Rakernas TEPPA Tahun 2013
Nusa Dua, Bali, Sabtu 7/12/13. Unit kerja Presiden Bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mengelar Rapat Kerja Nasional di Bali International Convention Center(BICC) Nusa Dua Bali. Rakernas yang mengusung tema "Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas Melalui Transparansi Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Atas...
SelengkapnyaTOT Aplikasi TEPPA Kaltim
Samarinda, 19/11/13. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melalui melakukan sosialisasi dan Training of Trainer (TOT) Aplikasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Ruang Rapat TEPPA lantai II Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Kusuma Bangsa Nomor 2 Samarinda. Peserta TOT berasal dari SKPD terkait di...
SelengkapnyaEvaluasi RKPD Kab/Kota 2013 se Kaltim
Balikpapan, 15/11/13. Pemerintah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara menyampaikan presentasi masing-masing tentang Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 di ruang rapat Merror Ballroom, Hotel Gran Senyiur Jalan ARS. Mohammad Nomor 7 Kota Balikpapan, Kaltim, Indonesia. Presentasi evaluasi hasil RKPD Kabupaten/Kota se Kalimantan...
SelengkapnyaKerjasama Antar Masyarakat
Balikpapan, Kamis 14/11/13. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan merupakan kerja bersama seluruh komponen masyarakat termasuk unsur Pemerintah mulai pada tataran daerah, yaitu Kabupaten/Kota dan Provinsi sampai dengan Nasional. Sehingga diperlukan sinergi dan keterpaduan yang tinggi baik mulai penyusunan rencana sampai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintah dan...
SelengkapnyaMemperkuat Kualitas Perencanaan
Balikpapan, 13/11/13. Memperkuat kualitas perencanaan pembangunan merupakan tugas utama Bappeda Provinsi Kaltim, dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat provinsi. Hal ini diungkapkan oleh Devi Anantha, S.E Kepala Bidang Pelaksanaan Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Pengawasan Pemerintah Daerah I, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia saat...
Selengkapnya
