Pengumuman

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan memberikan kinerja yang terbaik guna pembangunan Kalimantan Timur yang lebih optimal, sesuai dengan motto pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur "Berhasil Membuat Perencanaan Berarti Merencanakan Keberhasilan". Hubungi admin website kami pada fitur chat admin yang berada pada sisi paling kanan halaman website ini bila anda membutuhkan informasi seputar perencanaan pembangunan daerah. Segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Bappeda Kaltim, Laporkan pada kami melalui email atau chat admin.

Wakil Gubernur Kaltim Menyapa Warga Masyarakat Hukum Adat "Muluy" Di Kabupaten Paser

Image Berita

Wakil Gubernur Kaltim Menyapa Warga Masyarakat Hukum Adat "Muluy" Di Kabupaten Paser

Wakil Gubernur Kaltim, Bapak Hadi Mulyadi pada saat kunjungan kerjanya ke wilayah selatan (7 s.d 9 Juni 2022) mengunjungi warga masyarakat hukum adat (MHA) “Muluy” yang berada di Desa Swan Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser. Sekretaris Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Charmarijaty, ST, M.Si bersama pejabat fungsional yang ditugaskan dalam kegiatan tersebut (Bapak Asfiandi Zulfiar, ST, M.URP dan Bapak Berlin F. Sihaloho, SE) turut mendampingi pelaksanaan kunjungan tersebut.

-

Masyarakat hukum adat “Muluy” baru-baru ini menjadi salah satu penerima penghargaan 10 Kalpataru Nasional pada tahun 2022 ini. Hal tersebut tentu menjadi suatu kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Paser serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk diketahui bahwasanya Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada perorangan atau kelompok atas jasanya dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.

-

Penyerahan penghargaan Kalpataru dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat hukum adat “Muluy” ini rencananya akan diserahkan pada minggu kedua bulan Juni. Pak Jidan sebagai Kepala suku/adat Muluy rencananya akan menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta. Penetapan 10 penerima penghargaan Kalpataru ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.533/MENLHK/PSKL/PSL.3/5/2022. MHA “Muluy” merupakan MHA pertama di Kaltim yang mendapatkan penghargaan tersebut. Harapannya kedepan dapat menjadi motivasi bagi seluruh warga dan kelompok masyarakat lainnya untuk dapat lebih aktif menjaga kelestarian lingkungan hidup serta kehutanan yang ada di Kalimantan Timur.

-

Bapak Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi menyampaikan dalam sambutannya, bahwa merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bisa sampai di dusun “Muluy” yang dalam waktu dekat ini akan mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Bapak Presiden. Beliau menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat dan terkhusus kepada Bapak Jidan (Kepala Suku/Adat “Muluy”) yang telah aktif menjaga lingkungan hidup serta hutan sekitar. Beliau bercerita pula bahwa susahnya menuju ke Dusun “Muluy” ini, sempat terjatuh saat mengendarai motor trail namun tidak mematahkan semangat beliau untuk tetap bertemu dengan warga Dusun “Muluy”. Kemudian Bapak Hadi juga menyampaikan serta meminta kepada Dinas PUPR Kaltim yang ikut dalam rombongan untuk dapat berkoordinasi dengan tim agar Dusun “Muluy” menjadi lokasi yang mendapat program rumah layak huni.

-

Pada kunjungan ke MHA “Muluy” ini, dilaksanakan pula penyerahan SK Hutan Adat dan piagam penghargaan pengelola hutan kepada masyarakat hukum adat “Muluy” dari Pemerintah Provinsi; piagam penghargaan kepada Yayasan Perkumpulan Padi Indonesia; serta penyerahan bantuan berupa perlengkapan ibadah; pakaian layak pakai; sembako; benih dan alat tanam jagung; 1.574 bibit buah dan pohon endemic Kaltim; 200 bibit pohon aren genjah; DED PLTS Komunal; serta dana bantuan dari Baznas Kaltim kurang lebih 100 juta.

-

Sementara itu, Bapak Asfiandi Zulfiar, ST, M.URP (pejabat fungsional bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim) yang ikut dalam rombongan memberikan catatan dalam kaitannya dengan kunjungan kerja Wakil Gubernur Kaltim ke Dusun “Muluy” ini antara lain menekankan pada perlunya perhatian kita bersama terhadap kondisi akses jalan serta kondisi ketersediaan sarana telekomunikasi yang masih belum optimal. Hal tersebut tentu saja membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi, Daerah serta peran swasta.

 

#bappedakaltim2022

#kunkerwagubkaltim2022

#kunkerwagubkaltimkepaser2022

#adatmuluypaser

#kalpataru2022

#ppidbappedakaltim