memberikan pelayanan awal terhadap masyarakat,” ucap Ibu Sri Wahyuni selaku Ketua DPID IKAL Lemhanas Kaltim.
(SA)
#bappedakaltim2023
#rembukstuntingtingkatprovinsi2023
#pemerintahandanpembangunanmamusia2023
#ppidbappedakaltim2023