Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024-2029

Image Berita

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024-2029

Samarinda, (10/10/2023). Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghadiri pada Diskusi Publik I “Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2024-2029” di Hotel Mercure Samarinda. 

 

Acara dimulai dengan sambutan dari Bapak Yusliando selaku Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Bapak Yusliando menyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kaltim No. 79 tahun 2019 sudah memasuki tahun terakhir, sehingga RAD TPB/SDGs periode selanjutnya perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan target indikator RPJMD (Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). “Diskusi Publik I Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs tahun 2024-2029 ini merupakan amanah dari Perpres Nomor 111 tahun 2022 tentang pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah di tingkat provinsi harus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs lima tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya,”. 

 

Diskusi publik I tahun ini digelar secara daring dan luring yang dihadiri sekaligus dibuka oleh Ibu Sri Wahyuni selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun peserta diskusi publik yang hadir di antaranya ada OPD terkait, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perekonomian dan Umum Sekretariat Daerah Kaltim, Ketua Forum CSR Kaltim, Pimpinan Akademisi, filantropi, perusahaan sektor pertambangan, industri, migas, manufaktur, perkebunan sawit dan kehutanan serta pimpinan media massa Kaltim. 

 

Dalam acara diskusi publik tersebut dihadirkan empat narasumber di antaranya Bapak Rahman Kurniawan sebagai Sekretariat Nasional SDG’s memaparkan tentang keterlibatan para pihak dalam penyusunan dan pencapaian TPB/SDGs, Ibu Yusniar Juliana Selaku kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Kaltim membahas tentang pentingnya data statistik yang berkualitas dalam mendukung Capaian SDGs Kaltim, Bapak Rustam dari SDGs Center LP2M Unmul membahas tentang efektivitas data TPB dalam evaluasi kinerja perangkat daerah, Ibu Rahmina sebagai tenaga ahli SDGs Kaltim yang membahas tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan untuk pencapaian TPB/SDGs dan Bapak Edy Cahyadi, M.Eng. selaku tenaga ahli pengembang aplikasi TPB/SDgs yang memaparkan tentang tata cara pengisian form-form data penyusunan RAD TPB/SDgs menggunakan Aplikasi. 

 

Untuk diketahui, tujuan dari TPB/SDGs adalah pembangunan yang melibatkan para pemimpin dunia dan stakeholders secara menyeluruh yang mencakup 17 tujuan dan 169 indikator, yakni menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang menjaga peningkatan kualitas hidup ke generasi-generasi selanjutnya. TPB/SDGs menekankan pada prinsip no one left behind atau tidak ada seorangpun yang tertinggal baik dalam pemenuhan hak asasi manusia, penanggulan kemiskinan termasuk kelompok rentan dan disabilitas. 

 

Menurut Ibu Yusniar Juliana selaku kepala BPS Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan data BPS dalam pilar sosial, Kalimantan Timur perlu percepatan atau akselerasi dalam menanggulangi tingkat kemiskinan, angka kematian ibu (AKI), fasilitas kesehatan dan proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial. Sementara itu, dalam pilar ekonomi di antaranya tingkat pengangguran terbuka dan indeks Gini. Kemudian, dalam pilar lingkungan: Hukum dan Tata Kelola, perlu akselerasi dalam layanan air minum bersih, akses hunian layak dan pencatatan kelahiran anak di bawah 5 tahun di pencatatan sipil. 

 

Diharapkan, diskusi publik tahap awal ini dapat menghasilkan RAD yang efektif untuk pencapaian TAP/SDGs sebagai rancangan dalam merumuskan isu strategis daerah untuk penyusunan dokumen RPJPD/RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

(SA)

 

#bappedakaltim2023

#diskusipublik1penyusnanrencanaaksidaerahTPBSDGS2024sampai2029

#perekonomiandansumberdayaalam2023

#ppidbappedakaltim2023