Diseminasi Akhir Pemantauan Dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM )Tahun 2019 dan 2020

Samarinda, (3/11/2020). Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Muhammad Hamsani, ST, M.Si secara virtual mengikuti Diseminasi Akhir Pemantauan Dan Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2019 dan 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Ibu Mia Amalia, dan diikuti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Kementerian Agama, Bappeda Provinsi dan Bagian Pemerintahan Provinsi Se Indonesia (174 Paticipants).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil Pemantauan Dan Evaluasi Penerapan SPM Tahun 2019 dan 2020. Pelaksanaan evaluasi penerapan SPM di daerah dalam rangka peningkatan indikator makro pembangunan baik nasional maupun daerah dan merupakan amanat UU 23 Tahun 2014 terkait SPM, dan untuk tahun 2020 diharapkan integrasi indikator SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (tahunan) baik tingkat Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hamsani menyampaikan untuk capaian penerapan SPM di daerah dengan indikator makro pembangunan tahun 2019 khusus Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai sebagai berikut, Capaian Penerapan SPM degan kategori sangat tinggi; Indikator pembangunan manusia pencapaian dengan kategori tinggi; Indikator kapasitas fiskal capaian dengan kategori sangat tinggi; tingkat  penurunan Kemiskinan capaian kategori sangat tinggi, serta Tingkat pengangguran rendah.

Hamsani mengatakan perlu adanya tindak lanjut berupa meningkatkan pemahaman umum dan teknis terkait pendataan (by name by adress, perencanaan, pelaksanaan serta monev SPM. Kontribusi ini diharapkan didorong oleh anggaran Kemendagri, KL Sektor SPM dan daerah itu sendiri utamanya Provinsi; Mendorong kebijakan asimentris berbasis tipologi wilayah untuk menerapkan SPM; Penerapan reward dan punishment untuk SPM; Perencanaan dana transfer berbasis kinerja layanan SPM;dan data sharing dan integrasi sistem pelaporan monev SPM, perlu melihat kebermanfaatan penggunaan data untuk perumusan kebijakan baik ditingkat Pusat dan Daerah secara berkala.

(HumasBappedaKaltim/Fat/Editor : Sukandar, S.Sos)