Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Undangan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) KALTIM dan WEBINAR Percepatan Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

Image Berita

Undangan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) KALTIM dan WEBINAR Percepatan Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

Samarinda, 15 Juni 2021, 09.00 wita. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghadiri kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Kaltim dan webinar percepatan pengembangan kawasan industry dan kawasan ekonomi khusus secara daring (virtual). Acara ini dihadiri oleh Bank Indonesia, Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten PPU, PUPR, DPMPTSP dan stakeholder.

Narasumber yang hadir pada acara ini Kepala KPW Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Tutuk S.H Cahyono; Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri, Sanny Iskandar, M.BA; dan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Noor Fuad Fitrianto.

Kepala KPW Bank Indonesia menyampaikan dalam paparannya berkenaan dengan momentum perbaikan perekonomian terus berlanjut pada triwulan I 2021, namun belum terlalu kuat. Perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja barang,modal dan bantuan sosial), serta investasi nonbangunan. Sementara itu, perbaikan konsumsi rumah tangga masih belum sejalan dengan pengendalian Covid-19 di sejumlah wilayah. Prospek ekonomi domestik semakin membaik pada 2021. Pemulihan ekonomi didukung perbaikan ekonomi global, mobilitas dengan vaksinasi, stimulus fiskal dan moneter, serta dukungan kredit dan pembiayaan dari perbankan. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Disamping itu, disampaikan pula pemulihan dan penguatan ekonomi Kaltim dalam Jangka Panjang dapat terwujud dengan adanya prokes dan percepatan vaksinasi, 3 Prioritas Pengembangan (Hilirasi Berbasis SDA Melimpah, Pariwisata Unggulan serta UMKM Berdaya Saing) diikuti dengan Penguatan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus.

Selanjutnya, Ketua umum himpunan Kawasan Industri menyampaikan berkenaan dengan Beberapa hal dasar yang diperlukan dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi antara lain 1. Lokasi Kawasan Ekonomi ada didalam RTRW sesuai peruntukannya, Perizinan Lokasi, Pembebasan Lahan, Sertifikasi Tanah; 2. Menentukan Kompetensi Inti Industri Daerah; 3. Membentuk entitas untuk pengembangan dan manajemen Kaawasan Ekonomi; 4. Kemampuan manajemen kawasan industri untuk menarik investor melalui peran mitra strategis; 5. Menyediakan infrastruktur dan utilitas pendukung. Lokasi dekat dengan infrastruktur dasar seperti pelabuhan dan bandara; 6. Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan; 7. Pengembangan SDM melalui sekolah kejuruan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja; 8. Pemberdayaan dan harmonisasi hubungan dengan masyarakat.

Pada sesi pemaparannya, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan menyampaikan terkait Percepatan dan Optimalisasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri di Kalimantan Timur. Perkembangan Realisasi Investasi Nasional melambat dikarenakan pandemi. Di Kaltim untuk Investasi didominasi oleh PMA. Dari sisi kab/kota yang terbesar adalah kutim,bpp dan kukar lebih dari 50% investasi di kaltim berada disana. Berdasarkan Sektor, sektor primer yang tertinggi. Prioritas Kementerian Investasi/BKPM dalam Mendukung Target Pemerintah yaitu : Mempercepat realisasi investasi, Mengoptimalisasi integrasi OSS dan menyelesaikan permasalahan investasi. Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah yaitu : Percepatan Penyusunan Perda dan Perkada tentang Perizinan Berusaha berpedoman kepada NSPK Perizinan Berusaha, Percepatan Penyusunan Perda Tata Ruang dan Pemberian Insentif Daerah.

(HumasBappeda/Ismi).