Rapat Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur di Ruang Rapat Bappeda Kota Samarinda, Kamis 6 Agustus 2020.
Samarinda, 6 Agustus 2020. Dalam rangka upaya pengendalian banjir di Kota Samarinda, maka dilaksanakan rapat koordinasi (rakor) antar Organisasi Perangkat Daerah baik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur di Ruang Rapat Bappeda Kota Samarinda, Kamis 6 Agustus 2020.
OPD yang hadir dari Pemkot Samarinda dalam rakor tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanahan, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan, Kabag Infrastruktur, Camat Sungai Pinang, Camat Samarinda Utara, Lurah Mugirejo, dan Lurah Gunung Lingai. Hadir pula Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sebagai perwakilan pusat di daerah. serta Dinas PUPR & PERA dan Bappeda Provinsi Kaltim sebagai perwakilan Pemprov Kaltim.
Rakor yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Samarinda (H. Ananta Fathurrozi, S.Sos, M.Si) tersebut berfokus pada upaya Pengendalian Banjir di Kota Samarinda serta menindaklanjuti kunjungan lapangan bersama di Segmen Sungai Mati dan Sungai Talang Sari.
Bappeda Kaltim sebagai Perangkat Daerah (PD) perencana di Provinsi Kaltim diwakili oleh Dwi Ery Mujahiddin, S.Hut., MP dari bidang Prasarana Wilayah, dalam arahan dan pandangan dari Bappeda Kaltim terkait fokus rakor tersebut menyampaikan pada tahun 2021, diharapkan sudah ada progres yang nyata untuk Pengendalian Banjir di Kota Samarinda khusus untuk Segmen Sungai Mati dan Sungai Talang Sari.
“Diharapkan dalam upaya tersebut, seluruh pihak, baik Pemkot Samarinda, Dinas PUPR Samarinda, BWS Kalimantan III, dan seluruh pihak terkait dapat berkoordinasi dengan baik untuk melakukan pengendalian banjir tersebut. Bappeda Kaltim juga akan mendukung segala upaya yang dilakukan sebagaimana penanganan masalah banjir ini juga menjadi perhatian dan fokus Bapak Gubernur.” Lanjut Dwi menyampaikan.
“Terkait dengan dukungan anggaran dalam hal tersebut, telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2020 dan APBD Murni 2021” disampaikan Dwi meneruskan arahan dari Pimpinan Bappeda Kaltim terkait fokus rakor tersebut. (Humas Bappeda Kaltim/Fajar Dwi Saputra, S.Kom)