Rapat Paripurna Ke 18 DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 15 Juni 2021, 10.00 Wita. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan rapat paripurna ke 18 di Gedung D lantai 6 DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada hari Selasa, 15 Juni 2021. Rapat paripurna tersebut dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, M. Samsun, SE, M.Si, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Para Asisten Sekretariat Daerah, unsur Forkopimda, Ormas/LSM serta seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui video conference (zoom meeting).

Rapat paripurna ini dimaksudkan untuk menyampaikan jawaban Pemerintah atas pemandangan umum yang dibacakan oleh 8 (delapan) fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terkait nota penjelasan perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 dan nota keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang telah disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya (rapat paripurna ke 17).

Pemerintah menyampaikan dalam jawabannya bahwa Pemerintah sepakat agar dalam penyusunan target pembangunan pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dapat lebih realistis dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini terutama mempertimbangkan kondisi pandemi covid 19 dan perubahan yang terjadi ditingkat nasional dan internasional.

Terkait dengan kondisi SILPA yang terjadi ditahun sebelumnya sangat didominasi karena permasalahan pandemi covid 19. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah tetap akan melakukan optimalisasi dengan segera melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan di tahun 2021 ini agar proses realisasi anggaran dapat berjalan lebih optimal, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan mekanisme monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Pemerintah akan lebih meningkatkan alokasi belanja modal terutama diarahkan pada pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah.

Berkenaan dengan optimalisasi pendapatan daerah Pemerintah akan lebih meningkatkan pada pengelolaan asset agar dapat lebih dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah akan melakukan peningkatan pada mekanisme monitoring dan evaluasi dilapangan. sektor unggulan akan terus didorong untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Terkait dengan optimalisasi BUMD akan dilakukan upaya evaluasi dan revitalisasi BUMD. Disamping itu, Pemerintah sependapat dengan pemandangan umum fraksi dewan bahwa Pemerintah harus lebih meningkatkan koordinasi terkait peningkatan investasi.

Berkenaan dengan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan infrastruktur dasar lainnya selama ini masih menjumpai kendala salah satunya adalah permasalahan lahan. Namun demikian, Pemerintah akan terus melakukan peningkatan dan pembangunan dengan strategi optimalisasi dana sharing antara APBN, APBD dan DAK/Bantuan Keuangan yang disesuaikan dengan status jalan yang ditangani. Hal tersebut disadari sangat penting karena juga menyangkut pada permasalahan ketimpangan wilayah yang masih terjadi dan akan dikurangi dengan peningkatan infrastruktur untuk mempermudah aksesibilitas ke seluruh wilayah produksi.

Disampaikan pula bahwa target kemiskinan yang lebih rendah Pemerintah memandang kondisi pandemi covid 19 masih akan berlangsung dan tentu memberi dampak terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur kedepannya. Beberapa alokasi belanja kegiatan yang terkait dengan bantuan sosial yang tidak terserap disebabkan karena terdapat bantuan dari Pemerintah Pusat yang menyebabkan bantuan dari Pemerintah Daerah tidak dapat tersalurkan, serta terdapat data calon penerima yang masih perlu divalidasi/tidak valid.

Mengenai penanganan permasalahan pengangguran, Pemerintah perlu melakukan strategi peningkatan pelatihan keterampilan untuk calon tenaga kerja dan menyiapkan balai Latihan kerja agar lebih optimal dalam menjalankan perannya.

Berkenaan dengan Pendidikan, Pemerintah sependapat untuk memperbaiki petunjuk teknis terkait dengan penyaluran beasiswa di Provinsi Kalimantan Timur serta terkait dengan mekanisme penerimaan siswa baru secara online, akan dilakukan dengan bekerjasama bersama Telkom. Pemerintah menyampaikan terkait dengan mekanisme belajar mengajar secara online disaat pandemi covid 19 ini, masih terkendala pada keterbatasan infrastruktur akses internet dibeberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Mengenai bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah akan berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam penanganan secara intensif pada kasus stunting/gizi buruk serta penanganan covid 19 di Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa hal lainnya, seperti terkait kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah akan mempertahankan capaian dengan strategi program pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang lebih intensif. Pemerintah juga akan menindaklanjuti dalam waktu dekat terkait dengan penyusunan Peraturan Gubernur mengenai bantuan hukum dan penyandang disabilitas. Pemerintah akan melakukan strategi pelayanan publik dengan sistem IT dan tata kelola pemerintahan untuk peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang lebih baik.

Agenda penutup pada pelaksanaan Rapat Paripurna ke 18 DPRD Provinsi Kalimantan Timur ini adalah pembentukan panitia khusus perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 yang ditunjuk dari perwakilan masing-masing fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan diketuai oleh Ir.Agus Suwandi dari fraksi Gerindra.

(HumasBappeda/Aks).